Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Irjen Eko Hadi Santoso Menyesal dan Minta Maaf Usai Dipecat Polri, Namun Tetap Ajukan Banding

Irjen Eko Hadi Santoso Menyesal dan Minta Maaf Usai Dipecat Polri, Namun Tetap Ajukan Banding

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Irjen Eko Hadi Santoso Menyesal dan Minta Maaf Usai Dipecat Polri, Namun Tetap Ajukan Banding

JAKARTA – Inspektur Jenderal (Irjen) Eko Hadi Santoso menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf setelah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Informasi mengenai penyesalan dan permintaan maaf Eko Hadi disampaikan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam, yang turut mengawasi jalannya persidangan. Menurut Anam, Eko menyampaikan pernyataan tersebut meskipun dirinya memutuskan mengajukan banding atas putusan majelis sidang etik yang menjatuhkan sanksi pemecatan.

“Juga ada ucapan walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Choirul Anam kepada wartawan setelah persidangan di Gedung Divisi Propam Polri, Selasa (17/11/2026).

Anam menjelaskan, Kompolnas mengikuti secara langsung proses pemeriksaan terhadap Eko Hadi. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan mekanisme persidangan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan ruang yang memadai bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Menurut Anam, proses persidangan berlangsung cukup panjang, mulai dari pemeriksaan sejumlah saksi hingga penyampaian pembelaan oleh pihak terduga pelanggar. Para pihak juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan rangkaian peristiwa, kewenangan yang berkaitan dengan perkara, serta fakta-fakta yang menjadi bahan pertimbangan majelis KKEP.

Selain itu, Eko Hadi juga memperoleh kesempatan menghadirkan saksi yang meringankan. Kompolnas menilai kesempatan tersebut menjadi bagian dari mekanisme pemeriksaan yang memberikan ruang bagi terduga pelanggar untuk menyampaikan pembelaan sebelum majelis menjatuhkan keputusan.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa terdapat sembilan saksi yang dihadirkan dalam persidangan etik Eko Hadi. Salah satu saksi merupakan saksi yang meringankan dengan inisial DR, yang dihadirkan atas permintaan Eko dan persetujuan ketua komisi.

Sidang KKEP terhadap Eko Hadi dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan berakhir pada pukul 18.00 WIB. Persidangan dipimpin Komjen Hendro Pandowo selaku ketua komisi merangkap anggota, dengan Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua. Adapun anggota majelis lainnya terdiri atas Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Dalam putusannya, majelis KKEP menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Eko Hadi dari keanggotaan Polri. Selain sanksi administratif tersebut, majelis juga menyatakan perbuatannya sebagai tindakan tercela karena dinilai melanggar ketentuan Kode Etik Profesi Polri.

Perkara yang menjerat Eko Hadi berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan akses ilegal atau illegal access yang diduga dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas serta perangkat teknologi milik Polri. Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan tugas Eko ketika menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring dan Pengendalian Operasional (Kabagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Dalam konstruksi pemeriksaan etik, Eko dinilai terlibat dalam pemufakatan terkait aktivitas akses ilegal berupa penyadapan yang menggunakan akses atau perangkat teknologi kepolisian. Polri menyatakan tindakan tersebut dilakukan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur yang berlaku.

Kasus ini merupakan bagian dari perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara tersebut, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Penanganan internal terhadap para perwira tinggi tersebut juga telah berjalan melalui mekanisme sidang kode etik. Sebelum putusan terhadap Eko Hadi, Irjen Ahrie Sonta telah lebih dahulu menjalani sidang KKEP pada 10 November 2026 dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Dengan demikian, Eko menjadi salah satu perwira tinggi yang menerima sanksi pemecatan dalam rangkaian penanganan perkara tersebut.

Meski telah dijatuhi sanksi PTDH, Eko Hadi tidak menerima keputusan tersebut begitu saja. Melalui keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Trunoyudo Wisnu Andiko, diketahui bahwa Eko langsung menyatakan banding atas putusan majelis KKEP. Pengajuan banding tersebut menjadi langkah lanjutan yang ditempuh Eko untuk menanggapi keputusan pemberhentian dari institusi kepolisian.

