Ahmad Sahroni Desak Polri Tindak Tegas Anggota yang Terlibat Pungli, Kapolda Diminta Perketat Pengawasan
- calendar_month 15 menit yang lalu
- visibility 3
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ahmad Sahroni Desak Polri Tindak Tegas Anggota yang Terlibat Pungli, Kapolda Diminta Perketat Pengawasan
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengambil tindakan tegas terhadap setiap anggota yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli). Ia menegaskan, praktik meminta uang di luar ketentuan resmi tidak boleh mendapat toleransi, terutama dalam pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2026 yang berlangsung di wilayah Jawa Timur.
Desakan tersebut disampaikan Sahroni setelah mengapresiasi langkah Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono yang memberikan peringatan kepada seluruh personel agar tidak melakukan pungli maupun meminta uang damai kepada masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas.
Menurut Sahroni, sikap tegas pimpinan kepolisian di Jawa Timur tersebut perlu menjadi contoh bagi seluruh kepala kepolisian daerah (Kapolda) di Indonesia. Ia meminta setiap pimpinan wilayah memastikan seluruh anggota memahami bahwa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas harus dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam keterangannya pada Selasa (17/11/2026), Sahroni menegaskan bahwa tidak boleh ada anggota kepolisian yang memanfaatkan kegiatan operasi lalu lintas untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ia juga meminta seluruh jajaran Polri menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap personel yang terbukti melakukan pungutan liar.
Sahroni menilai, Operasi Zebra Semeru seharusnya menjadi sarana meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Karena itu, setiap pelanggaran harus ditangani melalui mekanisme resmi, baik berupa teguran maupun pemberian sanksi tilang sesuai aturan yang berlaku.
Ia mengingatkan bahwa praktik pungli justru dapat merusak tujuan pelaksanaan operasi kepolisian. Kegiatan yang seharusnya memberikan edukasi dan meningkatkan kepatuhan masyarakat berpotensi kehilangan kepercayaan publik apabila ditemukan anggota yang menawarkan penyelesaian pelanggaran melalui pembayaran tidak resmi.
Politikus Partai NasDem tersebut juga menegaskan bahwa pimpinan kepolisian tidak boleh memberikan perlindungan kepada personel yang terbukti melakukan pelanggaran. Menurutnya, penegakan disiplin harus dilakukan secara konsisten tanpa membedakan pangkat, jabatan, maupun posisi anggota di lingkungan institusi kepolisian.
Perhatian Sahroni terhadap persoalan pungli muncul setelah Kapolda Jawa Timur memberikan peringatan menjelang pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2026. Operasi yang digelar Polda Jawa Timur bersama jajaran kepolisian resor tersebut berlangsung pada 16 hingga 24 November 2026.
Dalam pelaksanaannya, operasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketertiban pengguna jalan serta menekan pelanggaran lalu lintas. Penindakan di lapangan diharapkan berjalan secara profesional, transparan, dan tidak disertai praktik meminta pembayaran di luar mekanisme resmi.
Sahroni berharap seluruh Kapolda di Indonesia mengambil langkah serupa dengan memberikan instruksi yang jelas kepada personel masing-masing. Pengawasan internal juga dinilai penting agar peringatan dari pimpinan tidak hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi benar-benar diterapkan dalam pelayanan dan penegakan hukum di lapangan.
Selain penindakan terhadap anggota yang melakukan pungli, transparansi dalam proses penanganan pelanggaran juga menjadi perhatian. Masyarakat perlu mendapatkan kepastian bahwa setiap tindakan kepolisian memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas sehingga tidak membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.
Melalui pernyataan tersebut, Sahroni mendorong agar kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mampu memastikan seluruh jajaran kepolisian bersih dari praktik pungutan liar. Ia menekankan bahwa personel yang terbukti melakukan pelanggaran harus menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga 18 November 2026, pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2026 masih berlangsung sesuai jadwal. Dorongan Sahroni tersebut menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan dan penegakan disiplin internal agar kegiatan kepolisian benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Jurnalis : Rika Anggun Lestari
- Penulis: Rika Anggun Lestari


Saat ini belum ada komentar