Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Investigasi » Polri Pecat Kombes Handik Zusen, Terbukti Melanggar Etik dalam Dua Kasus Kekerasan Sesama Anggota

Polri Pecat Kombes Handik Zusen, Terbukti Melanggar Etik dalam Dua Kasus Kekerasan Sesama Anggota

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Polri Pecat Kombes Handik Zusen, Terbukti Melanggar Etik dalam Dua Kasus Kekerasan Sesama Anggota

JAKARTA – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Komisaris Besar Polisi Handik Zusen. Keputusan tersebut diambil setelah yang bersangkutan menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait dua perkara pelanggaran yang melibatkan kekerasan terhadap sesama anggota kepolisian.

Sidang KKEP yang membahas perkara Handik Zusen berlangsung di Gedung Divisi Propam Polri pada Senin (16/11/2026). Dalam persidangan tersebut, komisi menjatuhkan sanksi etik berupa perbuatan tercela, penempatan khusus atau patsus selama 29 hari yang telah dijalani, serta pemberhentian tidak dengan hormat dari institusi Polri.

Informasi mengenai putusan tersebut disampaikan Divisi Propam Polri melalui keterangan tertulis pada Rabu (18/11/2026). Sanksi PTDH diberikan setelah pemeriksaan etik terhadap sejumlah dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan tindakan kekerasan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Kasus pertama yang menjadi dasar pemeriksaan etik berkaitan dengan dugaan pembiaran terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan anggota Polri terhadap personel Polda Riau. Peristiwa tersebut disebut terjadi ketika pelaksanaan tugas observasi, surveillance, wire tapping, dan profiling di wilayah hukum Polda Riau.

Dalam perkara tersebut, Handik Zusen dipersangkakan tidak mengambil tindakan yang semestinya ketika terjadi kekerasan terhadap anggota kepolisian lainnya. Dugaan pembiaran itu menjadi salah satu poin yang diperiksa dalam persidangan kode etik untuk menentukan tanggung jawab yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugas.

Pelanggaran kedua berkaitan dengan dugaan keterlibatan Handik dalam tindakan kekerasan terhadap lima personel Polres Tangerang Selatan. Peristiwa tersebut disebut berlangsung saat pelaksanaan Operasi Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) di Seaport Bakauheni, Lampung Selatan.

Propam Polri menyatakan kedua perkara tersebut menjadi dasar penjatuhan sanksi terhadap Handik. Pemeriksaan dilakukan melalui mekanisme Komisi Kode Etik Polri yang bertugas menilai pelanggaran terhadap aturan profesi dan perilaku anggota kepolisian.

Sebelum keputusan PTDH dijatuhkan, Handik telah menjalani penempatan khusus selama 29 hari. Selain sanksi tersebut, komisi juga memberikan hukuman etik berupa perbuatan tercela. Rangkaian sanksi itu kemudian dilengkapi dengan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.

Handik Zusen sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Ia kemudian dimutasi dan menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Sabhara di Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri.

Dalam jabatan sebelumnya di Bareskrim Polri, Handik berada di bawah Direktur Tindak Pidana Narkoba yang saat itu dijabat oleh Eko Hadi Santoso. Eko Hadi Santoso juga telah dijatuhi sanksi PTDH terkait perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Keputusan pemecatan Handik Zusen menjadi bagian dari penegakan kode etik internal Polri terhadap anggota yang dinilai melakukan pelanggaran profesi. Melalui mekanisme sidang KKEP, institusi kepolisian menjatuhkan sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan selama pelaksanaan tugas.

Jurnalis : Rika Anggun Lestari

author avatar
Rika Anggun Lestari
  • Penulis: Rika Anggun Lestari

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less