Irjen Eko Hadi Santoso Menyesal dan Minta Maaf Usai Dipecat Polri, Namun Tetap Ajukan Banding
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 6
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Irjen Eko Hadi Santoso Menyesal dan Minta Maaf Usai Dipecat Polri, Namun Tetap Ajukan Banding
JAKARTA – Inspektur Jenderal (Irjen) Eko Hadi Santoso menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf setelah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Informasi mengenai penyesalan dan permintaan maaf Eko Hadi disampaikan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam, yang turut mengawasi jalannya persidangan. Menurut Anam, Eko menyampaikan pernyataan tersebut meskipun dirinya memutuskan mengajukan banding atas putusan majelis sidang etik yang menjatuhkan sanksi pemecatan.
“Juga ada ucapan walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Choirul Anam kepada wartawan setelah persidangan di Gedung Divisi Propam Polri, Selasa (17/11/2026).
Anam menjelaskan, Kompolnas mengikuti secara langsung proses pemeriksaan terhadap Eko Hadi. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan mekanisme persidangan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan ruang yang memadai bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.
Menurut Anam, proses persidangan berlangsung cukup panjang, mulai dari pemeriksaan sejumlah saksi hingga penyampaian pembelaan oleh pihak terduga pelanggar. Para pihak juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan rangkaian peristiwa, kewenangan yang berkaitan dengan perkara, serta fakta-fakta yang menjadi bahan pertimbangan majelis KKEP.
Selain itu, Eko Hadi juga memperoleh kesempatan menghadirkan saksi yang meringankan. Kompolnas menilai kesempatan tersebut menjadi bagian dari mekanisme pemeriksaan yang memberikan ruang bagi terduga pelanggar untuk menyampaikan pembelaan sebelum majelis menjatuhkan keputusan.
Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa terdapat sembilan saksi yang dihadirkan dalam persidangan etik Eko Hadi. Salah satu saksi merupakan saksi yang meringankan dengan inisial DR, yang dihadirkan atas permintaan Eko dan persetujuan ketua komisi.
Sidang KKEP terhadap Eko Hadi dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan berakhir pada pukul 18.00 WIB. Persidangan dipimpin Komjen Hendro Pandowo selaku ketua komisi merangkap anggota, dengan Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua. Adapun anggota majelis lainnya terdiri atas Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Dalam putusannya, majelis KKEP menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Eko Hadi dari keanggotaan Polri. Selain sanksi administratif tersebut, majelis juga menyatakan perbuatannya sebagai tindakan tercela karena dinilai melanggar ketentuan Kode Etik Profesi Polri.
Perkara yang menjerat Eko Hadi berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan akses ilegal atau illegal access yang diduga dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas serta perangkat teknologi milik Polri. Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan tugas Eko ketika menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring dan Pengendalian Operasional (Kabagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Dalam konstruksi pemeriksaan etik, Eko dinilai terlibat dalam pemufakatan terkait aktivitas akses ilegal berupa penyadapan yang menggunakan akses atau perangkat teknologi kepolisian. Polri menyatakan tindakan tersebut dilakukan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur yang berlaku.
Kasus ini merupakan bagian dari perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara tersebut, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penanganan internal terhadap para perwira tinggi tersebut juga telah berjalan melalui mekanisme sidang kode etik. Sebelum putusan terhadap Eko Hadi, Irjen Ahrie Sonta telah lebih dahulu menjalani sidang KKEP pada 10 November 2026 dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Dengan demikian, Eko menjadi salah satu perwira tinggi yang menerima sanksi pemecatan dalam rangkaian penanganan perkara tersebut.
Meski telah dijatuhi sanksi PTDH, Eko Hadi tidak menerima keputusan tersebut begitu saja. Melalui keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Trunoyudo Wisnu Andiko, diketahui bahwa Eko langsung menyatakan banding atas putusan majelis KKEP. Pengajuan banding tersebut menjadi langkah lanjutan yang ditempuh Eko untuk menanggapi keputusan pemberhentian dari institusi kepolisian.
Di sisi lain, Kompolnas menilai proses persidangan etik telah memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan dan pembelaan. Choirul Anam menyebut mekanisme pemeriksaan berjalan sesuai aturan, termasuk dalam hal pemeriksaan saksi, penyampaian pembelaan, serta pertimbangan terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
Perkembangan perkara Eko Hadi kini memasuki tahapan pengajuan banding atas putusan pemecatan. Sementara itu, proses penanganan terhadap pihak-pihak lain yang turut ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal tersebut masih menjadi perhatian publik. Polri menyatakan penegakan kode etik berlaku bagi seluruh anggotanya tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
Jurnalis : Rika Anggun Lestari
- Penulis: Rika Anggun Lestari


Saat ini belum ada komentar