Di sisi lain, Kompolnas menilai proses persidangan etik telah memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan dan pembelaan. Choirul Anam menyebut mekanisme pemeriksaan berjalan sesuai aturan, termasuk dalam hal pemeriksaan saksi, penyampaian pembelaan, serta pertimbangan terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Perkembangan perkara Eko Hadi kini memasuki tahapan pengajuan banding atas putusan pemecatan. Sementara itu, proses penanganan terhadap pihak-pihak lain yang turut ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal tersebut masih menjadi perhatian publik. Polri menyatakan penegakan kode etik berlaku bagi seluruh anggotanya tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

Jurnalis : Rika Anggun Lestari

author avatar
Rika Anggun Lestari
  • Penulis: Rika Anggun Lestari

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Selamatkan Rp115 Miliar, Kejati Kalbar Usut Korupsi Tambang Bauksit

    Selamatkan Rp115 Miliar, Kejati Kalbar Usut Korupsi Tambang Bauksit

    • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
    • visibility 106
    • 0Komentar

    PONTIANAK – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai Rp115 miliar dari kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan bauksit periode 2017-2023. Uang tersebut merupakan penitipan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) yang belum direalisasikan oleh badan usaha terkait. Dalam konferensi pers di Pontianak, Kamis (16/4/2026), Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Siju, SH., […]

  • Korlantas Polri Perkuat Transformasi Digital Layanan Regident, Targetkan Pelayanan Publik Lebih Cepat dan Transparan

    Korlantas Polri Perkuat Transformasi Digital Layanan Regident, Targetkan Pelayanan Publik Lebih Cepat dan Transparan

    • calendar_month 19 jam yang lalu
    • visibility 5
    • 0Komentar

    Korlantas Polri Perkuat Transformasi Digital Layanan Regident, Targetkan Pelayanan Publik Lebih Cepat dan Transparan JAKARTA – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi layanan Registrasi dan Identifikasi (Regident) kendaraan bermotor. Upaya tersebut dilakukan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, responsif, adaptif, transparan, serta memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat. […]

  • Motif Ekonomi Diduga Melatarbelakangi Pembunuhan Perempuan di Kos Pinang Ranti, Dua Tersangka Ditangkap

    Motif Ekonomi Diduga Melatarbelakangi Pembunuhan Perempuan di Kos Pinang Ranti, Dua Tersangka Ditangkap

    • calendar_month Rabu, 14 Okt 2026
    • visibility 45
    • 0Komentar

    Motif Ekonomi Diduga Melatarbelakangi Pembunuhan Perempuan di Kos Pinang Ranti, Dua Tersangka Ditangkap JAKARTA – Kepolisian mengungkap dugaan motif ekonomi di balik kasus pembunuhan terhadap seorang perempuan berinisial KDA di sebuah rumah kos di kawasan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Dua pria berinisial KDN alias D (22) dan ATW alias A (27) telah ditangkap […]

  • Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30: Wamendagr Bima Dorong Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Efisien

    Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30: Wamendagr Bima Dorong Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Efisien

    • calendar_month Senin, 27 Apr 2026
    • visibility 108
    • 0Komentar

    Jakarta — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Plaza Gedung A, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (27/4/2026). Dalam amanatnya, Bima menegaskan bahwa otonomi daerah […]

  • Korlantas Polri Peringatkan Bahaya Gas Karbon Monoksida, Masyarakat Diimbau Tidak Tidur di Mobil dengan Mesin Menyala

    Korlantas Polri Peringatkan Bahaya Gas Karbon Monoksida, Masyarakat Diimbau Tidak Tidur di Mobil dengan Mesin Menyala

    • calendar_month Selasa, 10 Nov 2026
    • visibility 18
    • 0Komentar

    Korlantas Polri Peringatkan Bahaya Gas Karbon Monoksida, Masyarakat Diimbau Tidak Tidur di Mobil dengan Mesin Menyala JAKARTA – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengingatkan masyarakat mengenai bahaya paparan gas karbon monoksida (CO) yang dapat terjadi ketika seseorang beristirahat atau tidur di dalam mobil dengan kondisi mesin tetap menyala. Kebiasaan tersebut dinilai berisiko terhadap keselamatan pengemudi […]

  • Daftar Aset Hanania Group yang Disita Polisi untuk Penanganan Kasus Dugaan Penipuan

    Daftar Aset Hanania Group yang Disita Polisi untuk Penanganan Kasus Dugaan Penipuan

    • calendar_month Selasa, 30 Jun 2026
    • visibility 96
    • 0Komentar

    Daftar Aset Hanania Group yang Disita Polisi untuk Penanganan Kasus Dugaan Penipuan Kepolisian dilaporkan melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset yang diduga milik Hanania Group dalam rangka proses penyidikan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan ibadah. Penyitaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum serta untuk mengamankan aset yang berpotensi digunakan sebagai barang bukti […]

expand_less