DBH Jakarta Dipangkas, DPRD Khawatir Nasib 61 Ribu Siswa Terdampak Program Revitalisasi Sekolah

DBH Jakarta Dipangkas, DPRD Khawatir Nasib 61 Ribu Siswa Terdampak Program Revitalisasi Sekolah

Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menjadi sorotan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi sejumlah program prioritas daerah, termasuk sektor pendidikan. DPRD DKI Jakarta menyampaikan kekhawatirannya terhadap nasib sekitar 61 ribu siswa yang berpotensi terdampak akibat berkurangnya anggaran untuk revitalisasi sekolah dan pembangunan fasilitas pendidikan.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merencanakan revitalisasi puluhan sekolah pada tahun 2026. Namun, akibat berkurangnya Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat, jumlah sekolah yang semula masuk dalam daftar prioritas harus dikurangi secara signifikan. Kebijakan tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa ribuan peserta didik akan tetap menjalani kegiatan belajar mengajar di gedung sekolah yang membutuhkan perbaikan.

Anggota DPRD DKI Jakarta menilai sektor pendidikan seharusnya tetap menjadi prioritas utama meskipun kondisi fiskal daerah sedang menghadapi tekanan. Menurut mereka, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi hak siswa untuk memperoleh fasilitas pendidikan yang aman, nyaman, dan layak. Revitalisasi sekolah dinilai penting karena menyangkut keselamatan peserta didik, kualitas proses belajar mengajar, serta keberlangsungan layanan pendidikan di ibu kota.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan akan melakukan efisiensi dan realokasi anggaran agar layanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan. Pemprov menegaskan bahwa berbagai program prioritas, termasuk pendidikan, kesehatan, transportasi publik, penanganan banjir, dan pelayanan dasar lainnya akan tetap menjadi fokus meskipun harus dilakukan penyesuaian anggaran akibat berkurangnya DBH.

Selain melakukan efisiensi belanja non-prioritas, Pemprov DKI juga berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi aset daerah, peningkatan investasi, pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta menjajaki berbagai skema pembiayaan alternatif. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keberlangsungan program pembangunan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat.

DPRD juga meminta pemerintah daerah segera menyusun langkah antisipasi agar pemotongan anggaran tidak berdampak terhadap proses pendidikan. Legislator berharap proyek revitalisasi sekolah yang sempat tertunda dapat kembali dilaksanakan secara bertahap apabila kondisi keuangan daerah membaik. Mereka menilai investasi pada sektor pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Perdebatan mengenai dampak pemangkasan DBH menunjukkan pentingnya keseimbangan antara pengelolaan fiskal dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah daerah bersama DPRD diharapkan terus berkoordinasi agar keterbatasan anggaran tidak menghambat pembangunan sektor pendidikan, sehingga puluhan ribu siswa di Jakarta tetap memperoleh hak belajar dalam lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas.

Jurnalis : Ghazy fikri izdihar