DPRD DKI Nilai Pajak Mobil Listrik Terlalu Rendah Kurang Mencerminkan Asas Keadilan

DPRD DKI Nilai Pajak Mobil Listrik Terlalu Rendah Kurang Mencerminkan Asas Keadilan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai kebijakan pembebasan atau pemberian insentif pajak yang terlalu besar bagi kendaraan listrik perlu dievaluasi. Menurut sejumlah anggota dewan, pemberian tarif pajak yang sangat rendah dinilai kurang mencerminkan asas keadilan, terutama karena sebagian besar pemilik mobil listrik di Jakarta berasal dari kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi dan menjadikan kendaraan listrik sebagai mobil kedua atau bahkan ketiga.

Pandangan tersebut muncul setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan bahwa pemberian insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik menyebabkan potensi penerimaan daerah berkurang hingga sekitar Rp2 triliun. Di sisi lain, pertumbuhan kendaraan listrik di ibu kota terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir seiring berbagai insentif yang diberikan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

DPRD menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung program pemerintah dalam mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan sebagai upaya mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kualitas udara di Jakarta. Namun, insentif yang diberikan dinilai perlu disesuaikan agar tetap mampu mendorong transisi menuju kendaraan listrik tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi masyarakat maupun kepentingan penerimaan daerah.

Sejumlah anggota dewan mengusulkan agar skema insentif diterapkan secara lebih proporsional. Kendaraan listrik dengan harga yang lebih terjangkau masih dapat memperoleh insentif penuh, sementara kendaraan listrik premium dapat dikenakan pajak dengan besaran tertentu. Dengan demikian, tujuan mendorong penggunaan kendaraan rendah emisi tetap tercapai, tetapi pemerintah daerah juga tidak kehilangan potensi pendapatan dalam jumlah besar.

Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menunjukkan bahwa sekitar 63 persen kendaraan listrik yang beredar di Indonesia terdaftar di Jakarta. Selain itu, sekitar 78 persen pemilik mobil listrik tercatat telah memiliki kendaraan lain sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar munculnya wacana untuk mengevaluasi kebijakan insentif agar lebih tepat sasaran dan mencerminkan prinsip keadilan dalam sistem perpajakan daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri menegaskan bahwa evaluasi terhadap kebijakan pajak kendaraan listrik masih akan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Hal ini karena pemberian insentif kendaraan listrik merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam mendukung percepatan penggunaan kendaraan berbasis energi bersih serta pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai bahwa insentif kendaraan listrik tetap diperlukan untuk mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan. Meski demikian, mereka juga berpendapat bahwa kebijakan tersebut harus dievaluasi secara berkala agar mampu menyesuaikan perkembangan pasar. Ketika jumlah kendaraan listrik semakin meningkat dan harga kendaraan mulai lebih kompetitif, skema insentif dapat disesuaikan sehingga tetap efektif tanpa membebani keuangan daerah.

DPRD berharap pembahasan mengenai kebijakan pajak kendaraan listrik dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari perlindungan lingkungan, kemampuan fiskal daerah, hingga rasa keadilan bagi seluruh wajib pajak. Melalui kebijakan yang seimbang, Jakarta diharapkan tetap mampu mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan sekaligus menjaga keberlanjutan penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Jurnalis : Ghazy fikri izdihar