Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Didesak Bentuk Tim Khusus dengan Melibatkan Pihak Independen

Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Didesak Bentuk Tim Khusus dengan Melibatkan Pihak Independen

JAKARTA – Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus menjadi perhatian publik. Setelah Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka, muncul desakan agar Polri membentuk tim khusus yang melibatkan pihak independen untuk mengusut perkara tersebut secara menyeluruh. Pelibatan unsur di luar institusi kepolisian dinilai dapat menjadi bagian dari upaya menjaga objektivitas, transparansi, serta kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

Desakan pembentukan tim khusus tersebut berkaitan dengan kompleksitas perkara yang tidak hanya menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara, tetapi juga dugaan akses ilegal terhadap sistem elektronik dan penghapusan data hasil penyadapan. Kasus ini menjadi perhatian karena pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka merupakan perwira tinggi Polri. Kondisi tersebut membuat pengawasan terhadap proses penyidikan menjadi salah satu aspek yang mendapat sorotan.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur. Ketiga orang tersebut masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Mereka diidentifikasi sebagai Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, serta Eko Hadi Santoso. Penetapan tersangka diumumkan langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Dalam penjelasannya, penyidik menyebut dugaan aktivitas penyadapan berlangsung selama periode 2025 hingga 2026. Nomor-nomor telepon tertentu diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana mestinya. Sistem tersebut merupakan perangkat yang digunakan untuk mendukung kegiatan pemantauan dan penyadapan dalam kepentingan penegakan hukum.

Namun, berdasarkan hasil penyidikan sementara, sejumlah nomor yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut diduga tidak berkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan yang sah. Salah satu nomor yang disebut menjadi sasaran penyadapan adalah nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Dugaan inilah yang kemudian membuat perkara tersebut mendapat perhatian luas karena menyangkut keamanan komunikasi kepala negara.

Selain dugaan penyadapan ilegal, penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data elektronik yang tersimpan dalam komputer sistem LIMS. Peristiwa tersebut disebut terjadi sekitar Oktober 2026. Petugas yang mengetahui adanya dugaan penghapusan berkas kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Laporan tersebut menjadi salah satu dasar dilakukannya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut oleh Bareskrim Polri.

Dalam mengungkap perkara tersebut, penyidik telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga orang saksi ahli. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk. Barang-barang tersebut menjadi bagian dari materi pemeriksaan untuk menelusuri dugaan aktivitas penyadapan, akses terhadap sistem elektronik, serta penghapusan data yang dipersoalkan.

Jangkauan dugaan penyadapan juga disebut tidak terbatas pada Presiden Prabowo. Berdasarkan keterangan Kabareskrim, sejumlah pihak lain yang diduga menjadi sasaran meliputi pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, tokoh organisasi masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha. Penyidik masih perlu mendalami seluruh informasi tersebut untuk memastikan pihak-pihak yang terdampak serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini.

Di tengah perkembangan tersebut, Polri menyatakan bahwa penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa institusi kepolisian memberikan perhatian serius terhadap dugaan tindak pidana tersebut. Polri juga menegaskan komitmen melakukan pembenahan internal sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat.

Sementara itu, Irwasum Polri Komjen Asep Edi Suheri menjelaskan bahwa pengawasan terhadap pemeriksaan dilakukan agar seluruh tahapan berjalan secara profesional dan proporsional. Ia menyebut dugaan tindak pidana tersebut sedang didalami sebagai perbuatan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. Pengawasan internal tersebut diharapkan dapat memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, usulan pelibatan pihak independen dalam tim khusus menjadi salah satu perhatian dalam upaya memastikan penanganan perkara dapat dipertanggungjawabkan. Keterlibatan unsur independen, apabila diwujudkan melalui mekanisme resmi, dapat menjadi bentuk pengawasan tambahan terhadap proses pemeriksaan. Hal tersebut terutama penting untuk memastikan bahwa penyidikan tidak hanya berfokus pada pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan perkara.

Aspek transparansi juga menjadi penting karena perkara ini menyangkut dugaan penyalahgunaan sistem pemantauan komunikasi yang seharusnya digunakan berdasarkan prosedur hukum. Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai bagaimana nomor-nomor telepon dapat dimasukkan ke dalam sistem, siapa yang memiliki kewenangan mengaksesnya, serta bagaimana mekanisme pengawasan terhadap penggunaan perangkat tersebut. Penjelasan mengenai aspek-aspek tersebut diperlukan agar persoalan yang sama dapat dicegah melalui evaluasi sistem dan pengawasan yang memadai.

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai penyadapan secara melawan hukum, Pasal 332 KUHP terkait akses ilegal, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai tindakan melawan hukum terhadap informasi elektronik. Ancaman pidana dalam ketentuan tersebut mencapai 10 tahun penjara untuk pasal penyadapan, enam tahun untuk akses ilegal, dan delapan tahun untuk pelanggaran terkait data elektronik.

Ketiga tersangka telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mabes Polri setelah penetapan status hukum mereka. Meski demikian, proses penyidikan masih harus dilanjutkan untuk mengungkap keseluruhan rangkaian peristiwa, termasuk dugaan perintah penyadapan, penggunaan sistem elektronik, penghapusan data, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui mekanisme peradilan dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.

Perkembangan kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum dan pembenahan internal kepolisian. Pembentukan tim khusus dengan pengawasan pihak independen menjadi salah satu usulan yang mengemuka agar penanganan perkara dapat berlangsung terbuka dan tidak menimbulkan keraguan publik. Hingga proses hukum selesai, masyarakat menantikan pengungkapan perkara secara menyeluruh, berdasarkan bukti yang sah, serta tanpa perlakuan berbeda terhadap siapa pun yang terlibat.

Jurnalis : Rika Anggun Lestari