Polri Peringatkan Warga Waspada Rekrutmen Tentara Rusia Berkedok Tawaran Gaji Fantastis

Polri Peringatkan Warga Waspada Rekrutmen Tentara Rusia Berkedok Tawaran Gaji Fantastis

JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji dan bonus dalam jumlah besar, khususnya perekrutan tenaga kerja untuk menjadi tentara bayaran di Rusia. Modus tersebut diduga berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang memanfaatkan kebutuhan ekonomi masyarakat melalui penawaran pekerjaan dengan imbalan menggiurkan.

Imbauan tersebut disampaikan Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA dan PPO) Polda Metro Jaya, Kombes Rita Wulandari Wibowo, di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/11/2026). Peringatan itu disampaikan menyusul terungkapnya kasus perekrutan warga negara Indonesia (WNI) yang dijanjikan pekerjaan di Rusia, tetapi pada akhirnya diarahkan untuk menjadi tentara bayaran di negara tersebut.

Rita meminta masyarakat tidak langsung percaya terhadap informasi lowongan kerja luar negeri yang menawarkan gaji tinggi maupun bonus kontrak dengan nilai tidak wajar. Terlebih apabila pihak perekrut tidak dapat menunjukkan identitas perusahaan, alamat kantor, legalitas usaha, serta penjelasan pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Rita, calon pekerja migran harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh sebelum menyetujui tawaran pekerjaan dan memutuskan berangkat ke luar negeri. Legalitas perusahaan maupun agen penyalur tenaga kerja perlu dipastikan melalui lembaga pemerintah yang berwenang, termasuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan dinas ketenagakerjaan setempat.

Selain memeriksa legalitas perekrut, masyarakat juga diminta memahami secara terperinci jenis pekerjaan yang ditawarkan, lokasi penempatan, serta seluruh ketentuan dalam kontrak kerja. Rita secara khusus mengingatkan agar warga menolak tawaran pekerjaan yang berkaitan dengan aktivitas militer maupun penempatan di wilayah yang sedang mengalami konflik bersenjata.

Aspek dokumen perjalanan juga menjadi perhatian kepolisian. Berdasarkan temuan dalam pengungkapan perkara tersebut, sejumlah korban diketahui diberangkatkan menggunakan visa wisata, bukan visa kerja sebagaimana semestinya digunakan untuk menjalankan pekerjaan di negara tujuan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya memastikan kesesuaian dokumen perjalanan dengan tujuan keberangkatan.

Rita menegaskan bahwa calon pekerja migran harus menggunakan jalur pemberangkatan resmi dan tidak mudah mengikuti proses perekrutan yang hanya dilakukan melalui grup media sosial atau aplikasi percakapan. Tawaran dari pihak yang tidak memiliki identitas dan kewenangan jelas perlu diperiksa terlebih dahulu agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik eksploitasi tenaga kerja.

Masyarakat juga diingatkan untuk menjaga dokumen pribadi, terutama paspor dan surat kuasa keuangan. Dokumen penting tersebut tidak boleh diserahkan begitu saja kepada perekrut dengan alasan pengurusan administrasi maupun pemberangkatan. Calon pekerja harus tetap memiliki kendali atas identitas dan dokumen pribadinya selama proses persiapan keberangkatan.

Untuk memudahkan masyarakat menyampaikan informasi mengenai dugaan perdagangan orang, kepolisian menyediakan saluran pengaduan yang dapat dimanfaatkan apabila ditemukan aktivitas perekrutan mencurigakan. Warga dapat menghubungi layanan Call Center Polri 110. Khusus masyarakat yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, laporan juga dapat disampaikan melalui hotline pengaduan Lapor, Bu di nomor 0812-1411-0110.

Kasus perekrutan WNI untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia tersebut sebelumnya berhasil diungkap melalui koordinasi Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan jajaran kepolisian di wilayah Jawa Barat, termasuk Polres Bogor. Dari lima laporan polisi yang ditangani, aparat telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka. Tiga di antaranya merupakan warga negara asing (WNA) yang berasal dari Rusia dan Ukraina.

Dalam pengembangan perkara tersebut, polisi mencatat terdapat 58 WNI yang menjadi korban. Para korban berasal dari sejumlah laporan yang ditangani oleh Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Barat, serta Polres Bogor. Pengungkapan ini memperlihatkan bahwa praktik perekrutan tersebut tidak hanya terjadi dalam satu wilayah, melainkan melibatkan sejumlah lokasi dan proses penanganan perkara yang berbeda.

Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Nurul Azizah, sebelumnya menjelaskan bahwa korban yang direkrut tidak seluruhnya berasal dari masyarakat sipil. Sejumlah korban diketahui merupakan mantan anggota TNI dan Polri. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sasaran perekrutan tidak terbatas pada kelompok masyarakat dengan latar belakang pekerjaan tertentu.

Dalam sejumlah kasus, korban awalnya mendapatkan informasi pekerjaan yang tidak secara langsung menyebutkan bahwa mereka akan dijadikan tentara bayaran. Tawaran tersebut dapat berupa pekerjaan di bidang logistik, pengamanan perbatasan, maupun pembangunan pertahanan. Namun, setelah mengikuti tahapan perekrutan dan diberangkatkan ke Rusia, para korban kemudian diarahkan untuk menandatangani kontrak sebagai tentara bayaran.

Kasubdit 3 Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Pol Yolanda Evalyn Sebayang, juga mengungkapkan adanya pola perekrutan melalui iklan lowongan kerja di media sosial. Calon korban diminta mengisi tautan pendaftaran, kemudian dihubungi dan dijemput oleh pihak perekrut. Pada tahap tersebut, sebagian korban baru mengetahui bahwa pekerjaan yang ditawarkan sebenarnya berkaitan dengan perekrutan tentara bayaran di Rusia.

Dalam salah satu perkara yang ditangani Polres Bogor, korban yang telah bersedia mengikuti proses perekrutan diminta menandatangani perjanjian keberangkatan. Sementara itu, apabila mereka menolak pekerjaan atau meminta dipulangkan, terdapat ketentuan yang mewajibkan penggantian biaya transportasi menuju daerah asal. Kondisi semacam ini berpotensi menempatkan korban dalam posisi sulit ketika ingin membatalkan keberangkatan.

Risiko dari praktik tersebut tidak hanya berkaitan dengan kerugian materi, tetapi juga menyangkut keselamatan dan perlindungan hukum para korban. Perekrutan untuk aktivitas militer di wilayah konflik bersenjata dapat menempatkan seseorang dalam situasi berbahaya, terlebih apabila keberangkatan dilakukan tanpa kontrak kerja yang jelas dan perlindungan ketenagakerjaan yang memadai.

Polri menegaskan bahwa penanganan perkara TPPO tersebut masih terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan perekrutan yang lebih luas, termasuk pihak-pihak yang terlibat di dalam maupun luar negeri. Masyarakat diharapkan tidak mudah tergiur janji penghasilan besar dan selalu memastikan legalitas pekerjaan sebelum mengambil keputusan bekerja ke luar negeri.

Melalui imbauan tersebut, kepolisian mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta berani melaporkan setiap indikasi perekrutan ilegal. Pemeriksaan dokumen, kejelasan perusahaan, kesesuaian visa, dan pemahaman terhadap isi kontrak menjadi langkah penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban perdagangan orang dengan kedok tawaran pekerjaan bergaji tinggi.

Jurnalis : Rika Anggun Lestari