PBNU Dukung Kapolri Suyudi Berantas Narkoba dan Dorong Penguatan Reformasi Polri

PBNU Dukung Kapolri Suyudi Berantas Narkoba dan Dorong Penguatan Reformasi Polri

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan dukungan terhadap langkah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam memperkuat upaya pemberantasan narkoba sekaligus mendorong pembenahan institusi kepolisian. Dukungan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian terhadap upaya menjaga keamanan masyarakat, melindungi generasi muda, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum di Indonesia.

Wakil Ketua Umum PBNU, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengapresiasi langkah kepolisian dalam melakukan operasi pemberantasan narkoba di sejumlah wilayah. Salah satu operasi yang menjadi perhatian adalah penindakan di kawasan Kampung Ambon dan Kampung Boncos, Jakarta Barat, pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Menurut Gus Ipul, persoalan narkoba tidak hanya berkaitan dengan tindak kriminalitas, tetapi juga menyangkut masa depan masyarakat dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Penyalahgunaan serta peredaran narkoba dapat menimbulkan dampak luas, mulai dari persoalan kesehatan hingga gangguan sosial yang berpotensi merugikan generasi muda.

Ia menilai pemberantasan narkoba perlu dilaksanakan secara konsisten, menyeluruh, dan berkelanjutan. Penindakan terhadap pelaku kejahatan harus berjalan seiring dengan upaya pencegahan agar masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan zat berbahaya tersebut.

PBNU Tekankan Pentingnya Perlindungan Generasi Muda

PBNU memandang bahwa ancaman narkoba membutuhkan perhatian bersama dari berbagai elemen masyarakat. Upaya pemberantasan tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi juga perlu didukung oleh keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, pesantren, serta lingkungan masyarakat.

Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba sejak dini. Sementara itu, sekolah dan pesantren dapat membantu membangun kesadaran generasi muda melalui pendidikan karakter, pembinaan moral, serta kegiatan positif yang mendorong perkembangan diri.

Dalam konteks tersebut, PBNU menyatakan kesiapan untuk membangun sinergi dengan kepolisian dalam mendukung langkah pencegahan. Jaringan ulama, pesantren, dan warga Nahdlatul Ulama dinilai dapat menjadi bagian dari upaya memperluas edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba dan berbagai persoalan sosial lainnya.

Kolaborasi antara aparat dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya perlindungan terhadap generasi muda. Selain meningkatkan kesadaran, pendekatan berbasis komunitas juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap persoalan sosial serta mendorong masyarakat untuk mencari bantuan melalui jalur yang tepat ketika menghadapi masalah terkait penyalahgunaan narkoba.

Reformasi Polri Menjadi Perhatian

Selain mendukung pemberantasan narkoba, PBNU juga menyambut positif agenda transformasi dan reformasi di lingkungan Polri. Pembenahan tersebut mencakup penataan organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, penguatan pengawasan, serta peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Menurut Gus Ipul, pembenahan institusi kepolisian perlu diwujudkan melalui perubahan nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kepolisian diharapkan mampu memberikan pelayanan yang mudah diakses, cepat merespons kebutuhan masyarakat, transparan dalam menjalankan kewenangannya, serta memberikan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi.

Reformasi Polri juga berkaitan dengan upaya memperkuat profesionalisme anggota dalam menjalankan tugas. Penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat dan prinsip keadilan. Pengawasan yang efektif diperlukan agar pelaksanaan kewenangan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Penguatan akuntabilitas anggaran menjadi salah satu bagian penting dalam pembenahan kelembagaan. Pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan kemampuan personel, serta pemenuhan kebutuhan operasional kepolisian.

PBNU juga menyoroti pentingnya kedekatan antara polisi dan masyarakat. Hubungan yang baik dapat membantu membangun komunikasi yang terbuka, mempermudah penyampaian laporan, serta meningkatkan kerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Penegakan Hukum dan Pencegahan Harus Berjalan Bersama

Dalam menghadapi berbagai persoalan sosial, termasuk narkoba dan judi daring, pendekatan penegakan hukum perlu disertai langkah pencegahan yang melibatkan masyarakat. Penindakan terhadap pelanggaran hukum merupakan bagian penting dari tugas aparat, tetapi pendidikan, pendampingan, dan penguatan lingkungan sosial juga diperlukan untuk mengurangi risiko munculnya persoalan serupa.

Keterlibatan tokoh agama dan lembaga pendidikan dapat membantu menyampaikan pesan pencegahan dengan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui kegiatan edukasi dan pembinaan, masyarakat diharapkan semakin memahami dampak negatif narkoba serta pentingnya menjaga lingkungan agar tetap aman.

Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan berani menyampaikan informasi mengenai dugaan tindak pidana melalui saluran resmi yang tersedia. Pelaporan yang dilakukan secara bertanggung jawab dapat membantu aparat menindaklanjuti informasi sesuai prosedur hukum, tanpa menimbulkan tindakan main hakim sendiri.

Sinergi antara kepolisian, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan keluarga menjadi salah satu unsur penting dalam membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan. Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya muncul ketika terjadi persoalan, tetapi juga menjadi bagian dari kegiatan rutin untuk menjaga ketertiban dan melindungi kelompok rentan.

Harapan terhadap Kepemimpinan Kapolri

PBNU berharap kepemimpinan Kapolri Suyudi Ario Seto dapat mendorong pelaksanaan program yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dukungan terhadap pemberantasan narkoba dan pembenahan institusi kepolisian diharapkan dapat diikuti dengan langkah nyata yang terukur serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaannya.

Keberhasilan reformasi Polri tidak hanya dapat dilihat dari perubahan kebijakan atau struktur organisasi, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Respons terhadap laporan warga, keterbukaan informasi, konsistensi penegakan hukum, dan mekanisme pengawasan merupakan sejumlah aspek yang penting untuk diperhatikan.

Kepercayaan publik juga menjadi bagian penting dalam hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Untuk mempertahankannya, setiap program pembenahan perlu dilaksanakan secara konsisten, disertai keterbukaan terhadap kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab, serta kesediaan memperbaiki kekurangan yang ditemukan.

Dukungan PBNU tersebut sekaligus menegaskan pentingnya keterlibatan organisasi masyarakat dalam membantu menghadapi persoalan yang berdampak luas. Pemberantasan narkoba, perlindungan generasi muda, dan pembenahan pelayanan kepolisian membutuhkan kerja sama lintas sektor agar upaya yang dilakukan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Dengan sinergi antara aparat penegak hukum dan berbagai elemen masyarakat, upaya menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan terlindungi diharapkan dapat berjalan lebih berkelanjutan. Di saat yang sama, agenda reformasi Polri perlu terus diarahkan pada pelayanan yang profesional, penegakan hukum yang adil, serta penguatan akuntabilitas dalam menjalankan tugas.

Jurnalis : Rika Anggun Lestari