Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Investigasi » Polda NTT Periksa Tiga Perusahaan Penampungan CPMI di Kupang, Sejumlah Fasilitas Dinilai Belum Layak

Polda NTT Periksa Tiga Perusahaan Penampungan CPMI di Kupang, Sejumlah Fasilitas Dinilai Belum Layak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

 

Polda NTT Periksa Tiga Perusahaan Penampungan CPMI di Kupang, Sejumlah Fasilitas Dinilai Belum Layak

KUPANG – Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) melaksanakan inspeksi terhadap tiga perusahaan perekrutan dan penampungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Kota Kupang. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Pemeriksaan berlangsung pada Selasa (17/11/2026), mulai pukul 16.00 WITA hingga selesai. Tiga perusahaan yang menjadi sasaran kegiatan tersebut yakni PT Falia Sinatrya Sejati, PT Berhasil Langgeng Kencana, dan PT Gasindo Buala Sari.

Kegiatan ini dipimpin Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA-PPO) Polda NTT, Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu, S.H., M.H., bersama personel yang telah ditugaskan melalui surat perintah kegiatan.

Inspeksi tersebut merupakan bagian dari Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) Penegakan Hukum TPPO yang dilaksanakan serentak di wilayah hukum Polda NTT, khususnya Kota Kupang. Pelaksanaannya juga menindaklanjuti Program Quick Wins berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor STR/3093/XI/Ops.1/2026 tertanggal 12 November 2026.

Dalam kegiatan tersebut, personel Ditres PPA-PPO melakukan pengecekan, pemantauan, pengawasan, pendataan, serta sosialisasi secara langsung kepada para calon pekerja migran. Pemeriksaan mencakup kelengkapan dokumen administrasi dan identitas CPMI, kontrak kerja, proses perekrutan dan penempatan, hingga kondisi tempat tinggal sementara yang digunakan sebagai penampungan.

Langkah pemeriksaan itu ditujukan untuk memastikan proses perekrutan dan penempatan calon pekerja migran berjalan sesuai ketentuan. Kondisi tempat penampungan juga menjadi perhatian agar para CPMI memperoleh fasilitas yang memenuhi kebutuhan selama menunggu proses keberangkatan.

Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K., melalui Dirres PPA-PPO Kombes Pol. Nova Irone Surentu, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam melindungi masyarakat, terutama perempuan, anak, dan calon pekerja migran Indonesia dari ancaman perdagangan orang.

Pengawasan terhadap perusahaan perekrutan dan penampungan CPMI, menurut Kapolda, perlu dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Hal itu mencakup seluruh tahapan, mulai dari perekrutan, pelatihan, penampungan, hingga pemberangkatan pekerja migran ke negara tujuan.

Polda NTT juga mengingatkan masyarakat yang berencana bekerja ke luar negeri agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi apabila informasi mengenai perusahaan, dokumen, negara tujuan, maupun kontrak kerja tidak jelas. Calon pekerja migran diminta memastikan proses keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi dan sesuai prosedur.

Masyarakat turut diimbau untuk melaporkan apabila menemukan indikasi perekrutan ilegal, eksploitasi, kekerasan, penipuan, atau praktik perdagangan orang. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk membantu mencegah terjadinya tindak pidana TPPO dan melindungi calon pekerja migran dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Melalui kegiatan tersebut, Polda NTT menegaskan komitmennya untuk memastikan calon pekerja migran mendapatkan hak-haknya, memiliki dokumen yang lengkap, memahami isi kontrak kerja, serta ditempatkan melalui prosedur yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Jurnalis : Nazwa Putri Nayla

  • Penulis: Nazwa Putri Nayla

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kejagung Tegaskan Penetapan Tersangka Lodewyk Dilakukan Sesuai Prosedur Hukum

    Kejagung Tegaskan Penetapan Tersangka Lodewyk Dilakukan Sesuai Prosedur Hukum

    • calendar_month Kamis, 30 Jul 2026
    • visibility 75
    • 0Komentar

    Kejagung Tegaskan Penetapan Tersangka Lodewyk Dilakukan Sesuai Prosedur Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa proses penetapan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan dalam sidang praperadilan yang digelar di […]

  • Pemkot Lubuk Linggau Bersama TNI-Polri Periksa Perizinan Tempat Hiburan Malam, Tegakkan Perda Nomor 2 Tahun 2023

    Pemkot Lubuk Linggau Bersama TNI-Polri Periksa Perizinan Tempat Hiburan Malam, Tegakkan Perda Nomor 2 Tahun 2023

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • visibility 36
    • 0Komentar

    Pemkot Lubuk Linggau Bersama TNI-Polri Periksa Perizinan Tempat Hiburan Malam, Tegakkan Perda Nomor 2 Tahun 2023 LUBUK LINGGAU – Pemerintah Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, bersama unsur TNI-Polri dan berbagai elemen masyarakat menggelar kegiatan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi. Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu, 14 Oktober […]

  • Kadivhumas Polri Imbau Peserta Aksi Sampaikan Aspirasi Secara Tertib, Damai, dan Patuhi Aturan

    Kadivhumas Polri Imbau Peserta Aksi Sampaikan Aspirasi Secara Tertib, Damai, dan Patuhi Aturan

    • calendar_month Rabu, 28 Okt 2026
    • visibility 46
    • 0Komentar

    Kadivhumas Polri Imbau Peserta Aksi Sampaikan Aspirasi Secara Tertib, Damai, dan Patuhi Aturan JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengimbau masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa agar tetap menjaga ketertiban, mengutamakan keselamatan, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Imbauan tersebut disampaikan sebagai upaya menciptakan suasana yang aman dan kondusif selama kegiatan […]

  • Banjir Bandang Terjang Solok, Warga Terdampak Mengungsi ke Mapolres

    Banjir Bandang Terjang Solok, Warga Terdampak Mengungsi ke Mapolres

    • calendar_month Rabu, 23 Sep 2026
    • visibility 59
    • 0Komentar

    Banjir Bandang Terjang Solok, Warga Terdampak Mengungsi ke Mapolres SOLOK – Banjir bandang atau galodo menerjang kawasan Arosuka, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Bencana tersebut mendorong sejumlah warga terdampak untuk mengungsi ke sejumlah lokasi, termasuk Mapolres Solok yang digunakan sebagai tempat pengungsian sementara. Peristiwa banjir bandang terjadi pada Senin (21/9/2026) malam. Hujan dengan […]

  • Pastikan Hunian Layak, Mendagri Bersama Menteri PKP Tinjau Perumahan di Sorong

    Pastikan Hunian Layak, Mendagri Bersama Menteri PKP Tinjau Perumahan di Sorong

    • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
    • visibility 108
    • 0Komentar

    Sorong — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung program perumahan rakyat di Perumahan Kadar Malibera Residence III, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (27/4/2026). Dalam peninjauan tersebut, Mendagri bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengecek kondisi bangunan serta berdialog dengan […]

  • Kapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 14 Pejabat Utama Mabes Polri

    Kapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 14 Pejabat Utama Mabes Polri

    • calendar_month Minggu, 4 Okt 2026
    • visibility 132
    • 0Komentar

      Kapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 14 PJU Mabes Polri dan 19 Kapolda JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan rotasi dan mutasi terhadap 88 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri. Pergantian tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri maupun jajaran kewilayahan. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri […]

expand_less