Dua Pekan Pertama Kapolri Suyudi: Tiga Kali Mutasi Pejabat Polri dan Penindakan Kampung Narkoba

JAKARTA – Dua pekan pertama Jenderal Suyudi Ario Seto menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) diwarnai sejumlah langkah penataan organisasi dan penegakan hukum. Sejak dilantik pada 1 Oktober 2026, Suyudi telah menerbitkan tiga gelombang mutasi pejabat Polri serta melakukan langkah penindakan terhadap peredaran narkoba.

Mutasi pertama diterbitkan pada 2 Oktober 2026 melalui Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026. Gelombang tersebut mencakup 88 personel perwira tinggi dan perwira menengah. Sejumlah jabatan strategis di Mabes Polri maupun kepolisian daerah turut mengalami perubahan sebagai bagian dari penataan organisasi.

Dalam perubahan tersebut, sejumlah posisi penting mengalami pergantian, termasuk jabatan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya. Irjen Pol Dadang Hartanto ditunjuk untuk mengisi posisi tersebut, menggantikan Komjen Pol Asep Edi Suheri yang mendapat penugasan sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.

Gelombang mutasi kedua diterbitkan pada 10 Oktober 2026 melalui Surat Telegram Nomor ST/2251/X/KEP/2026. Perubahan kali ini menyasar 199 personel perwira tinggi dan menengah, termasuk sejumlah jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri dan kepolisian daerah.

Mutasi ketiga dilakukan pada 12 Oktober 2026. Salah satu perubahan yang menjadi perhatian ialah pergantian Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri. Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak dimutasi menjadi Widyaiswara Kepolisian Tingkat II di Sespim Lemdiklat Polri, sedangkan jabatan Dirtipideksus dipercayakan kepada Kombes Pol Suhasto.

Rangkaian mutasi tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi kepolisian pada awal masa kepemimpinan Suyudi. Polri menyebut mutasi dan rotasi jabatan dilakukan sesuai kebutuhan organisasi, pembinaan karier, serta penyegaran pelaksanaan tugas kepolisian.

Selain penataan organisasi, pemberantasan peredaran narkoba juga menjadi bagian dari sorotan pada awal kepemimpinan Kapolri baru. Penindakan terhadap lokasi yang diduga menjadi pusat peredaran narkoba merupakan salah satu bentuk upaya kepolisian dalam menangani persoalan narkotika.

Penanganan perkara narkoba membutuhkan koordinasi dan penyelidikan berkelanjutan untuk mengungkap jaringan yang terlibat. Aparat juga perlu memastikan proses hukum berjalan berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya, Polri menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari menjaga keamanan masyarakat hingga meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penataan personel dan penindakan terhadap tindak pidana menjadi bagian dari langkah organisasi dalam menjalankan tanggung jawab tersebut.

Perkembangan pada dua pekan pertama ini menjadi gambaran awal arah kepemimpinan Suyudi Ario Seto. Pelaksanaan kebijakan dan hasil kerja kepolisian selanjutnya akan menjadi bagian penting dalam menilai perkembangan organisasi serta pelaksanaan tugas Polri di berbagai wilayah Indonesia.

Jurnalis: Danilo Fernandes