Kapolda NTT Tegaskan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang Diproses Tanpa Intervensi, Penyidikan Dikawal hingga Tuntas
- calendar_month 10 menit yang lalu
- visibility 1
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kapolda NTT Tegaskan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang Diproses Tanpa Intervensi, Penyidikan Dikawal hingga Tuntas
KUPANG – Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT) Irjen Pol. Reza Arief Dewanto menegaskan bahwa penanganan laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang berinisial YL dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun. Polda NTT memastikan seluruh tahapan penanganan perkara berjalan berdasarkan fakta, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku tanpa memandang jabatan maupun kedudukan pihak yang dilaporkan.
Penegasan tersebut disampaikan Reza saat memberikan keterangan kepada awak media di Kupang, Selasa (17/11/2026). Ia menyatakan bahwa sejak laporan diterima kepolisian pada 12 November 2026, tidak ada pihak yang berupaya menghalangi proses penyidikan. Sebaliknya, Polda NTT memperoleh dukungan agar perkara tersebut ditangani secara profesional dan sesuai prosedur hukum.
Kapolda NTT menegaskan komitmennya untuk memastikan perkara tersebut ditindaklanjuti sampai tuntas. Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus mendapatkan penanganan yang semestinya, terlebih perkara yang berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual dan perlindungan terhadap perempuan.
Reza juga menyampaikan bahwa kehadiran mahasiswa dan elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait kasus tersebut tidak dianggap sebagai tekanan terhadap institusi kepolisian. Ia justru memandang partisipasi masyarakat sebagai bentuk dukungan agar aparat penegak hukum menjalankan tugas secara objektif, terbuka, dan bertanggung jawab.
Ia mengapresiasi perhatian mahasiswa dan masyarakat yang turut mengawal perkembangan perkara tersebut. Menurutnya, pengawasan publik merupakan bagian penting dalam mendorong terciptanya proses penegakan hukum yang berintegritas. Kapolda juga menyampaikan permohonan maaf atas dinamika yang terjadi sebelum dirinya bertemu langsung dengan massa aksi.
Dalam penanganan perkara ini, Kapolda menekankan bahwa setiap tahapan penyelidikan dan penyidikan harus dilaksanakan secara cermat sesuai ketentuan perundang-undangan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh proses memiliki dasar hukum yang kuat serta tidak menimbulkan persoalan prosedural yang dapat memengaruhi penanganan perkara.
Kasus yang menjadi perhatian masyarakat tersebut berkaitan dengan laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun berinisial RWM. Bupati Kupang berinisial YL dilaporkan sebagai pihak terlapor atas dugaan peristiwa yang disebut terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang pada 11 hingga 12 November 2026.
Berdasarkan informasi awal yang disampaikan kepolisian, peristiwa tersebut bermula ketika korban dijanjikan pekerjaan oleh seseorang yang dikenalnya. Korban kemudian diajak menuju rumah jabatan Bupati Kupang. Dugaan tindak pidana tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Polda NTT pada 12 November 2026 untuk mendapatkan penanganan hukum.
Polda NTT melalui Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) melakukan serangkaian langkah penyelidikan. Penyidik telah meminta keterangan korban dan sejumlah saksi yang dinilai mengetahui rangkaian peristiwa, baik sebelum maupun setelah kejadian yang dilaporkan.
Selain pemeriksaan saksi, kepolisian juga melakukan langkah pendukung berupa pemeriksaan medis melalui Visum et Repertum (VER), olah tempat kejadian perkara, serta pengumpulan bukti yang berkaitan dengan laporan tersebut. Penyidik turut melibatkan tim identifikasi untuk membantu proses pengumpulan petunjuk secara objektif.
Dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban, Polda NTT juga berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait, termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT. Koordinasi tersebut mencakup kebutuhan pendampingan psikologis, perlindungan, serta pemulihan korban selama proses hukum berlangsung.
Kapolda NTT juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima komunikasi dari Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Komunikasi tersebut berisi dukungan agar Polda NTT menangani perkara yang melibatkan Bupati Kupang secara profesional dan akuntabel. Dukungan tersebut menjadi bagian dari perhatian berbagai pihak terhadap pentingnya penegakan hukum yang tidak diskriminatif.
Menurut Reza, prinsip persamaan di hadapan hukum harus diterapkan kepada seluruh warga negara tanpa pengecualian. Status sosial, jabatan, maupun kedudukan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan berbeda dalam proses penegakan hukum.
Ia juga meminta masyarakat dan insan pers untuk terus memantau perkembangan penanganan perkara secara objektif dan berimbang. Namun, pengawasan publik diharapkan tetap memperhatikan proses penyidikan serta hak-hak seluruh pihak yang terlibat, termasuk menjaga identitas dan privasi korban.
Polda NTT menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa, tetapi juga tidak boleh mengabaikan laporan yang telah diterima. Setiap perkembangan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, kecukupan alat bukti, dan prosedur hukum agar penanganan perkara dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui komitmen tersebut, Polda NTT berharap masyarakat dapat mempercayakan proses penanganan perkara kepada penyidik sekaligus turut mengawasi pelaksanaannya secara konstruktif. Kepolisian juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif selama proses hukum berlangsung.
Penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang tersebut kini menjadi perhatian publik di Nusa Tenggara Timur. Polda NTT memastikan proses penyidikan terus berjalan tanpa intervensi, dengan mengedepankan profesionalitas, transparansi, perlindungan korban, serta prinsip persamaan di hadapan hukum. Penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang dilaporkan tetap menunggu hasil proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Jurnalis : Rika Anggun Lestari
- Penulis: Rika Anggun Lestari


Saat ini belum ada komentar