Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Ahmad Sahroni Desak Polri Tindak Tegas Anggota yang Terlibat Pungli, Kapolda Diminta Perketat Pengawasan

Ahmad Sahroni Desak Polri Tindak Tegas Anggota yang Terlibat Pungli, Kapolda Diminta Perketat Pengawasan

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ahmad Sahroni Desak Polri Tindak Tegas Anggota yang Terlibat Pungli, Kapolda Diminta Perketat Pengawasan

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengambil tindakan tegas terhadap setiap anggota yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli). Ia menegaskan, praktik meminta uang di luar ketentuan resmi tidak boleh mendapat toleransi, terutama dalam pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2026 yang berlangsung di wilayah Jawa Timur.

Desakan tersebut disampaikan Sahroni setelah mengapresiasi langkah Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono yang memberikan peringatan kepada seluruh personel agar tidak melakukan pungli maupun meminta uang damai kepada masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas.

Menurut Sahroni, sikap tegas pimpinan kepolisian di Jawa Timur tersebut perlu menjadi contoh bagi seluruh kepala kepolisian daerah (Kapolda) di Indonesia. Ia meminta setiap pimpinan wilayah memastikan seluruh anggota memahami bahwa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas harus dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam keterangannya pada Selasa (17/11/2026), Sahroni menegaskan bahwa tidak boleh ada anggota kepolisian yang memanfaatkan kegiatan operasi lalu lintas untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ia juga meminta seluruh jajaran Polri menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap personel yang terbukti melakukan pungutan liar.

Sahroni menilai, Operasi Zebra Semeru seharusnya menjadi sarana meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Karena itu, setiap pelanggaran harus ditangani melalui mekanisme resmi, baik berupa teguran maupun pemberian sanksi tilang sesuai aturan yang berlaku.

Ia mengingatkan bahwa praktik pungli justru dapat merusak tujuan pelaksanaan operasi kepolisian. Kegiatan yang seharusnya memberikan edukasi dan meningkatkan kepatuhan masyarakat berpotensi kehilangan kepercayaan publik apabila ditemukan anggota yang menawarkan penyelesaian pelanggaran melalui pembayaran tidak resmi.

Politikus Partai NasDem tersebut juga menegaskan bahwa pimpinan kepolisian tidak boleh memberikan perlindungan kepada personel yang terbukti melakukan pelanggaran. Menurutnya, penegakan disiplin harus dilakukan secara konsisten tanpa membedakan pangkat, jabatan, maupun posisi anggota di lingkungan institusi kepolisian.

Perhatian Sahroni terhadap persoalan pungli muncul setelah Kapolda Jawa Timur memberikan peringatan menjelang pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2026. Operasi yang digelar Polda Jawa Timur bersama jajaran kepolisian resor tersebut berlangsung pada 16 hingga 24 November 2026.

Dalam pelaksanaannya, operasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketertiban pengguna jalan serta menekan pelanggaran lalu lintas. Penindakan di lapangan diharapkan berjalan secara profesional, transparan, dan tidak disertai praktik meminta pembayaran di luar mekanisme resmi.

Sahroni berharap seluruh Kapolda di Indonesia mengambil langkah serupa dengan memberikan instruksi yang jelas kepada personel masing-masing. Pengawasan internal juga dinilai penting agar peringatan dari pimpinan tidak hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi benar-benar diterapkan dalam pelayanan dan penegakan hukum di lapangan.

Selain penindakan terhadap anggota yang melakukan pungli, transparansi dalam proses penanganan pelanggaran juga menjadi perhatian. Masyarakat perlu mendapatkan kepastian bahwa setiap tindakan kepolisian memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas sehingga tidak membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.

