Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Investigasi » Kapolda NTT Tegaskan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang Diproses Tanpa Intervensi, Penyidikan Dikawal hingga Tuntas

Kapolda NTT Tegaskan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang Diproses Tanpa Intervensi, Penyidikan Dikawal hingga Tuntas

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kapolda NTT Tegaskan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang Diproses Tanpa Intervensi, Penyidikan Dikawal hingga Tuntas

KUPANG – Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT) Irjen Pol. Reza Arief Dewanto menegaskan bahwa penanganan laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang berinisial YL dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun. Polda NTT memastikan seluruh tahapan penanganan perkara berjalan berdasarkan fakta, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku tanpa memandang jabatan maupun kedudukan pihak yang dilaporkan.

Penegasan tersebut disampaikan Reza saat memberikan keterangan kepada awak media di Kupang, Selasa (17/11/2026). Ia menyatakan bahwa sejak laporan diterima kepolisian pada 12 November 2026, tidak ada pihak yang berupaya menghalangi proses penyidikan. Sebaliknya, Polda NTT memperoleh dukungan agar perkara tersebut ditangani secara profesional dan sesuai prosedur hukum.

Kapolda NTT menegaskan komitmennya untuk memastikan perkara tersebut ditindaklanjuti sampai tuntas. Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus mendapatkan penanganan yang semestinya, terlebih perkara yang berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual dan perlindungan terhadap perempuan.

Reza juga menyampaikan bahwa kehadiran mahasiswa dan elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait kasus tersebut tidak dianggap sebagai tekanan terhadap institusi kepolisian. Ia justru memandang partisipasi masyarakat sebagai bentuk dukungan agar aparat penegak hukum menjalankan tugas secara objektif, terbuka, dan bertanggung jawab.

Ia mengapresiasi perhatian mahasiswa dan masyarakat yang turut mengawal perkembangan perkara tersebut. Menurutnya, pengawasan publik merupakan bagian penting dalam mendorong terciptanya proses penegakan hukum yang berintegritas. Kapolda juga menyampaikan permohonan maaf atas dinamika yang terjadi sebelum dirinya bertemu langsung dengan massa aksi.

Dalam penanganan perkara ini, Kapolda menekankan bahwa setiap tahapan penyelidikan dan penyidikan harus dilaksanakan secara cermat sesuai ketentuan perundang-undangan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh proses memiliki dasar hukum yang kuat serta tidak menimbulkan persoalan prosedural yang dapat memengaruhi penanganan perkara.

Kasus yang menjadi perhatian masyarakat tersebut berkaitan dengan laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun berinisial RWM. Bupati Kupang berinisial YL dilaporkan sebagai pihak terlapor atas dugaan peristiwa yang disebut terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang pada 11 hingga 12 November 2026.

Berdasarkan informasi awal yang disampaikan kepolisian, peristiwa tersebut bermula ketika korban dijanjikan pekerjaan oleh seseorang yang dikenalnya. Korban kemudian diajak menuju rumah jabatan Bupati Kupang. Dugaan tindak pidana tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Polda NTT pada 12 November 2026 untuk mendapatkan penanganan hukum.

Polda NTT melalui Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) melakukan serangkaian langkah penyelidikan. Penyidik telah meminta keterangan korban dan sejumlah saksi yang dinilai mengetahui rangkaian peristiwa, baik sebelum maupun setelah kejadian yang dilaporkan.

Selain pemeriksaan saksi, kepolisian juga melakukan langkah pendukung berupa pemeriksaan medis melalui Visum et Repertum (VER), olah tempat kejadian perkara, serta pengumpulan bukti yang berkaitan dengan laporan tersebut. Penyidik turut melibatkan tim identifikasi untuk membantu proses pengumpulan petunjuk secara objektif.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban, Polda NTT juga berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait, termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT. Koordinasi tersebut mencakup kebutuhan pendampingan psikologis, perlindungan, serta pemulihan korban selama proses hukum berlangsung.

Kapolda NTT juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima komunikasi dari Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Komunikasi tersebut berisi dukungan agar Polda NTT menangani perkara yang melibatkan Bupati Kupang secara profesional dan akuntabel. Dukungan tersebut menjadi bagian dari perhatian berbagai pihak terhadap pentingnya penegakan hukum yang tidak diskriminatif.

Menurut Reza, prinsip persamaan di hadapan hukum harus diterapkan kepada seluruh warga negara tanpa pengecualian. Status sosial, jabatan, maupun kedudukan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan berbeda dalam proses penegakan hukum.

Ia juga meminta masyarakat dan insan pers untuk terus memantau perkembangan penanganan perkara secara objektif dan berimbang. Namun, pengawasan publik diharapkan tetap memperhatikan proses penyidikan serta hak-hak seluruh pihak yang terlibat, termasuk menjaga identitas dan privasi korban.

Polda NTT menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa, tetapi juga tidak boleh mengabaikan laporan yang telah diterima. Setiap perkembangan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, kecukupan alat bukti, dan prosedur hukum agar penanganan perkara dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui komitmen tersebut, Polda NTT berharap masyarakat dapat mempercayakan proses penanganan perkara kepada penyidik sekaligus turut mengawasi pelaksanaannya secara konstruktif. Kepolisian juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif selama proses hukum berlangsung.

Penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang tersebut kini menjadi perhatian publik di Nusa Tenggara Timur. Polda NTT memastikan proses penyidikan terus berjalan tanpa intervensi, dengan mengedepankan profesionalitas, transparansi, perlindungan korban, serta prinsip persamaan di hadapan hukum. Penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang dilaporkan tetap menunggu hasil proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Jurnalis : Rika Anggun Lestari

author avatar
Rika Anggun Lestari
  • Penulis: Rika Anggun Lestari

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kapolres Jakut Ajak Media dan Pegiat Medsos Bersama Jaga Keamanan Jakarta Utara

    Kapolres Jakut Ajak Media dan Pegiat Medsos Bersama Jaga Keamanan Jakarta Utara

    • calendar_month Kamis, 24 Sep 2026
    • visibility 67
    • 0Komentar

      Kapolres Jakut Ajak Media dan Pegiat Medsos Bersama Jaga Keamanan Jakarta Utara Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Adhe Hariadi mengajak insan media dan pegiat media sosial untuk memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta situasi yang kondusif di wilayah Jakarta Utara. Menurutnya, kolaborasi antara kepolisian, wartawan, dan masyarakat menjadi salah satu bagian penting […]

  • Perkuat Kelembagaan, Kajati Kalbar Lantik Tiga Pejabat Strategis dan Tekankan Integritas di Era Digital

    Perkuat Kelembagaan, Kajati Kalbar Lantik Tiga Pejabat Strategis dan Tekankan Integritas di Era Digital

    • calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
    • visibility 118
    • 0Komentar

    PONTIANAK – Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Dr. Emilwan Ridwan, memimpin langsung prosesi pelantikan serta pengambilan sumpah jabatan tiga pejabat utama di lingkungan Kejati Kalbar, Selasa (5/5/2026). Acara sakral yang berlangsung di Aula Baharuddin Lopa Lantai 4 ini mengukuhkan Laksmi Indriyah Rohmulyati, SH. LLM sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Eryana Ganda Nugraha, SH. MHum […]

  • Pencuri Motor Warga Ende Ditangkap di Manggarai Setelah Kehabisan BBM

    Pencuri Motor Warga Ende Ditangkap di Manggarai Setelah Kehabisan BBM

    • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
    • visibility 81
    • 0Komentar

    Pencuri Motor Warga Ende Ditangkap di Manggarai Setelah Kehabisan BBM Seorang pria berinisial MRR, yang diduga terlibat dalam pencurian sepeda motor di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), berhasil diamankan polisi di Kabupaten Manggarai. Penangkapan tersebut dilakukan setelah kendaraan yang diduga merupakan hasil pencurian ditinggalkan karena kehabisan bahan bakar minyak (BBM). MRR diamankan oleh Unit […]

  • IHSG Ditutup Melemah ke Level 6.229, Saham AKRA Masih Mampu Menguat

    IHSG Ditutup Melemah ke Level 6.229, Saham AKRA Masih Mampu Menguat

    • calendar_month Jumat, 24 Jul 2026
    • visibility 81
    • 0Komentar

    IHSG Ditutup Melemah ke Level 6.229, Saham AKRA Masih Mampu Menguat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali ditutup di zona merah pada perdagangan hari ini dengan melemah ke level 6.229. Pergerakan indeks dipengaruhi oleh tekanan yang terjadi di mayoritas sektor, seiring meningkatnya kehati-hatian investor dalam merespons berbagai sentimen global maupun domestik. Pelemahan pasar saham Indonesia […]

  • Lapas Bandar Lampung Gandeng K9 Polda Lampung Razia Narkoba di Blok Hunian

    Lapas Bandar Lampung Gandeng K9 Polda Lampung Razia Narkoba di Blok Hunian

    • calendar_month Rabu, 26 Agt 2026
    • visibility 56
    • 0Komentar

    Lapas Bandar Lampung Gandeng K9 Polda Lampung Perketat Pemeriksaan Blok Hunian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Bandar Lampung bekerja sama dengan Unit K9 Detasemen Pelacak Polda Lampung melakukan pemeriksaan di sejumlah area blok hunian warga binaan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya deteksi dini sekaligus memperkuat pengawasan terhadap masuknya barang-barang terlarang ke lingkungan pemasyarakatan. Pemeriksaan […]

  • Polres Kapuas Hulu Tekankan Edukasi Pengendara dalam Operasi Patuh Kapuas 2026, Keselamatan Jadi Prioritas

    Polres Kapuas Hulu Tekankan Edukasi Pengendara dalam Operasi Patuh Kapuas 2026, Keselamatan Jadi Prioritas

    • calendar_month Kamis, 29 Okt 2026
    • visibility 59
    • 0Komentar

    Polres Kapuas Hulu Tekankan Edukasi Pengendara dalam Operasi Patuh Kapuas 2026, Keselamatan Jadi Prioritas KAPUAS HULU – Kepolisian Resor (Polres) Kapuas Hulu terus mengintensifkan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas melalui pelaksanaan Operasi Patuh Kapuas 2026. Pada hari kedua operasi, Selasa (27/10/2026), petugas menggelar razia gabungan kendaraan di wilayah hukum Polsek Putussibau Utara, Kabupaten […]

expand_less