Momentum HUT Ke-80 Bhayangkara, Anggota DPR Dorong Polri Tegakkan Hukum Secara Adil Tanpa Pandang Bulu

Momentum HUT Ke-80 Bhayangkara, Anggota DPR Dorong Polri Tegakkan Hukum Secara Adil Tanpa Pandang Bulu

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Bhayangkara menjadi momentum bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk terus memperkuat profesionalisme, integritas, serta komitmen dalam menegakkan hukum secara adil. Harapan tersebut disampaikan anggota Komisi III DPR RI yang meminta agar setiap proses penegakan hukum dilakukan tanpa membedakan latar belakang, status sosial, jabatan, maupun kepentingan tertentu sehingga prinsip kesetaraan di hadapan hukum benar-benar dapat diwujudkan.

Menurut anggota Komisi III DPR RI, penegakan hukum yang berkeadilan merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, setiap perkara yang ditangani harus diproses secara profesional, transparan, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya perlakuan istimewa terhadap pihak mana pun.

Selain menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum, Polri juga diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tantangan keamanan yang semakin kompleks, mulai dari perkembangan teknologi digital, kejahatan siber, hingga berbagai bentuk tindak kriminal lainnya, menuntut aparat kepolisian untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki.

Momentum Hari Bhayangkara juga dinilai sebagai waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai pencapaian maupun tantangan yang dihadapi institusi kepolisian selama ini. Evaluasi tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya berbagai pembenahan, baik dalam aspek pelayanan publik, pengawasan internal, maupun peningkatan akuntabilitas sehingga Polri semakin dipercaya masyarakat.

Anggota DPR menegaskan bahwa prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum harus menjadi pedoman utama dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian. Tidak boleh ada diskriminasi dalam proses penegakan hukum, baik terhadap masyarakat biasa maupun pejabat negara. Dengan demikian, rasa keadilan dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Di samping penegakan hukum, Polri juga diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan tindak pidana melalui pendekatan yang lebih humanis. Kehadiran polisi di tengah masyarakat bukan hanya sebagai penindak pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang mampu menciptakan rasa aman serta membangun komunikasi yang baik dengan warga.

Peringatan HUT Ke-80 Bhayangkara menjadi pengingat bahwa keberhasilan institusi kepolisian tidak hanya diukur dari banyaknya kasus yang berhasil diungkap, tetapi juga dari tingkat kepercayaan publik terhadap pelayanan dan penegakan hukum yang diberikan. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin kuat pula dukungan terhadap upaya Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional.

Dengan semangat Hari Bhayangkara Ke-80, berbagai pihak berharap Polri dapat terus melakukan pembenahan secara berkelanjutan, meningkatkan profesionalisme seluruh personel, serta menjaga independensi dalam setiap penegakan hukum. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat supremasi hukum sekaligus menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jurnalis : Iqlima