Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Masyarakat » Polda Metro Jaya Perketat Pengawasan Pangan Jelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Antisipasi Lonjakan Harga dan Penimbunan

Polda Metro Jaya Perketat Pengawasan Pangan Jelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Antisipasi Lonjakan Harga dan Penimbunan

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Polda Metro Jaya Perketat Pengawasan Pangan Jelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Antisipasi Lonjakan Harga dan Penimbunan

JAKARTA – Kepolisian Daerah Metro Jaya memperkuat pengawasan terhadap ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga bahan pangan menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas sektoral bersama sejumlah instansi pemerintah dan lembaga terkait guna memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau selama periode akhir tahun.

Upaya pengendalian tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, Perum Bulog, Perumda Pasar Jaya, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah antisipasi menghadapi potensi peningkatan kebutuhan pangan menjelang hari besar keagamaan dan pergantian tahun.

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto mengatakan bahwa koordinasi antarlembaga diperlukan agar pengawasan dan pengendalian pangan dapat berjalan secara terpadu. Menurutnya, perubahan harga maupun ketersediaan bahan pokok merupakan persoalan penting yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu mendapatkan perhatian bersama.

“Kami melakukan rapat lintas sektoral agar langkah yang dilakukan terpadu dan stabilitas harga bahan pokok serta barang penting tetap terjaga,” kata Dadang dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dalam rapat tersebut, para pemangku kepentingan melakukan pemetaan terhadap 12 komoditas pangan yang terpantau mengalami kenaikan harga. Komoditas tersebut meliputi beras medium, beras premium, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, gula pasir curah, Minyakita, daging ayam ras, telur ayam ras, serta daging sapi paha belakang.

Temuan kenaikan harga pada sejumlah komoditas tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dan kepolisian untuk memperkuat pemantauan di lapangan. Pengawasan dilakukan guna mengetahui perkembangan harga secara berkala, mengidentifikasi wilayah yang berpotensi mengalami kerawanan pasokan, serta memastikan proses distribusi berjalan sesuai ketentuan.

Kapolda Metro Jaya menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya difokuskan pada ketersediaan barang dan perkembangan harga di pasar. Polda Metro Jaya juga memberikan perhatian terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam rantai distribusi, termasuk praktik penimbunan yang dapat menghambat pasokan dan memicu kenaikan harga bahan pokok.

Menurut Dadang, pengawasan distribusi perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan instansi yang memiliki kewenangan di bidang pangan. Dengan koordinasi tersebut, setiap potensi permasalahan dapat diidentifikasi lebih awal sehingga langkah penanganan dapat segera disiapkan berdasarkan kondisi di lapangan.

Untuk menjaga kestabilan harga, sejumlah langkah intervensi telah disiapkan bersama instansi terkait. Upaya tersebut meliputi pemantauan harga dan pasokan setiap hari, penyaluran beras SPHP, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), fasilitasi distribusi pangan dari daerah yang mengalami surplus, serta penyaluran program pangan bersubsidi kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima manfaat.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Brigjen Pol. Hermawan memastikan bahwa secara umum persediaan bahan pangan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir 2026. Kepastian tersebut didasarkan pada perhitungan neraca pangan yang dilakukan Badan Pangan Nasional.

“Berdasarkan perhitungan neraca pangan Badan Pangan Nasional, secara keseluruhan stok aman sampai akhir tahun, bahkan lebih,” ujar Hermawan.

Ketersediaan beras juga menjadi salah satu perhatian dalam upaya menjaga stabilitas pangan menjelang Nataru. Perwakilan Perum Bulog Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Arjun Siregar, menyampaikan bahwa stok beras di wilayah tersebut saat ini mencapai sekitar 133 ribu ton.

Persediaan tersebut disiapkan untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan pangan, program beras SPHP, serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah. Bulog juga berencana meningkatkan langkah stabilisasi harga, terutama untuk komoditas beras yang menjadi salah satu kebutuhan pokok utama masyarakat.

“SPHP tetap dilakukan dan Gerakan Pangan Murah akan ditingkatkan sebagai salah satu instrumen dalam mengendalikan harga, terutama beras,” kata Arjun.

Dari unsur pemerintah daerah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta, Lya Imbasari, menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menjaga keterjangkauan harga melalui kerja sama dengan pemerintah pusat dan badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak di sektor pangan.

Salah satu program yang dijalankan adalah penyediaan pangan bersubsidi untuk enam komoditas. Program tersebut menyasar sekitar 1,045 juta penerima manfaat di wilayah DKI Jakarta. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah berupaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga kelancaran distribusi pangan.

Lya menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bagi masyarakat. Kerja sama dengan pemerintah pusat, Bulog, serta BUMD pangan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program stabilisasi secara efektif.

“Kami memastikan keterjangkauan harga, kelancaran pasokan, dan ketersediaan pangan bagi masyarakat DKI Jakarta tetap terjaga,” ucap Lya.

Selain melakukan pemantauan harga, Polda Metro Jaya bersama instansi terkait akan memperkuat pengawasan terhadap jalur distribusi pangan. Langkah tersebut bertujuan mengantisipasi gangguan penyaluran, penyimpangan dalam perdagangan, maupun tindakan yang berpotensi menyebabkan kelangkaan barang di pasar.

Pengawasan juga diharapkan dapat membantu mencegah praktik yang merugikan masyarakat, khususnya pada periode ketika kebutuhan bahan pokok cenderung meningkat. Dengan pengendalian yang dilakukan secara terpadu, distribusi pangan diharapkan tetap berjalan lancar dari daerah penghasil hingga ke pasar dan konsumen.

Kapolda Metro Jaya mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Dukungan masyarakat melalui penyampaian informasi mengenai kondisi pasokan maupun perkembangan harga di lingkungan masing-masing dinilai dapat membantu pemerintah dan aparat melakukan langkah antisipasi secara tepat.

Masyarakat juga diimbau agar berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Selain itu, warga diharapkan mengikuti informasi mengenai kebijakan pangan dan program bantuan melalui saluran resmi pemerintah agar memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pemantauan harga harian, optimalisasi program stabilisasi, serta pengawasan jalur distribusi, Polda Metro Jaya bersama seluruh pemangku kepentingan berupaya menjaga kondisi pangan tetap terkendali menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Upaya tersebut diharapkan mampu melindungi daya beli masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan pokok tersedia secara cukup, merata, dan terjangkau hingga setelah perayaan pergantian tahun.

Jurnalis : Rika Anggun Lestari

author avatar
Rika Anggun Lestari
  • Penulis: Rika Anggun Lestari

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less