Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita Utama » Polisi Selidiki Dugaan Lowongan Kerja Bodong di Pasar Minggu, Sejumlah Calon Pelamar Mengaku Rugi hingga Jutaan Rupiah

Polisi Selidiki Dugaan Lowongan Kerja Bodong di Pasar Minggu, Sejumlah Calon Pelamar Mengaku Rugi hingga Jutaan Rupiah

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

 

Polisi Selidiki Dugaan Lowongan Kerja Bodong di Pasar Minggu, Sejumlah Calon Pelamar Mengaku Rugi hingga Jutaan Rupiah

Kepolisian tengah menyelidiki dugaan lowongan pekerjaan palsu yang beredar di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dugaan tersebut mencuat setelah sejumlah calon pelamar mengaku mengalami kerugian setelah mengikuti tawaran pekerjaan yang diduga mengharuskan mereka menyerahkan sejumlah uang.

Kapolsek Pasar Minggu Kompol Theodorus Echeal mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Polisi juga tengah mengumpulkan berbagai bukti, termasuk memeriksa legalitas perusahaan yang disebut menawarkan pekerjaan kepada para calon pelamar.

Menurut kepolisian, proses penyelidikan dilakukan secara bertahap. Petugas telah menerima informasi awal mengenai dugaan lowongan kerja tersebut dan meminta keterangan dari sejumlah orang yang diduga menjadi calon korban. Polisi juga telah mendatangi lokasi perusahaan yang disebut berkaitan dengan tawaran pekerjaan tersebut.

Dalam tahap awal penyelidikan, sebanyak empat calon korban telah dimintai keterangan. Informasi dari para calon pelamar tersebut diperlukan untuk mengetahui bagaimana proses perekrutan berlangsung, apa saja persyaratan yang diberikan, serta apakah terdapat permintaan pembayaran sebelum seseorang mendapatkan pekerjaan.

Dari keterangan sementara yang dihimpun polisi, nilai kerugian yang dialami para calon korban berbeda-beda. Ada calon pelamar yang mengaku mengeluarkan uang sekitar Rp50 ribu sebagai uang jaminan atau tanda jadi. Sementara itu, calon korban lainnya mengaku mengalami kerugian yang jauh lebih besar, yakni sekitar Rp1,8 juta hingga Rp1,9 juta.

Perbedaan jumlah kerugian tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman kepolisian. Penyidik perlu memastikan aliran pembayaran, pihak yang menerima uang, serta alasan pembayaran tersebut diminta kepada para calon pelamar. Polisi juga masih berupaya mengetahui apakah uang yang telah diberikan berkaitan dengan proses perekrutan atau terdapat modus lain di balik tawaran pekerjaan tersebut.

Hingga saat ini, belum ada laporan polisi secara resmi yang dibuat oleh para calon korban. Meski demikian, kepolisian tetap menampung informasi dan keterangan yang disampaikan masyarakat sebagai bahan awal untuk melakukan penyelidikan.

Polisi juga masih memeriksa legalitas perusahaan yang disebut menawarkan lowongan pekerjaan tersebut. Langkah ini penting untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut benar-benar memiliki izin dan menjalankan kegiatan perekrutan secara sah atau justru terdapat persoalan lain yang perlu ditindaklanjuti.

Kasus tersebut menjadi perhatian setelah beredar video di media sosial yang memperlihatkan sejumlah warga mengaku menjadi korban tawaran pekerjaan. Dalam video tersebut, para calon pelamar menyampaikan pengalaman mereka dan mengaku mengalami kerugian hingga jutaan rupiah.

Kepolisian mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati ketika mendapatkan tawaran pekerjaan, terutama apabila calon pekerja diminta menyerahkan uang terlebih dahulu dengan alasan uang jaminan, tanda jadi, biaya administrasi, atau alasan lainnya. Masyarakat diminta memastikan informasi mengenai perusahaan dan posisi pekerjaan sebelum menyerahkan data maupun uang.

Kapolsek Pasar Minggu juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan yang menjanjikan posisi tertentu dengan syarat membayar sejumlah uang di awal. Tawaran semacam itu perlu diperiksa secara cermat agar masyarakat tidak menjadi korban kerugian.

Selain itu, masyarakat yang merasa dirugikan atau mengetahui informasi berkaitan dengan dugaan lowongan kerja tersebut dapat memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Informasi dari masyarakat dinilai dapat membantu petugas mengungkap fakta sebenarnya serta menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana dalam perkara tersebut.

Untuk saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan dan belum menyimpulkan adanya tindak pidana. Seluruh informasi, keterangan calon korban, bukti transaksi, serta legalitas perusahaan masih dalam proses pemeriksaan. Hasil pendalaman nantinya akan menjadi dasar bagi kepolisian untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Proses penyelidikan diperlukan agar perkara dapat ditangani berdasarkan bukti dan fakta yang ditemukan di lapangan.

