Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Investigasi » Polri Gelar Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Ini Susunan Majelis dan Perkara yang Diperiksa

Polri Gelar Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Ini Susunan Majelis dan Perkara yang Diperiksa

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Polri Gelar Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Ini Susunan Majelis dan Perkara yang Diperiksa

Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Inspektur Jenderal Polisi (Irjen) Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026). Persidangan yang berlangsung di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Jakarta, tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sidang etik dimulai sekitar pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wabprof, lantai 2 Gedung Divpropam Polri. Proses pemeriksaan dilaksanakan secara tertutup. Langkah ini menjadi bagian dari mekanisme internal kepolisian untuk memeriksa dugaan pelanggaran profesionalitas dan penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan salah satu perwira tinggi Polri tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan pelaksanaan sidang etik terhadap Eko Hadi Santoso. Ia menjelaskan bahwa proses tersebut merupakan bagian dari penegakan Kode Etik Profesi Polri yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Persidangan dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo selaku Ketua Komisi. Ia didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi. Sementara itu, tiga anggota majelis lainnya terdiri atas Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Dalam perkara tersebut, Eko Hadi disangkakan melakukan sejumlah dugaan pelanggaran etik. Di antaranya adalah penyalahgunaan wewenang, tindakan yang tidak profesional, pelaksanaan tugas yang tidak sesuai prosedur, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan pemanfaatan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Penyidik internal mendalami dugaan penggunaan kewenangan tersebut ketika Eko Hadi menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Atas dugaan tersebut, Eko Hadi dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Brigjen Trunoyudo menegaskan bahwa pelaksanaan sidang KKEP merupakan bentuk komitmen institusi dalam menjaga profesionalitas dan akuntabilitas setiap anggota. Polri menyatakan tidak memberikan toleransi terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan dan memastikan setiap personel harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut sebelumnya telah berkembang menjadi perkara besar yang melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian. Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dalam pengusutan perkara pidana, dugaan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan komunikasi Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pihak lain, termasuk pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, insan media, aktivis, serta tokoh masyarakat, turut disebut dalam perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut. Namun, status seseorang yang disebut dalam perkara ini tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan dalam tindak pidana.

Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan akses ilegal terhadap sistem elektronik serta penghapusan data elektronik. Penyidik mendalami bagaimana akses terhadap sistem monitoring digunakan, siapa saja pihak yang memiliki kewenangan, serta apakah terdapat tindakan yang dilakukan di luar prosedur resmi.

Sebelum sidang etik Eko Hadi digelar, Polri telah lebih dahulu menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution melalui mekanisme sidang KKEP. Atas keputusan tersebut, Ahrie Sonta mengajukan upaya banding sesuai mekanisme yang tersedia dalam peraturan internal kepolisian.

Pelaksanaan sidang terhadap Eko Hadi menjadi bagian dari proses pertanggungjawaban internal yang berjalan bersamaan dengan penanganan perkara pidana. Kedua proses tersebut memiliki mekanisme dan konsekuensi hukum yang berbeda. Sidang etik berfokus pada dugaan pelanggaran kode etik profesi, sedangkan proses pidana bertujuan menguji dugaan tindak pidana berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui keterangan resminya, Polri menegaskan bahwa seluruh rangkaian pemeriksaan harus mengedepankan prinsip profesional, prosedural, proporsional, objektif, transparan, dan akuntabel. Prinsip tersebut diperlukan agar proses penegakan aturan internal dapat berjalan sesuai ketentuan serta memberikan kepastian terhadap pihak-pihak yang menjalani pemeriksaan.

Sidang KKEP Irjen Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026 ini menjadi salah satu tahapan penting dalam penanganan dugaan pelanggaran etik yang berkaitan dengan perkara penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Hasil pemeriksaan majelis nantinya akan menentukan keputusan etik terhadap yang bersangkutan berdasarkan fakta persidangan dan peraturan yang berlaku. Hingga keputusan tersebut ditetapkan, dugaan pelanggaran yang disangkakan tetap harus dibedakan dari pelanggaran yang telah dinyatakan terbukti melalui putusan resmi.

