Bareskrim Polri Usut TPPU Kasus BBM Subsidi di Sulawesi Selatan, Kerugian Negara Ditaksir Rp67,9 Miliar
- calendar_month 29 menit yang lalu
- visibility 5
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Bareskrim Polri Usut TPPU Kasus BBM Subsidi di Sulawesi Selatan, Kerugian Negara Ditaksir Rp67,9 Miliar
JAKARTA – Bareskrim Polri terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Sulawesi Selatan. Pengembangan perkara tersebut kini diarahkan pada dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menelusuri aliran dana, aset, serta pihak-pihak yang diduga menikmati keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut. Dalam perkara ini, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp67.904.375.000 atau sekitar Rp67,9 miliar.
Pengembangan penyidikan tersebut disampaikan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., dalam konferensi pers di Lobi Gedung Awaloedin Djamin, Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (16/11/2026). Ia menjelaskan bahwa perkara pokok sebelumnya ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan berdasarkan laporan polisi tertanggal 26 Februari 2026.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penyidik mendalami dugaan penyalahgunaan distribusi BBM jenis biosolar bersubsidi yang seharusnya disalurkan sesuai ketentuan dan peruntukannya.
Berdasarkan hasil penyidikan, aktivitas yang diduga melanggar ketentuan tersebut berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026. Dalam periode itu, BBM bersubsidi diduga dipindahkan dari sejumlah truk tangki ke dua kapal pengangkut jenis SPOB, yakni SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999. Selanjutnya, BBM tersebut dipindahkan kembali ke kapal tanker MT Bakti 1 melalui mekanisme pemindahan antarkapal atau ship-to-ship di perairan Makassar.
Dari hasil penghitungan penyidik, total volume BBM bersubsidi yang diduga dipindahkan dalam rangkaian aktivitas tersebut mencapai sekitar 3.532 kiloliter. Dalam proses penyidikan perkara pidana asal, polisi telah memeriksa 43 orang saksi dan satu orang ahli dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Dari hasil pemeriksaan dan alat bukti yang dikumpulkan, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Suhasto mengungkapkan bahwa perkiraan kerugian negara akibat dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut mencapai Rp67.904.375.000. Nilai tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi penyidik untuk mengembangkan penanganan perkara, terutama dalam mengungkap keuntungan yang diduga diperoleh serta kemungkinan adanya aset yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas pengangkutan dan pemindahan BBM. Barang bukti tersebut meliputi dua unit kapal SPOB, tujuh unit truk pengangkut BBM, dua unit mesin pompa beserta selang dengan panjang kurang lebih 500 meter, satu unit kapal tanker MT Bakti 1, sekitar 120 kiloliter biosolar, serta sejumlah dokumen transaksi.
Selain itu, penyidik menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian antara dokumen pengangkutan dan volume BBM yang sebenarnya dikirim. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi, S.I.K., S.H., M.H., menjelaskan bahwa salah satu modus yang diduga digunakan adalah memanfaatkan dokumen pembelian BBM non-subsidi dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU) untuk menyamarkan pengangkutan BBM bersubsidi dengan volume yang tidak sesuai dokumen resmi.
Dalam penjelasannya, Taufik menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap lima kali pengiriman, ditemukan selisih volume sekitar 3.652 kiloliter yang tidak sesuai dengan dokumen asal. Perbedaan data tersebut menjadi bagian dari materi penyidikan untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan distribusi BBM serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas tersebut.
Terkait perkembangan perkara, berkas penyidikan pidana asal telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak kejaksaan melalui surat tertanggal 12 November 2026. Taufik juga menyampaikan bahwa empat berkas perkara tersangka telah dinyatakan lengkap pada tanggal tersebut. Sementara itu, pengembangan penyidikan ke dugaan tindak pidana pencucian uang dilakukan berdasarkan laporan polisi yang diterbitkan pada 20 Oktober 2026 dengan mengacu pada Pasal 607 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam penanganan perkara TPPU, Bareskrim Polri akan menerapkan pendekatan follow the money dan follow the asset. Pendekatan tersebut dilakukan dengan menelusuri transaksi keuangan serta mengidentifikasi aset yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui pihak-pihak yang menerima aliran dana, pihak yang diduga menikmati keuntungan, serta kemungkinan pengalihan hasil kejahatan ke dalam bentuk kepemilikan aset.
Penyidik juga akan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain yang belum terungkap dalam penyidikan perkara pokok. Penelusuran terhadap transaksi dan kepemilikan aset diharapkan dapat memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai aliran keuntungan dari dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut. Proses pengembangan tetap dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Selatan atas langkah penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Menurutnya, penyimpangan dalam pengangkutan maupun niaga BBM bersubsidi berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara sekaligus mengganggu ketepatan sasaran penyaluran subsidi pemerintah.
Ia mengingatkan bahwa BBM bersubsidi merupakan fasilitas yang disediakan negara untuk membantu masyarakat dan kelompok yang berhak menerima. Oleh karena itu, penggunaannya harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Penyalahgunaan distribusi maupun praktik perdagangan ilegal dapat mengurangi manfaat subsidi yang seharusnya diterima masyarakat.
BPH Migas bersama Polri berkomitmen memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Masyarakat juga diimbau menggunakan BBM subsidi sesuai peruntukan serta tidak terlibat dalam praktik jual beli yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
Pengembangan kasus oleh Bareskrim Polri ini menjadi bagian dari upaya mengungkap secara menyeluruh dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan. Melalui penelusuran aliran keuangan dan aset, penyidik berupaya mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan sekaligus menindaklanjuti potensi kerugian negara. Seluruh proses hukum terhadap para tersangka tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Jurnalis : Rika Anggun Lestari
- Penulis: Rika Anggun Lestari


Saat ini belum ada komentar