Prabowo Kerahkan 1.000 Perwira TNI-Polri Cegah Karhutla hingga ke Daerah

Prabowo Kerahkan 1.000 Perwira TNI-Polri Cegah Karhutla hingga ke Daerah hingga ke Daerah

Presiden Prabowo Subianto menyiapkan sekitar 1.000 perwira TNI dan Polri untuk diturunkan ke berbagai daerah dalam rangka memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pengerahan personel tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menghadapi ancaman kebakaran yang meningkat di tengah kondisi kemarau.

Langkah tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat penanganan karhutla yang berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (24/8/2026). Dalam rapat tersebut, Presiden menekankan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman ketika api sudah membesar, tetapi harus lebih mengutamakan pencegahan sejak dini.

Menurut Prabowo, para perwira yang ditugaskan dari unsur TNI dan Polri akan membantu jajaran yang sudah berada di daerah. Mereka akan menjalankan fungsi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah munculnya titik api baru.

Kehadiran personel dari pemerintah pusat di daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat. Presiden menilai persoalan karhutla merupakan tanggung jawab bersama karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasi kebakaran, tetapi juga dapat meluas ke wilayah lain.

Prabowo menegaskan bahwa upaya pencegahan harus menjadi prioritas, terutama ketika kondisi cuaca dan kemarau meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Pemerintah daerah bersama aparat diminta meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap potensi kebakaran dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar.

Presiden juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Praktik tersebut dapat menyebabkan api sulit dikendalikan dan berpotensi meluas ke kawasan hutan maupun lahan lainnya. Selain merusak lingkungan, karhutla juga dapat menimbulkan asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat.

Menurut Prabowo, hutan merupakan salah satu sumber kehidupan yang memiliki nilai penting bagi masyarakat dan negara. Karena itu, upaya menjaga hutan dari kebakaran harus dilakukan secara bersama-sama. Pemerintah tidak hanya akan mengandalkan operasi pemadaman, tetapi juga memperkuat edukasi, pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Selain pencegahan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap penanganan pelaku pembakaran hutan dan lahan. Di Sumatera Selatan, kepolisian telah menangani sejumlah laporan terkait karhutla dan menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka. Penegakan hukum tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah terulangnya kejadian serupa.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut mendorong pemerintah daerah bersama TNI dan Polri untuk melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat yang selama ini melakukan pembakaran lahan. Masyarakat dinilai perlu mendapatkan edukasi mengenai dampak pembakaran serta pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari tindakan tersebut.

Pemerintah berharap keterlibatan personel TNI dan Polri hingga tingkat daerah dapat membuat upaya pencegahan berjalan lebih efektif. Dengan adanya koordinasi yang kuat, informasi mengenai potensi titik api dapat ditindaklanjuti dengan lebih cepat dan langkah pencegahan dapat dilakukan sebelum kebakaran meluas.

Penanganan karhutla juga membutuhkan keterlibatan masyarakat karena sebagian besar aktivitas pembukaan lahan berlangsung di tingkat lokal. Kesadaran untuk tidak menggunakan api dalam membersihkan lahan menjadi salah satu faktor penting dalam mengurangi risiko kebakaran, khususnya selama periode kemarau.

Pemerintah juga terus mendorong berbagai upaya pendukung, termasuk peningkatan kesiapsiagaan personel, pemantauan wilayah rawan, serta penyediaan sarana untuk menghadapi kebakaran. Seluruh langkah tersebut diarahkan agar penanganan karhutla dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum.

Dengan pengerahan 1.000 perwira TNI dan Polri, pemerintah ingin memastikan upaya pencegahan tidak hanya dilakukan dari tingkat pusat, tetapi juga hadir langsung di tengah masyarakat. Strategi tersebut diharapkan mampu menekan munculnya kebakaran baru sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga hutan dan lingkungan dari ancaman karhutla.

Jurnalis : Rizki Ahmad Noviyandi