Korwil SPPG Dicopot Usai Video Dugaan Kekerasan di Bogor Viral, BGN Siapkan Sanksi Tegas

Korwil SPPG Dicopot Usai Video Dugaan Kekerasan di Bogor Viral, BGN Siapkan Sanksi Tegas

Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas menyikapi dugaan tindakan kekerasan yang melibatkan Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Purwakarta di Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor, Jawa Barat. Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik setelah sebuah video yang memperlihatkan seorang pria diduga mengalami pencambukan beredar luas di media sosial.

Sebagai tindak lanjut atas kejadian tersebut, pejabat berinisial GD telah dicopot dari jabatannya sebagai Korwil SPPG Purwakarta. Selain pemberhentian dari jabatan tersebut, yang bersangkutan dijadwalkan menjalani sidang etik di kantor pusat BGN untuk memberikan klarifikasi sekaligus mempertanggungjawabkan dugaan pelanggaran yang terjadi.

Berdasarkan informasi yang disampaikan pihak terkait, peristiwa tersebut berlangsung pada Rabu, 14 Oktober 2026, sekitar sore hari di lingkungan kantor KPPG Bogor. Insiden itu melibatkan dua pegawai yang bertugas dalam lingkungan SPPG Purwakarta. Korban diketahui merupakan seorang Kepala SPPG berinisial RAN, sedangkan pihak yang diduga melakukan tindakan kekerasan adalah koordinator wilayahnya.

Video yang beredar di media sosial memperlihatkan dugaan tindakan kekerasan terhadap korban di dalam ruangan kantor. Rekaman tersebut kemudian memicu beragam reaksi masyarakat, terutama karena kejadian itu berlangsung di lingkungan kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah. Peristiwa tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai kedisiplinan pegawai, pengawasan internal, serta penerapan standar perilaku profesional di lingkungan instansi.

BGN Tempuh Proses Pemeriksaan Etik

Kepala KPPG Bogor, Haidir, menyampaikan bahwa GD telah dicopot dari posisi Korwil SPPG Purwakarta dan akan menjalani sidang etik kepegawaian di kantor pusat BGN. Proses tersebut dilakukan untuk mendalami kronologi kejadian, meminta penjelasan dari pihak-pihak yang terlibat, serta menentukan langkah penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan etik menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani secara objektif. Melalui proses tersebut, pihak terkait diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan, sementara tim pemeriksa akan mengumpulkan informasi yang diperlukan sebelum menentukan keputusan.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi BGN, Rahman, sebelumnya menyatakan bahwa penanganan terhadap yang bersangkutan dilakukan melalui mekanisme sidang etik kepegawaian. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari investigasi yang dilakukan untuk menelusuri dugaan kekerasan di lingkungan KPPG Bogor.

BGN menegaskan bahwa setiap keputusan mengenai sanksi harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, proses penanganan tidak hanya bertujuan memberikan konsekuensi atas dugaan pelanggaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kedisiplinan dan integritas pegawai.

Perselisihan Disebut Menjadi Pemicu Kejadian

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, menyebut adanya perselisihan antara kedua pihak sebagai latar belakang kejadian tersebut. Meski demikian, rincian mengenai penyebab perselisihan belum dijelaskan secara menyeluruh kepada publik.

Ketut juga menyampaikan bahwa kedua pihak disebut telah mencapai kesepakatan damai. Namun, perdamaian tersebut tidak serta-merta menghentikan proses penanganan oleh institusi maupun aparat penegak hukum. BGN menilai persoalan tersebut tetap perlu ditindaklanjuti karena menyangkut perilaku pegawai dan nama baik lembaga.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian secara pribadi antara pihak yang terlibat tidak otomatis menghapus kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan. Terlebih, dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan kerja perlu ditangani berdasarkan prosedur yang berlaku agar setiap pihak memperoleh perlakuan yang adil dan kejadian serupa tidak terulang.

BGN Tegaskan Tidak Menoleransi Kekerasan

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, mengatakan bahwa institusinya memberikan perhatian serius terhadap peristiwa tersebut. BGN telah melakukan investigasi untuk mendalami kronologi dan fakta-fakta yang berkaitan dengan dugaan kekerasan di lingkungan KPPG Bogor.

BGN menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dan harus ditangani secara serius sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), diharapkan menjaga profesionalisme serta mematuhi aturan kepegawaian.

Perselisihan dalam pekerjaan semestinya diselesaikan melalui komunikasi, koordinasi, dan mekanisme penyelesaian masalah yang tersedia. Tindakan yang mengarah pada kekerasan bukanlah cara yang dapat dibenarkan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, baik yang berkaitan dengan urusan pekerjaan maupun persoalan pribadi.

Selain pemeriksaan internal, perkara tersebut juga telah menjadi perhatian kepolisian. Penanganan melalui jalur hukum diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai fakta kejadian dan menentukan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan aparat penegak hukum.

Jadi Evaluasi bagi Pelaksanaan Program MBG

Kasus ini menjadi pengingat bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya membutuhkan kesiapan fasilitas, distribusi makanan, dan pengawasan kualitas layanan, tetapi juga sumber daya manusia yang memiliki integritas serta mampu menjaga perilaku profesional.

Sebagai bagian dari program strategis pemerintah, SPPG memiliki tanggung jawab dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Oleh karena itu, setiap personel yang terlibat diharapkan dapat menjalankan tugas secara disiplin, menjaga hubungan kerja yang sehat, serta mengedepankan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan tanggung jawabnya.

Penguatan pengawasan internal, pembinaan pegawai, dan penerapan aturan secara konsisten dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganan yang transparan dan sesuai prosedur diperlukan agar persoalan dapat diselesaikan secara bertanggung jawab.

Pencopotan Korwil SPPG Purwakarta dan rencana sidang etik menjadi langkah awal dalam penanganan kasus tersebut. Keputusan akhir mengenai sanksi kepegawaian perlu mengacu pada hasil pemeriksaan, sedangkan aspek hukum tetap mengikuti proses yang dijalankan oleh aparat berwenang.

Masyarakat kini menantikan hasil pemeriksaan lebih lanjut atas kejadian tersebut. Penanganan yang tegas, objektif, dan sesuai aturan diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi seluruh jajaran BGN dan SPPG agar lingkungan kerja tetap aman, profesional, serta terbebas dari tindakan kekerasan.

Jurnalis : Ghazy Fikri Izdihar