Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Investigasi » Petakan Masalah Distribusi Pupuk Subsidi, Serdik Sespimma Polri Angkatan ke-76 Turun Langsung ke Lapangan

Petakan Masalah Distribusi Pupuk Subsidi, Serdik Sespimma Polri Angkatan ke-76 Turun Langsung ke Lapangan

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Petakan Masalah Distribusi Pupuk Subsidi, Serdik Sespimma Polri Angkatan ke-76 Turun Langsung ke Lapangan

JAWA TIMUR – Peserta Didik (Serdik) Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri Angkatan ke-76 Tahun Anggaran 2026 melakukan pemetaan persoalan distribusi pupuk bersubsidi melalui kegiatan Praktik Kerja Profesi (PKP) di wilayah hukum Polda Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi upaya mengidentifikasi potensi penyimpangan sekaligus mencari solusi untuk memperkuat pengawasan penyaluran pupuk kepada petani.

PKP tersebut resmi dibuka oleh Kasespimma Lemdiklat Polri Brigjen Pol Victor Togi Tambunan pada Selasa (10/11/2026). Pelaksanaannya berlangsung selama lima hari dengan melibatkan lima wilayah hukum kepolisian, yakni Polresta Sidoarjo, Polres Gresik, Polres Mojokerto Kota, Polres Mojokerto, dan Polres Jombang.

Kegiatan mengangkat tema implementasi bidang operasional dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Polri guna mendukung program kedaulatan pangan, energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Melalui tema tersebut, para peserta didik diarahkan untuk memahami persoalan nyata yang berkaitan dengan tugas kepolisian dan kebutuhan masyarakat.

Selama pelaksanaan PKP, para Serdik melakukan wawancara, diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD), serta analisis data. Proses tersebut melibatkan personel kepolisian, masyarakat, dan instansi terkait agar pemetaan persoalan dapat dilakukan berdasarkan kondisi faktual di lapangan.

Salah satu agenda utama dilaksanakan di Polres Mojokerto melalui FGD sesi pertama yang membahas modus operandi dan penegakan hukum terkait pupuk bersubsidi. Diskusi tersebut menghadirkan Kabag SDM Polres Mojokerto Kompol Khamran dan KBO Reskrim Ipda Edi Santoso sebagai narasumber.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Moro Kompol Heru Purawdi dan Kepala Desa Kembangsirih Muhammad Rasidi turut memberikan pandangan. Keterlibatan berbagai pihak ini dimaksudkan untuk memperkaya pembahasan dengan informasi mengenai kondisi distribusi pupuk serta persoalan yang dihadapi masyarakat.

FGD membahas berbagai bentuk penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi yang berpotensi merugikan petani. Persoalan tersebut dapat menyebabkan bantuan pemerintah tidak diterima oleh pihak yang berhak, sekaligus mengganggu produktivitas pertanian dan upaya menjaga ketahanan pangan.

Para peserta juga memperoleh penjelasan mengenai mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi, mulai dari produsen hingga sampai kepada petani penerima. Selain memahami alur distribusi, mereka diberikan gambaran melalui dua studi kasus penindakan terhadap peredaran pupuk bersubsidi tanpa izin.

Dalam diskusi turut dipaparkan sejumlah langkah pengawasan dan pencegahan yang telah dilakukan. Upaya tersebut meliputi sosialisasi kepada kelompok tani, pemantauan gudang yang tidak terdaftar, pelaksanaan patroli gabungan, serta penguatan jaringan pelaporan masyarakat.

Pengawasan distribusi pupuk juga membutuhkan koordinasi lintas sektor. Karena itu, pelaksanaannya melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Kejaksaan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Pertanian. Sinergi tersebut diperlukan agar pengawasan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pembenahan tata kelola distribusi.

Masukan dari masyarakat yang berprofesi sebagai petani menjadi bagian penting dalam pembahasan. Mereka berharap pupuk bersubsidi tersedia sesuai kebutuhan ketika musim tanam tiba dan tidak dibebani biaya tambahan dalam proses distribusinya.

Berbagai informasi yang diperoleh selama FGD kemudian menjadi bahan analisis bagi para Serdik untuk menyusun rekomendasi. Hasil pemetaan diharapkan dapat membantu meningkatkan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi sekaligus memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai bentuk penyimpangan.

Melalui kegiatan PKP ini, Serdik Sespimma Polri Angkatan ke-76 diharapkan memperoleh pengalaman langsung dalam menganalisis persoalan di wilayah. Pengalaman tersebut juga menjadi sarana untuk mengasah kemampuan mengidentifikasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta merumuskan langkah penyelesaian yang tepat.

Upaya pemetaan persoalan pupuk bersubsidi menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap sektor pertanian dan kesejahteraan petani. Dengan pengawasan yang lebih baik, distribusi pupuk diharapkan semakin tepat sasaran, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat yang berhak menerimanya.

Jurnalis : Damara Rizky Elisyah

author avatar
Damara Rizky Elisyah
  • Penulis: Damara Rizky Elisyah

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less