Kapolri Temui Menko Polkam, Laporkan Perkembangan Kasus Penyadapan Ilegal hingga Kejahatan Scam Online
- calendar_month 28 menit yang lalu
- visibility 2
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kapolri Temui Menko Polkam, Laporkan Perkembangan Kasus Penyadapan Ilegal hingga Kejahatan Scam Online
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan kunjungan kerja ke kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, Kapolri menyampaikan laporan mengenai perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk penanganan sejumlah kasus kriminal yang menjadi perhatian publik. Beberapa persoalan yang dibahas meliputi dugaan penyadapan ilegal, kejahatan penipuan daring atau online scam, pemberantasan narkotika, hingga upaya penindakan terhadap praktik perjudian online.
Menko Polkam Dudung Abdurachman mengatakan, kunjungan Kapolri bersama sejumlah pejabat Polri tersebut merupakan bagian dari koordinasi terkait perkembangan kondisi keamanan nasional. Dalam pertemuan itu, Dudung menerima penjelasan mengenai berbagai perkara yang sedang ditangani kepolisian, sekaligus perkembangan langkah penegakan hukum terhadap sejumlah tindak pidana yang dinilai membutuhkan perhatian serius.
Salah satu persoalan yang menjadi pembahasan adalah kasus online scam yang baru-baru ini terjadi di Filipina. Kejahatan penipuan berbasis internet tersebut menjadi perhatian karena melibatkan warga negara Indonesia. Selain melaporkan perkembangan kasus tersebut, Kapolri juga menyampaikan informasi mengenai rencana pemulangan lebih dari 100 orang yang diduga terlibat dalam aktivitas penipuan daring dari Filipina ke Indonesia.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir menyampaikan bahwa proses pemulangan para pelaku online scam tersebut menjadi salah satu agenda tindak lanjut kepolisian. Menurutnya, Menko Polkam Dudung Abdurachman nantinya juga akan diundang dalam kegiatan rilis terkait pemulangan mereka. Langkah tersebut menjadi bagian dari penanganan terhadap kejahatan penipuan daring yang memiliki keterkaitan lintas negara.
Selain persoalan penipuan online, Kapolri turut melaporkan perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang belakangan menjadi sorotan masyarakat. Perkara tersebut masih dalam proses penanganan aparat penegak hukum dan berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur yang sah, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta dugaan penghapusan dokumen elektronik. Penanganan perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan keterlibatan sejumlah pejabat tinggi kepolisian.
Dudung membenarkan bahwa perkembangan penyidikan kasus penyadapan tersebut turut disampaikan dalam pertemuan. Ia menyebut kepolisian juga melaporkan berbagai tindak pidana lainnya, termasuk perkembangan pemberantasan narkotika. Pemerintah, menurutnya, perlu terus mendapatkan informasi mengenai proses penegakan hukum agar koordinasi antara kementerian dan institusi kepolisian dapat berjalan dengan baik.
Kasus dugaan penyadapan ilegal sendiri sebelumnya telah dibahas dalam rapat kerja Kapolri bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026. Dalam forum tersebut, Kapolri memaparkan perkembangan penyidikan yang melibatkan empat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU. Penyidik juga masih mendalami rangkaian peristiwa, dugaan peran masing-masing pihak, serta berbagai bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut. Seluruh proses hukum tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Di bidang pemberantasan narkotika, Kadiv Humas Polri Johnny Edison Isir mengungkapkan bahwa jajaran kepolisian telah melakukan penindakan terhadap sekitar 600 ton berbagai jenis narkotika. Menurut Isir, rencananya Presiden Prabowo Subianto akan diundang dalam kegiatan pemaparan hasil penindakan sekaligus pemusnahan barang bukti tersebut. Kegiatan itu menjadi bagian dari penyampaian hasil kerja kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di Indonesia.
Polri juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pemberantasan perjudian online. Praktik tersebut menjadi salah satu perhatian aparat karena dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial dan kerugian bagi masyarakat. Penanganan dilakukan melalui upaya penegakan hukum terhadap aktivitas perjudian yang memanfaatkan jaringan internet maupun sarana elektronik lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dudung turut memberikan sejumlah masukan kepada jajaran kepolisian. Ia menekankan pentingnya penerapan konsep polisi bersama masyarakat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Menurutnya, kepolisian harus semakin memperkuat kehadiran di tengah masyarakat agar pelayanan, perlindungan, dan pengayoman dapat dirasakan secara langsung. Ia juga mengingatkan bahwa Polri merupakan institusi yang keberadaannya ditujukan untuk melayani kepentingan rakyat.
Dudung juga meminta Polri mengambil peran aktif dalam mengawal pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pengawalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keamanan pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga mencakup pemantauan terhadap kemungkinan munculnya gangguan, ancaman, maupun dampak yang dapat dirasakan masyarakat. Dengan demikian, kepolisian diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai potensi persoalan sejak dini dan memberikan langkah penanganan sesuai kewenangannya.
Sementara itu, Johnny Edison Isir menyampaikan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri secara umum masih relatif aman dan terkendali. Polri juga terus melaksanakan pengamanan terhadap berbagai kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Ia menegaskan bahwa masyarakat tetap diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, kepolisian akan mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang melakukan tindakan anarkis atau kerusuhan.
Pertemuan Kapolri dengan Menko Polkam tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan, mulai dari kejahatan siber lintas negara hingga tindak pidana konvensional. Sejumlah agenda penegakan hukum yang dilaporkan menunjukkan bahwa kepolisian masih memiliki pekerjaan lanjutan dalam menuntaskan berbagai perkara. Pemerintah dan Polri diharapkan terus memperkuat koordinasi agar penanganan setiap kasus berjalan profesional, transparan, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dengan adanya laporan perkembangan tersebut, Menko Polkam dapat memperoleh gambaran mengenai situasi keamanan nasional sekaligus langkah-langkah yang sedang dilakukan kepolisian. Penanganan kasus penyadapan ilegal, pemulangan lebih dari 100 terduga pelaku online scam dari Filipina, pemberantasan narkotika, dan penindakan perjudian online menjadi sejumlah agenda yang masih memerlukan tindak lanjut dari jajaran Polri.
Jurnalis : Rika Anggun Lestari
- Penulis: Rika Anggun Lestari


Saat ini belum ada komentar