Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Polri Usulkan Enam Mekanisme Pengawasan Penyadapan dalam RUU, Cegah Penyalahgunaan Wewenang

Polri Usulkan Enam Mekanisme Pengawasan Penyadapan dalam RUU, Cegah Penyalahgunaan Wewenang

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Polri Usulkan Enam Mekanisme Pengawasan Penyadapan dalam RUU, Cegah Penyalahgunaan Wewenang

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusulkan enam mekanisme pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan penyadapan. Usulan tersebut disampaikan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Komjen Dedy Kusuma Bakti, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Dedy menekankan bahwa pengaturan penyadapan harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penggunaan kewenangan secara tidak semestinya. Menurutnya, kekhawatiran masyarakat dan anggota legislatif terhadap potensi penyalahgunaan penyadapan perlu dijawab melalui sistem pengendalian yang jelas, terukur, dan dapat diawasi.

Ia menjelaskan bahwa penyadapan merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas intelijen keamanan, terutama dalam upaya mencegah gangguan keamanan dalam negeri. Namun, pelaksanaannya harus memiliki batasan yang tegas agar tidak digunakan di luar kepentingan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

“Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan. Untuk itu kami menyarankan adanya enam pengendalian,” kata Dedy dalam rapat tersebut.

Mekanisme pertama yang diusulkan adalah pembatasan sasaran penyadapan secara limitatif. Polri menghendaki agar kewenangan tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pencegahan gangguan keamanan dalam negeri, termasuk menghadapi tindak kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi. Dengan pembatasan tersebut, sasaran penyadapan diharapkan tidak ditentukan secara sembarangan dan harus memiliki dasar kepentingan yang jelas.

Usulan kedua berkaitan dengan larangan tegas penggunaan penyadapan di luar sasaran yang telah ditetapkan. Dedy menegaskan bahwa kewenangan tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Pembatasan ini dinilai penting untuk menjaga agar penggunaan sarana penyadapan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menjadi alat untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu.

Selanjutnya, mekanisme ketiga mengatur kewajiban adanya perintah tertulis dari pimpinan sebelum penyadapan dilaksanakan. Selain itu, setiap kegiatan penyadapan harus memiliki batas waktu yang jelas. Khusus untuk pelaksanaan di lingkungan Intelkam, Dedy mengusulkan jangka waktu selama satu bulan sebagai bagian dari pengendalian operasional.

Dalam mekanisme tersebut, Polri juga mengusulkan penerapan sistem kompartementasi atau pemisahan fungsi. Artinya, pihak yang mengusulkan sasaran penyadapan, pihak yang memberikan persetujuan, serta petugas yang melaksanakan kegiatan teknis harus memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. Pemisahan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kontrol internal sehingga proses penyadapan tidak sepenuhnya berada di tangan satu pihak.

Mekanisme keempat menitikberatkan pada kewajiban pencatatan seluruh penggunaan sarana penyadapan. Menurut Dedy, setiap aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan perangkat tersebut harus terdokumentasi secara menyeluruh. Catatan yang telah dibuat tidak boleh diubah ataupun dihapus. Selain itu, dokumentasi tersebut perlu menjalani audit secara berkala guna memastikan seluruh penggunaan sarana penyadapan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengendalian kelima adalah memperkuat sistem pengawasan secara berjenjang. Dedy mengusulkan agar pengawasan melekat dilakukan oleh Kabaintelkam Polri, dengan melibatkan fungsi Inspektorat Pengawasan serta Profesi dan Pengamanan (Propam). Pengawasan internal tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh tahapan pelaksanaan penyadapan sesuai dengan ketentuan dan tidak menyimpang dari tujuan awal.

Adapun mekanisme keenam berkaitan dengan penerapan sanksi tegas terhadap setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan penyadapan. Dedy menyebut penindakan dapat dilakukan melalui jalur pidana dalam peradilan umum, mekanisme penegakan kode etik profesi Polri, serta hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam aspek etik, pelanggaran dapat dikenai sanksi berdasarkan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Salah satu bentuk sanksi terberat yang dapat dijatuhkan adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Sementara itu, penegakan disiplin mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Dedy juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban atas penyalahgunaan kewenangan tidak hanya berlaku bagi anggota yang menjalankan penyadapan secara langsung. Pihak yang memberikan perintah untuk melakukan tindakan yang melanggar ketentuan juga harus dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, sistem pengawasan diharapkan mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan hingga pelaksanaan teknis.

Lebih lanjut, Dedy menjelaskan bahwa peran Badan Intelijen dan Keamanan Polri dalam kegiatan penegakan hukum berbeda dengan kewenangan penyidikan. Baintelkam tidak menjalankan fungsi penyidikan, tetapi dapat memberikan dukungan teknis, taktis, serta bantuan kekuatan kepada penyidik dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum.

Ia menegaskan bahwa kewenangan penyidikan dan perizinan tetap berada pada penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan tersebut disampaikan untuk memperjelas pembagian tugas dan kewenangan antarfungsi di lingkungan kepolisian, sehingga pelaksanaan penyadapan maupun kegiatan penegakan hukum memiliki dasar hukum dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Pembahasan RUU Penyadapan menjadi perhatian karena pengaturan kewenangan tersebut berkaitan dengan kepentingan keamanan sekaligus perlindungan hak masyarakat. Penyadapan menyangkut informasi dan komunikasi pribadi sehingga pelaksanaannya membutuhkan batasan hukum, prosedur persetujuan, serta mekanisme pengawasan yang memadai.

