Polda NTT Periksa Enam Saksi Kasus Dugaan Kekerasan Seksual yang Dilaporkan Mahasiswi terhadap Bupati Kupang
- calendar_month 12 menit yang lalu
- visibility 1
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Polda NTT Periksa Enam Saksi Kasus Dugaan Kekerasan Seksual yang Dilaporkan Mahasiswi terhadap Bupati Kupang
KUPANG – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) terus mendalami laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosep Lede. Hingga Selasa, 17 November 2026, penyidik telah memeriksa enam orang untuk mengumpulkan keterangan dan memperjelas rangkaian peristiwa yang dilaporkan seorang perempuan berinisial RWM (21).
Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda NTT. Direktur Ditres PPA-PPO Polda NTT, Kombes Pol Nova Irone Surentu, menjelaskan bahwa enam orang yang telah dimintai keterangan terdiri atas korban, orang tua korban, serta sejumlah pihak yang mengetahui peristiwa sebelum dan sesudah kejadian.
Selain enam orang tersebut, penyidik juga memanggil dua perempuan berinisial EK dan LS untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Keduanya diketahui merupakan pihak yang mengantar RWM ke rumah dinas Bupati Kupang. Keterangan mereka dinilai diperlukan untuk membantu penyidik menyusun secara utuh kronologi peristiwa yang kini sedang ditangani kepolisian.
Nova Irone Surentu mengatakan bahwa surat panggilan terhadap EK dan LS telah dilayangkan agar keduanya memberikan keterangan kepada penyidik. Namun, hingga Selasa, 17 November 2026, pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut belum terlaksana. Berdasarkan informasi dari kuasa hukum, keduanya dijadwalkan memenuhi panggilan pada Rabu, 18 November 2026.
Dalam proses penyelidikan sementara, kepolisian menyatakan belum menemukan indikasi bahwa EK dan LS bekerja sama dengan pihak terlapor dalam dugaan tindak pidana tersebut. Meski demikian, penyidik tetap akan mendalami keterangan keduanya untuk memastikan peran masing-masing pihak berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh.
Nova juga menegaskan bahwa penyidikan masih terbuka terhadap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Apabila dalam pengembangan perkara ditemukan bukti yang menunjukkan keterlibatan pihak tambahan, kepolisian akan melakukan pendalaman dan mempertimbangkan penerapan pasal sesuai hasil penyelidikan.
Kasus ini bermula ketika RWM, yang diketahui masih berstatus mahasiswa semester lima, disebut mendapat tawaran untuk memperoleh pekerjaan. Dalam rangkaian peristiwa yang dilaporkan, korban kemudian dibawa ke rumah dinas Bupati Kupang tanpa terlebih dahulu mendapatkan penjelasan mengenai tujuan kedatangan tersebut.
Peristiwa yang dilaporkan itu kemudian menjadi dasar bagi korban untuk membuat laporan kepada Polda NTT. Dalam perkembangan penyelidikan, penyidik juga mendalami informasi mengenai pemberian uang sebesar Rp3,1 juta kepada korban setelah kejadian. Menurut penjelasan Nova, uang tersebut kemudian dikembalikan oleh korban melalui EK.
Nova menegaskan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan sementara, tidak ditemukan adanya transaksi antara korban dan pihak terlapor. Pemberian uang Rp3,1 juta tersebut menjadi salah satu informasi yang turut didalami penyidik untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai peristiwa yang dilaporkan.
Di sisi lain, kepolisian menyatakan akan memeriksa seluruh pihak yang dianggap memiliki informasi relevan sebelum mengambil langkah hukum berikutnya. Pemeriksaan terhadap saksi dan pengumpulan alat bukti menjadi bagian penting untuk memastikan penanganan perkara dilakukan berdasarkan fakta, bukan asumsi maupun tekanan dari pihak tertentu.
Perkembangan terbaru juga menunjukkan bahwa penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Kupang Yosep Lede pada Rabu, 18 November 2026. Direktur Ditres PPA-PPO Polda NTT menyampaikan bahwa surat pemanggilan telah diserahkan pada Selasa, 17 November 2026, dengan harapan terlapor dapat memenuhi panggilan tersebut untuk memberikan keterangan.
Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arief Dewanto sebelumnya menyatakan bahwa penanganan laporan tersebut akan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Ia juga meminta masyarakat serta media ikut mengawasi perkembangan perkara hingga proses penanganannya selesai. Menurutnya, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan setiap dugaan pelanggaran harus diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Hingga perkembangan terakhir yang disampaikan pada 17 November 2026, perkara tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan. Polda NTT melanjutkan pemeriksaan saksi, pendalaman keterangan, serta pengumpulan bukti sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Status Bupati Kupang dalam perkara ini masih sebagai terlapor sehingga dugaan yang disampaikan dalam laporan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum mengenai kesalahannya.
Jurnalis : Rika Anggun Lestari
- Penulis: Rika Anggun Lestari


Saat ini belum ada komentar