Jurnalis : Rika Anggun Lestari

author avatar
Rika Anggun Lestari
  • Penulis: Rika Anggun Lestari

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polda Metro Jaya Sebut 74 Aksi Penyampaian Pendapat Berlangsung Tertib dan Damai

    Polda Metro Jaya Sebut 74 Aksi Penyampaian Pendapat Berlangsung Tertib dan Damai

    • calendar_month Rabu, 11 Nov 2026
    • visibility 21
    • 0Komentar

    Polda Metro Jaya Sebut 74 Aksi Penyampaian Pendapat Berlangsung Tertib dan Damai Polda Metro Jaya mencatat sebanyak 74 kegiatan penyampaian pendapat di wilayah hukumnya pada Selasa, 10 November 2026, berlangsung aman, tertib, dan damai. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaporkan selesai tanpa gangguan yang mengganggu situasi keamanan secara keseluruhan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya […]

  • Operasi Patuh 2026, Korlantas Polri Fokus Tingkatkan Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Berlalu Lintas

    Operasi Patuh 2026, Korlantas Polri Fokus Tingkatkan Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Berlalu Lintas

    • calendar_month Kamis, 5 Nov 2026
    • visibility 27
    • 0Komentar

    Operasi Patuh 2026, Korlantas Polri Fokus Tingkatkan Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Berlalu Lintas JAKARTA – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepolisian di bidang lalu lintas melalui pelaksanaan Operasi Patuh 2026. Operasi yang berlangsung pada 26 Oktober hingga 8 November 2026 tersebut tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi juga diarahkan untuk […]

  • Ajak Perkuat Keamanan Lingkungan, Wakapolda NTB Imbau Warga Waspada Narkoba dan Hoaks

    Ajak Perkuat Keamanan Lingkungan, Wakapolda NTB Imbau Warga Waspada Narkoba dan Hoaks

    • calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
    • visibility 30
    • 0Komentar

    Ajak Perkuat Keamanan Lingkungan, Wakapolda NTB Imbau Warga Waspada Narkoba dan Hoaks MATARAM – Wakil Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Wakapolda NTB), Brigjen Pol. Hari Nugroho, S.I.K., mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Ia juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba serta penyebaran informasi bohong […]

  • WNA Jadi Korban Perampokan Senilai Rp1,3 Miliar di Cikampek

    WNA Jadi Korban Perampokan Senilai Rp1,3 Miliar di Cikampek

    • calendar_month Rabu, 30 Sep 2026
    • visibility 59
    • 0Komentar

    WNA Jadi Korban Perampokan Senilai Rp1,3 Miliar di Cikampek Seorang warga negara asing (WNA) menjadi korban perampokan dengan nilai kerugian mencapai sekitar Rp1,3 miliar di wilayah Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena jumlah kerugian yang dialami korban tergolong besar dan melibatkan barang maupun aset bernilai tinggi. Peristiwa perampokan tersebut kini dalam […]

  • Roy Suryo Dikabarkan Sempat Menolak Mengenakan Rompi Tahanan Saat Pelimpahan ke Kejari Jakarta Selatan

    Roy Suryo Dikabarkan Sempat Menolak Mengenakan Rompi Tahanan Saat Pelimpahan ke Kejari Jakarta Selatan

    • calendar_month Senin, 22 Jun 2026
    • visibility 80
    • 0Komentar

    Roy Suryo Dikabarkan Sempat Menolak Mengenakan Rompi Tahanan Saat Pelimpahan ke Kejari Jakarta Selatan Proses pelimpahan tersangka dan barang bukti yang melibatkan Roy Suryo ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menjadi perhatian publik. Dalam tahapan tersebut, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu dikabarkan sempat menolak mengenakan rompi tahanan yang umumnya digunakan oleh tersangka saat proses pelimpahan […]

  • Kasus Penyekapan dan Penganiayaan Perempuan di Bandung, Polisi Bentuk Tim Gabungan untuk Memburu Pelaku

    Kasus Penyekapan dan Penganiayaan Perempuan di Bandung, Polisi Bentuk Tim Gabungan untuk Memburu Pelaku

    • calendar_month Selasa, 23 Jun 2026
    • visibility 82
    • 0Komentar

    Kasus Penyekapan dan Penganiayaan Perempuan di Bandung, Polisi Bentuk Tim Gabungan untuk Memburu Pelaku Polda Jawa Barat membentuk tim gabungan untuk mempercepat pengungkapan kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung. Pembentukan tim tersebut dilakukan sebagai langkah serius aparat kepolisian dalam mengejar pelaku yang hingga kini masih dalam pencarian serta mengusut secara […]

expand_less