Prabowo Lantik Maruli Simanjuntak Jadi Wakil Panglima TNI dan Tandyo Budi Revita sebagai KSAD

Prabowo Lantik Maruli Simanjuntak Jadi Wakil Panglima TNI dan Tandyo Budi Revita sebagai KSAD

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik dua perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI), yakni Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, untuk mengemban jabatan baru di lingkungan militer dan pemerintahan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10/2026), sekaligus menandai pertukaran posisi di antara kedua jenderal tersebut.

Dalam perubahan jabatan itu, Maruli Simanjuntak yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) kini dipercaya sebagai Wakil Panglima TNI. Sementara itu, Tandyo Budi Revita yang sebelumnya menduduki posisi Wakil Panglima TNI dilantik menjadi KSAD. Selain mengemban jabatan sebagai Wakil Panglima TNI, Maruli juga ditugaskan memimpin Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT).

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan presiden mengenai pengangkatan pejabat. Setelah itu, Prabowo memandu kedua jenderal untuk mengucapkan sumpah dan janji jabatan. Dalam sumpah tersebut, para pejabat menyatakan komitmen untuk setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menaati peraturan perundang-undangan, serta menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi etika dan penuh tanggung jawab.

Penempatan Maruli sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala BNPPDT membuat tanggung jawabnya mencakup dua bidang, yaitu membantu pelaksanaan tugas Panglima TNI dan mengoordinasikan pengelolaan kawasan perbatasan serta daerah terpencil. Dalam keterangannya seusai pelantikan, Maruli menjelaskan bahwa pengembangan badan tersebut diarahkan untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pembangunan.

Maruli menerangkan bahwa lembaga pengelola perbatasan sebelumnya telah ada dan untuk sementara dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri. Pemerintah kemudian mengembangkan cakupan tugas lembaga tersebut agar tidak hanya berfokus pada kawasan perbatasan, tetapi juga mencakup daerah-daerah terpencil. Dengan perluasan tugas itu, koordinasi pembangunan di wilayah yang membutuhkan perhatian khusus diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah.

Menurut Maruli, perhatian terhadap masyarakat di kawasan perbatasan dan daerah terpencil menjadi salah satu fokus yang ingin diperkuat melalui pembentukan serta pengembangan lembaga tersebut. Ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan warga tidak semata-mata menjadi tanggung jawab TNI, melainkan membutuhkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki program pembangunan sesuai bidang masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Maruli juga membuka kemungkinan untuk mengoptimalkan koordinasi dengan prajurit TNI yang bertugas di berbagai wilayah. Keberadaan personel dari tiga matra, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, dinilai dapat mendukung komunikasi serta koordinasi di lapangan. Meski demikian, pengelolaan program pembangunan masyarakat tetap memerlukan kerja sama lintas sektor agar kebutuhan warga dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Sementara itu, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menyampaikan bahwa percepatan program pemerintah menjadi salah satu prioritasnya setelah resmi menjabat sebagai KSAD. Ia menyebut sejumlah program yang membutuhkan dukungan pelaksanaan di lapangan, antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat, dan program ketahanan pangan.

Tandyo menegaskan bahwa TNI Angkatan Darat akan mendukung percepatan pelaksanaan program-program tersebut sesuai tugas dan kapasitas institusi. Dukungan itu terutama berkaitan dengan kebutuhan operasional di wilayah yang menjadi sasaran program pemerintah. Dengan personel yang tersebar di berbagai daerah, TNI AD diharapkan dapat membantu pelaksanaan kegiatan yang memerlukan koordinasi di lapangan.

Selain program pembangunan, Tandyo turut menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menyatakan bahwa TNI AD siap memberikan bantuan sesuai kemampuan untuk mempercepat pemadaman, termasuk di kawasan lahan gambut yang memerlukan penanganan khusus. Keterlibatan personel di lapangan menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menghadapi kebakaran yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan kualitas lingkungan.

Persoalan Papua juga masuk dalam perhatian Tandyo setelah menjabat sebagai KSAD. Ia menyebut peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanganan gangguan keamanan sebagai dua aspek yang perlu diperhatikan. Menurutnya, upaya pemerintah di Papua tidak hanya berkaitan dengan stabilitas keamanan, tetapi juga menyangkut pelaksanaan program yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Tandyo turut menyinggung perkembangan situasi keamanan di wilayah Maybrat, Papua Barat Daya. Ia menyampaikan bahwa dalam beberapa hari sebelum memberikan keterangan, terdapat perkembangan terkait sejumlah orang yang turun dan ditangkap dalam rangkaian penanganan situasi keamanan. Namun, penjelasan lebih lanjut mengenai peristiwa tersebut perlu merujuk pada keterangan resmi pihak berwenang agar konteks dan status masing-masing pihak dapat dipahami secara tepat.

Pertukaran jabatan Maruli Simanjuntak dan Tandyo Budi Revita menempatkan keduanya pada tanggung jawab baru dengan fokus kerja yang berbeda. Maruli akan membantu Panglima TNI sekaligus memimpin koordinasi pengelolaan perbatasan dan daerah terpencil, sedangkan Tandyo bertanggung jawab memimpin TNI Angkatan Darat serta mendukung pelaksanaan program pemerintah sesuai tugas institusi.

Dengan pelantikan tersebut, perhatian terhadap pembangunan kawasan perbatasan, kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil, percepatan program pemerintah, penanganan karhutla, dan situasi keamanan di Papua menjadi sejumlah agenda yang disoroti oleh kedua jenderal. Pelaksanaan tugas mereka selanjutnya akan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjalankan kebijakan pertahanan, mendukung pembangunan, serta memperkuat koordinasi antarlembaga sesuai ketentuan yang berlaku.

Jurnalis : Wafiq Qodriyatussoleha