Jurnalis : Ghazy fikri izdihar

  • Penulis: Ghazi Fikri Izdihar

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rabu, 29 April 2026Mendagri Tito Apresiasi Jajaran TNI, Jaga Inflasi dan Stabilitas Nasional

    Rabu, 29 April 2026Mendagri Tito Apresiasi Jajaran TNI, Jaga Inflasi dan Stabilitas Nasional

    • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
    • visibility 74
    • 0Komentar

    Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi peran aktif jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mendukung pengendalian inflasi sekaligus menjaga stabilitas nasional. Ia menegaskan bahwa kedua aspek tersebut penting dan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. “Inflasi ini saya kira sangat perlu diketahui oleh kita semua, anak-anak bangsa, apalagi jajaran TNI yang merupakan […]

  • Survei Litbang Kompas Beri Skor Pelayanan Polri 8,37, Institusi Sebut Kepercayaan Publik Adalah Amanah

    Survei Litbang Kompas Beri Skor Pelayanan Polri 8,37, Institusi Sebut Kepercayaan Publik Adalah Amanah

    • calendar_month Sabtu, 27 Jun 2026
    • visibility 50
    • 0Komentar

    Survei Litbang Kompas Beri Skor Pelayanan Polri 8,37, Institusi Sebut Kepercayaan Publik Adalah Amanah Hasil Survei Persepsi Masyarakat dan Evaluasi Kinerja Polri Triwulan II Tahun 2026 yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan adanya peningkatan penilaian masyarakat terhadap profesionalitas pelayanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam survei tersebut, skor pelayanan Polri meningkat menjadi 8,37, naik dibandingkan hasil […]

  • Jaga Situasi Tetap Kondusif Babinsa Bersama Komduk Gelar Patroli Malam

    Jaga Situasi Tetap Kondusif Babinsa Bersama Komduk Gelar Patroli Malam

    • calendar_month Kamis, 24 Sep 2026
    • visibility 23
    • 0Komentar

    Jaga Situasi Tetap Kondusif Babinsa Bersama Komduk Gelar Patroli Malam Kodam Jaya, Tangerang – Upaya tetap menjaga kondusivitas wilayah, Babinsa Koramil 02/Batuceper dan Babinsa Koramil 05/Ciputat bersama Komponen Pendukung (Komduk) melaksanakan patroli malam di wilayah binaan, Kamis malam (24/09/2026). Patroli tersebut melibatkan personel Koramil aparat kelurahan, linmas, karang taruna, hingga masyarakat setempat. Kehadiran gabungan unsur […]

  • Hasil Rekap Sementara Pilkades Serentak 154 Desa dari 23 Kecamatan di Kabupaten Bekasi 2026

    Hasil Rekap Sementara Pilkades Serentak 154 Desa dari 23 Kecamatan di Kabupaten Bekasi 2026

    • calendar_month Selasa, 22 Sep 2026
    • visibility 40
    • 0Komentar

    Hasil Rekap Sementara Pilkades Serentak 154 Desa dari 23 Kecamatan di Kabupaten Bekasi 2026 BEKASI — Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Bekasi tahun 2026 telah dilaksanakan secara serentak pada Minggu, 20 September 2026. Berdasarkan rekapitulasi sementara yang dihimpun, terdapat 154 desa yang mengikuti pelaksanaan Pilkades yang tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Hasil […]

  • Cegah Karhutla Sejak Dini, Polri Kerahkan 403 Personel Edukasi

    Cegah Karhutla Sejak Dini, Polri Kerahkan 403 Personel Edukasi

    • calendar_month Rabu, 26 Agt 2026
    • visibility 39
    • 0Komentar

    Cegah Karhutla Sejak Dini, Polri Kerahkan 403 Personel Edukasi Polri terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melibatkan personel untuk memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pencegahan sejak dini agar potensi terjadinya kebakaran dapat ditekan sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih luas. Sebanyak 403 personel dikerahkan dalam […]

  • Gerindra Tanggapi Pernyataan Komnas HAM, Menilai Program MBG Tidak Tepat Disebut sebagai Pelanggaran HAM

    Gerindra Tanggapi Pernyataan Komnas HAM, Menilai Program MBG Tidak Tepat Disebut sebagai Pelanggaran HAM

    • calendar_month Kamis, 18 Jun 2026
    • visibility 56
    • 0Komentar

    Gerindra Tanggapi Pernyataan Komnas HAM, Menilai Program MBG Tidak Tepat Disebut sebagai Pelanggaran HAM Partai Gerindra memberikan tanggapan atas pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyebut adanya indikasi pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut sejumlah kader Gerindra, pelabelan tersebut dinilai kurang tepat karena program yang digagas […]

expand_less