Melalui pernyataan tersebut, Sahroni mendorong agar kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mampu memastikan seluruh jajaran kepolisian bersih dari praktik pungutan liar. Ia menekankan bahwa personel yang terbukti melakukan pelanggaran harus menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga 18 November 2026, pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2026 masih berlangsung sesuai jadwal. Dorongan Sahroni tersebut menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan dan penegakan disiplin internal agar kegiatan kepolisian benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Jurnalis : Rika Anggun Lestari

author avatar
Rika Anggun Lestari
  • Penulis: Rika Anggun Lestari

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sinergi TNI-Polri dan Pamhut Gencarkan Patroli Cegah Karhutla di Jambi

    Sinergi TNI-Polri dan Pamhut Gencarkan Patroli Cegah Karhutla di Jambi

    • calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
    • visibility 80
    • 0Komentar

      Sinergi TNI-Polri dan Pamhut Gencarkan Patroli Cegah Karhutla di Jambi Upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus diperkuat di Provinsi Jambi. TNI, Polri, dan personel Pengamanan Hutan (Pamhut) meningkatkan kegiatan patroli secara bersama-sama sebagai langkah antisipasi terhadap potensi munculnya titik api di sejumlah wilayah yang memiliki risiko kebakaran. Patroli gabungan tersebut dilakukan […]

  • Polda Bali Pastikan Aksi Kamisan dan Penggalangan Dana di Renon Berjalan Aman dan Kondusif

    Polda Bali Pastikan Aksi Kamisan dan Penggalangan Dana di Renon Berjalan Aman dan Kondusif

    • calendar_month Jumat, 28 Agt 2026
    • visibility 106
    • 0Komentar

    Polda Bali Pastikan Aksi Kamisan dan Penggalangan Dana di Renon Berjalan Aman dan Kondusif Kepolisian Daerah Bali memastikan kegiatan Aksi Kamisan dan penggalangan dana yang berlangsung di kawasan Renon, Denpasar, berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan masyarakat dapat berlangsung dengan lancar sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban di […]

  • Tiga Anggota DPRD TTU Diperiksa 9 Jam sebagai Tersangka Kasus Dugaan Intimidasi Dokter Icha

    Tiga Anggota DPRD TTU Diperiksa 9 Jam sebagai Tersangka Kasus Dugaan Intimidasi Dokter Icha

    • calendar_month Selasa, 1 Sep 2026
    • visibility 76
    • 0Komentar

    Tiga Anggota DPRD TTU Diperiksa 9 Jam sebagai Tersangka Kasus Dugaan Intimidasi Dokter Icha Tiga anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), menjalani pemeriksaan selama sekitar sembilan jam di Polda NTT terkait perkara dugaan intimidasi terhadap dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni atau yang dikenal sebagai Dokter Icha. Pemeriksaan berlangsung pada Senin, […]

  • Kapolri Perkuat Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, Penyidikan Mulai Menyasar Keterlibatan Korporasi

    Kapolri Perkuat Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, Penyidikan Mulai Menyasar Keterlibatan Korporasi

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • visibility 53
    • 0Komentar

    Kapolri Perkuat Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, Penyidikan Mulai Menyasar Keterlibatan Korporasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengoptimalkan operasi pemadaman sekaligus meningkatkan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan dampak kebakaran yang mengancam kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, serta keberlangsungan aktivitas ekonomi di […]

  • Rasio Tabungan Masyarakat Indonesia Masih Tertinggal dari Malaysia, LPS Dorong Penguatan Pembiayaan Domestik

    Rasio Tabungan Masyarakat Indonesia Masih Tertinggal dari Malaysia, LPS Dorong Penguatan Pembiayaan Domestik

    • calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
    • visibility 89
    • 0Komentar

    Rasio Tabungan Masyarakat Indonesia Masih Tertinggal dari Malaysia, LPS Dorong Penguatan Pembiayaan Domestik Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyoroti masih rendahnya rasio tabungan masyarakat Indonesia dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia, termasuk Malaysia. Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menyebut kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kapasitas pembiayaan domestik sehingga tidak terlalu […]

  • Polisi Cek TKP Pesawat Aerosport Jatuh dan Terbakar di Blora

    Polisi Cek TKP Pesawat Aerosport Jatuh dan Terbakar di Blora

    • calendar_month Senin, 7 Sep 2026
    • visibility 61
    • 0Komentar

    Polisi Cek TKP Pesawat Aerosport Jatuh dan Terbakar di Blora BLORA – Polisi melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) setelah sebuah pesawat aerosport jenis fixed wing Sky Ranger mengalami kecelakaan di area persawahan Desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 6 September 2026, sekitar pukul 12.10 WIB. Pesawat […]

expand_less