Gus Ipul Ajak Polri Perkuat Pendataan Kelompok Rentan untuk Tingkatkan Ketahanan Sosial
- calendar_month 14 menit yang lalu
- visibility 7
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Gus Ipul Ajak Polri Perkuat Pendataan Kelompok Rentan untuk Tingkatkan Ketahanan Sosial
JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), kalangan perguruan tinggi, serta masyarakat untuk memperkuat pendataan kelompok rentan. Upaya tersebut dinilai penting agar warga yang membutuhkan perlindungan dan bantuan sosial dapat teridentifikasi serta dijangkau melalui layanan yang sesuai.
Ajakan itu disampaikan Gus Ipul dalam kegiatan Dialog Literasi Kebangsaan (DILIBAS) STIK Lemdiklat Polri 2026 Episode 2 bertema Social Resilience Policing: Sinergi Polri, Kampus, dan Masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu (18/11/2026).
Dalam keterangan tertulis pada Kamis (19/11/2026), Gus Ipul menyampaikan bahwa keamanan yang berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan penanganan gangguan keamanan. Menurutnya, upaya mengurangi kerentanan sosial juga menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan masyarakat.
Ia menjelaskan, kerentanan sosial dapat muncul dalam berbagai kondisi, antara lain kemiskinan, penyandang disabilitas yang belum memperoleh dukungan, keterlantaran, hingga kekerasan dalam keluarga. Kondisi tersebut perlu dikenali sejak dini agar warga yang terdampak bisa mendapatkan penanganan yang tepat.
Gus Ipul menyoroti masih adanya masyarakat yang belum tersentuh layanan karena belum tercatat dalam pendataan. Akibatnya, persoalan yang mereka hadapi terkadang baru mendapat perhatian setelah ramai dibicarakan di media sosial. Ia mengingatkan bahwa kebutuhan warga tidak selalu terlihat dari isu yang sedang viral.
Karena itu, ia mendorong pemerintah dan masyarakat agar lebih aktif mengenali warga yang membutuhkan bantuan, bukan hanya menunggu suatu persoalan mencuat ke ruang publik. Pemutakhiran data menjadi langkah penting untuk memastikan kondisi masyarakat di lapangan dapat diketahui dan menjadi dasar pemberian layanan.
Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian Sosial tengah mengembangkan sistem perlindungan sosial digital atau Perlinsos Digital. Melalui sistem ini, data anggota keluarga dikumpulkan dan dicocokkan dengan berbagai sumber data guna membantu proses penilaian kelayakan penerima bantuan sosial.
Dalam pemaparannya, Gus Ipul menyebut lebih dari 23 juta warga telah masuk ke dalam sistem layanan digital tersebut. Jumlah itu merupakan bagian dari target pendataan sebanyak 48 juta warga hingga akhir 2026. Proses pendataan juga mendapat dukungan Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta berbagai pihak yang membantu menjangkau masyarakat secara langsung.
Gus Ipul mengapresiasi keterlibatan para petugas tersebut dalam membantu pendataan kelompok rentan. Ia juga mengajak peserta dialog untuk mencoba layanan Perlinsos Digital dan berperan sebagai Agen Perlinsos guna membantu memperbarui data warga di lingkungan masing-masing.
Selain pendataan, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan koreksi atau sanggahan apabila hasil pendataan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Mekanisme tersebut diharapkan dapat membantu memperbaiki kualitas data sehingga penilaian terhadap calon penerima bantuan sosial menjadi lebih akurat.
Dalam pendekatan Social Resilience Policing, Polri diharapkan berperan membantu mengenali kerentanan sosial sejak dini dan menghubungkan warga dengan layanan yang dibutuhkan. Kedekatan Bhabinkamtibmas dengan masyarakat dinilai dapat menjadi modal untuk membangun kerja sama bersama RT/RW, pendamping sosial, Dinas Sosial, serta Sentra Kementerian Sosial.
Gus Ipul juga menekankan pentingnya inisiatif masyarakat dalam membangun ketahanan sosial. Kepedulian terhadap kondisi lingkungan sekitar, menurutnya, dapat memperkuat kepercayaan, solidaritas, dan semangat gotong royong dalam membantu warga yang membutuhkan.
Dialog tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan akademisi, di antaranya Kabaharkam Polri Komisaris Jenderal Polisi Hery Herjawan, Kepala STIK Agus Nugroho, Direktur Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial Rachmat Koesnadi, Guru Besar Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia Adrianus Eliastameliala, serta Guru Besar STIK Albertus Wahyurundhanto.
Melalui penguatan pendataan dan kolaborasi lintas sektor, upaya perlindungan sosial diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih tepat. Sinergi antara Polri, pemerintah, perguruan tinggi, dan warga menjadi bagian dari upaya mengenali kebutuhan kelompok rentan serta memperkuat ketahanan sosial di lingkungan masyarakat.
Jurnalis : Nazwa Putri Nayla
- Penulis: Nazwa Putri Nayla


Saat ini belum ada komentar