Polda NTT Amankan Celana Milik Korban saat Olah TKP Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 7
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Polda NTT Amankan Celana Milik Korban saat Olah TKP Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang
KUPANG – Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) mengamankan sejumlah barang bukti dalam proses penyelidikan kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang berinisial YL sebagai pihak terlapor. Salah satu barang bukti yang ditemukan adalah sepotong celana milik perempuan berinisial RWN (21), yang diduga berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan kepada kepolisian.
Barang tersebut diamankan ketika penyidik melaksanakan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah jabatan Bupati Kupang, Senin (16/11/2026). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mengumpulkan bukti dan mencocokkan keterangan yang telah diperoleh penyidik selama proses penanganan perkara.
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda NTT, Kombes Pol. Nova Irone Surentu, menjelaskan bahwa celana milik korban telah diamankan oleh petugas dan dimasukkan sebagai barang bukti dalam penyidikan.
“Celana itu sudah diamankan oleh personel dan itu sudah menjadi barang bukti,” ujar Nova saat memberikan keterangan dalam konferensi pers di Markas Polda NTT, Kupang, Senin.
Nova menerangkan, berdasarkan keterangan korban, celana tersebut merupakan pakaian yang diminta oleh pihak terlapor YL agar diganti. Informasi tersebut menjadi salah satu bagian yang didalami penyidik untuk mengetahui secara utuh rangkaian peristiwa yang dilaporkan.
Pelaksanaan olah TKP dilakukan pada Senin pagi di rumah jabatan Bupati Kupang yang menjadi lokasi dugaan tindak pidana tersebut. Melalui kegiatan ini, penyidik berupaya mengidentifikasi dan mengamankan barang-barang yang berpotensi memiliki hubungan dengan perkara, sekaligus memperkuat hasil pemeriksaan saksi.
Dalam perkembangan penyidikan, Polda NTT telah memeriksa enam orang saksi. Mereka terdiri atas korban, kedua orang tua korban, serta tiga orang lainnya yang dinilai memiliki informasi berkaitan dengan peristiwa yang sedang ditangani kepolisian.
Pemeriksaan terhadap para saksi tersebut dilakukan untuk menyusun kronologi secara lebih lengkap, mengklarifikasi informasi yang telah diperoleh, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang mengetahui peristiwa sebelum maupun sesudah dugaan tindak pidana terjadi.
Selain memeriksa enam saksi, penyidik juga telah melayangkan panggilan kepada dua orang yang sebelumnya membawa korban untuk menemui Bupati Kupang YL. Kedua orang tersebut diketahui sempat menerima uang sebesar Rp3 juta. Keterangan mereka dinilai penting untuk mendalami awal pertemuan korban dengan pihak terlapor serta rangkaian kejadian yang mendahuluinya.
Namun, berdasarkan keterangan Nova, kedua orang tersebut belum memenuhi panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan pada pukul 10.00 WITA. Hingga pukul 13.30 WITA pada hari yang sama, penyidik masih menunggu kehadiran keduanya untuk dimintai keterangan.
“Sebenarnya dijadwalkan pemeriksaan pukul 10.00 WITA, namun sampai saat ini belum datang,” jelas Nova kepada awak media.
Terkait pemeriksaan terhadap Bupati Kupang YL sebagai pihak terlapor, Nova menyampaikan bahwa penyidik akan menjadwalkan pemanggilan setelah seluruh saksi yang telah dipanggil selesai diperiksa. Langkah tersebut dilakukan agar keterangan dari para saksi dapat dikumpulkan dan dianalisis terlebih dahulu sebelum pemeriksaan terhadap terlapor dilaksanakan.
“Kalau untuk terlapor, nanti jika semua sudah diperiksa baru kami jadwalkan pemanggilan untuk diperiksa,” tambahnya.
Kasus ini bermula dari laporan seorang perempuan berusia 21 tahun yang mengaku mengalami dugaan kekerasan seksual setelah dijanjikan pekerjaan oleh seseorang yang dikenalnya. Korban kemudian diajak untuk menemui Bupati Kupang di rumah jabatan kepala daerah tersebut.
Berdasarkan informasi awal yang disampaikan kepolisian, dugaan peristiwa tersebut disebut terjadi sebanyak dua kali, yakni pada 11 hingga 12 November 2026 di rumah jabatan Bupati Kupang. Setelah kejadian yang dilaporkan, korban kemudian menempuh jalur hukum dengan menyampaikan laporan kepada Polda NTT pada 12 November 2026.
Penanganan perkara ini menjadi perhatian publik karena melibatkan seorang pejabat kepala daerah. Kapolda NTT sebelumnya telah menegaskan bahwa proses hukum akan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun. Kepolisian juga memastikan bahwa jabatan maupun kedudukan seseorang tidak menjadi alasan untuk membedakan perlakuan dalam proses penegakan hukum.
Selain mengumpulkan keterangan saksi dan mengamankan barang bukti, penyidik diharapkan tetap mengedepankan perlindungan terhadap korban selama proses hukum berlangsung. Kerahasiaan identitas, pendampingan, serta pemenuhan hak korban menjadi bagian penting dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual.
Polda NTT saat ini masih mendalami laporan tersebut melalui pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, dan pendalaman kronologi kejadian. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut akan menjadi bagian dari proses untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
Dengan ditemukannya barang bukti saat olah TKP dan berlanjutnya pemeriksaan sejumlah saksi, penyidik berupaya memastikan setiap perkembangan perkara didasarkan pada fakta dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan kasus ini tetap mengedepankan prosedur hukum serta asas praduga tidak bersalah hingga terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Jurnalis : Rika Anggun Lestari
- Penulis: Rika Anggun Lestari


Saat ini belum ada komentar