Enam mekanisme yang diajukan Polri tersebut selanjutnya menjadi bagian dari masukan dalam pembahasan RUU Penyadapan bersama Komisi III DPR RI. Usulan tersebut mencakup pembatasan sasaran, larangan penyimpangan, perintah tertulis dan batas waktu, pencatatan permanen, pengawasan berjenjang, hingga pemberian sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan.

Melalui usulan tersebut, Polri mendorong agar pengaturan penyadapan memiliki landasan hukum yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Meski demikian, enam mekanisme itu masih merupakan usulan yang disampaikan dalam pembahasan RUU dan belum dapat dianggap sebagai ketentuan final. Keputusan mengenai substansi pengaturan tetap bergantung pada proses pembahasan dan persetujuan dalam pembentukan undang-undang.

Jurnalis : Rika Anggun Lestari

author avatar
Rika Anggun Lestari
  • Penulis: Rika Anggun Lestari

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polres Majalengka Gelar Apel KRYD, Perkuat Pengamanan Wilayah

    Polres Majalengka Gelar Apel KRYD, Perkuat Pengamanan Wilayah

    • calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
    • visibility 96
    • 0Komentar

      Majalengka – Polres Majalengka menggelar Apel Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) di Lapangan Apel Mapolres Majalengka pada Sabtu (16/05/2016). Apel dipimpin oleh Kabag SDM Polres Majalengka Kompol Adi Fauzi, S.E., M.M. Kegiatan ini dilaksanakan atas arahan Kapolres Majalengka AKBP Rita Suwadi, S.H., S.I.K., M.M., sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman […]

  • Polda Sumsel Gelar Operasi Sikat I Musi 2026 Selama 16 Hari, Fokus Tangani Curat, Curas, Curanmor dan Premanisme

    Polda Sumsel Gelar Operasi Sikat I Musi 2026 Selama 16 Hari, Fokus Tangani Curat, Curas, Curanmor dan Premanisme

    • calendar_month Kamis, 24 Sep 2026
    • visibility 74
    • 0Komentar

    Polda Sumsel Gelar Operasi Sikat I Musi 2026 Selama 16 Hari, Fokus Tangani Curat, Curas, Curanmor dan Premanisme Palembang – Polda Sumatera Selatan mematangkan kesiapan personel menjelang pelaksanaan Operasi Sikat I Musi 2026 yang digelar serentak di seluruh wilayah hukum Polda Sumsel. Operasi tersebut berlangsung selama 16 hari, mulai 24 September hingga 9 Oktober 2026. […]

  • Polda Kalimantan Utara Ungkap 80 Kasus Narkotika, Amankan 116 Tersangka dan Sita 42 Kilogram Sabu.

    Polda Kalimantan Utara Ungkap 80 Kasus Narkotika, Amankan 116 Tersangka dan Sita 42 Kilogram Sabu.

    • calendar_month Sabtu, 7 Nov 2026
    • visibility 37
    • 0Komentar

    Polda Kalimantan Utara Ungkap 80 Kasus Narkotika, Amankan 116 Tersangka dan Sita 42 Kilogram Sabu. TARAKAN – Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Polda Kaltara) berhasil mengungkap 80 kasus tindak pidana narkotika selama periode September hingga November 2026. Dalam rangkaian pengungkapan tersebut, aparat kepolisian mengamankan 116 orang tersangka serta menyita barang bukti sabu dengan berat mencapai 42.008,66 […]

  • Polda Papua Perketat Pengawasan BBM Subsidi, 15 Kasus Terungkap Sepanjang 2026

    Polda Papua Perketat Pengawasan BBM Subsidi, 15 Kasus Terungkap Sepanjang 2026

    • calendar_month Rabu, 28 Okt 2026
    • visibility 43
    • 0Komentar

    Polda Papua Perketat Pengawasan BBM Subsidi, 15 Kasus Terungkap Sepanjang 2026 JAYAPURA – Kepolisian Daerah (Polda) Papua memperketat pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi setelah mengungkap 15 kasus dugaan penyalahgunaan sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Dari rangkaian pengungkapan tersebut, sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara estimasi kerugian negara akibat praktik tersebut […]

  • Rabu, 29 April 2026Mendagri Tito Apresiasi Jajaran TNI, Jaga Inflasi dan Stabilitas Nasional

    Rabu, 29 April 2026Mendagri Tito Apresiasi Jajaran TNI, Jaga Inflasi dan Stabilitas Nasional

    • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi peran aktif jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mendukung pengendalian inflasi sekaligus menjaga stabilitas nasional. Ia menegaskan bahwa kedua aspek tersebut penting dan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. “Inflasi ini saya kira sangat perlu diketahui oleh kita semua, anak-anak bangsa, apalagi jajaran TNI yang merupakan […]

  • Wakapolri: Meneladani Akhlak Rasulullah SAW Harus Terwujud dalam Pengabdian Polri

    Wakapolri: Meneladani Akhlak Rasulullah SAW Harus Terwujud dalam Pengabdian Polri

    • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
    • visibility 67
    • 0Komentar

    Wakapolri: Meneladani Akhlak Rasulullah SAW Harus Terwujud dalam Pengabdian Polri Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) menekankan pentingnya menjadikan akhlak Rasulullah SAW sebagai teladan dalam menjalankan tugas dan pengabdian sebagai anggota Polri. Nilai-nilai keteladanan tersebut dinilai tidak hanya relevan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga perlu diwujudkan melalui sikap, perilaku, dan pelayanan anggota kepolisian kepada […]

expand_less