Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita Utama » Bareskrim Polri Telusuri Aktor di Balik Jaringan Internasional Penyelundupan Narkotika di Kepri

Bareskrim Polri Telusuri Aktor di Balik Jaringan Internasional Penyelundupan Narkotika di Kepri

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

 

Bareskrim Polri Telusuri Aktor di Balik Jaringan Internasional Penyelundupan Narkotika di Kepri

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terus memperluas penyelidikan terhadap jaringan internasional yang diduga berada di balik sejumlah upaya penyelundupan narkotika melalui jalur laut di wilayah Kepulauan Riau (Kepri). Penanganan perkara tersebut tidak hanya diarahkan kepada pihak yang ditemukan di lapangan, tetapi juga untuk mengungkap aktor yang diduga mengendalikan jaringan dari luar Indonesia.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso mengatakan penyelidikan terhadap perkara narkotika merupakan proses yang berkelanjutan. Informasi dan temuan yang diperoleh dalam satu pengungkapan dapat menjadi bahan bagi penyidik untuk mengembangkan perkara berikutnya dan memetakan hubungan antarperistiwa.

Dalam beberapa waktu terakhir, aparat berhasil menggagalkan sejumlah upaya penyelundupan narkotika melalui jalur laut di wilayah Kepri. Beberapa kasus yang tengah didalami antara lain pengungkapan sekitar 1,3 ton ketamin dari kapal MV King Sun, 2,6 ton sabu cair dari MV Ocean Porter, serta sekitar 800 kilogram ketamin dari kapal Fu Chang Xing I.

Rangkaian pengungkapan tersebut kini menjadi bahan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan antara satu perkara dengan perkara lainnya. Polisi juga berupaya memetakan struktur jaringan, termasuk pihak yang diduga berperan dalam mengatur pengiriman dan mengendalikan pelaku di lapangan.

Bareskrim menyebut perkara tersebut memiliki indikasi jaringan lintas negara karena aktivitas kapal dan awaknya berkaitan dengan jalur pelayaran internasional. Kondisi itu membuat penanganan perkara membutuhkan koordinasi dengan aparat penegak hukum dari negara lain agar informasi mengenai jaringan dapat ditelusuri secara lebih menyeluruh.

Kerja sama internasional pun dilakukan melalui pertukaran informasi dengan sejumlah mitra penegak hukum. Koordinasi tersebut mencakup beberapa negara, di antaranya Malaysia, Singapura, dan China. Langkah tersebut dilakukan karena sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan jaringan penyelundupan disebut berada di luar wilayah Indonesia.

Polisi juga masih mendalami posisi Indonesia dalam jalur pengiriman tersebut. Penyidik belum memastikan apakah wilayah Indonesia menjadi tujuan akhir atau hanya digunakan sebagai jalur transit. Setiap kapal yang masuk ke wilayah hukum Indonesia tetap menjadi bagian dari perhatian aparat untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan wilayah perairan nasional sebagai jalur distribusi narkotika.

Selain menelusuri pergerakan kapal, penyidik turut mendalami pola komunikasi dan pengendalian yang digunakan oleh jaringan tersebut. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa pengendalian terhadap pelaku di lapangan dapat dilakukan secara bertahap selama perjalanan. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam mengungkap pihak yang berada di balik jaringan.

Karena itu, pengembangan kasus membutuhkan kombinasi informasi lapangan, kemampuan intelijen, teknologi, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum di negara lain. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu penyidik mengidentifikasi hubungan antara pelaku yang telah terungkap dengan pihak lain yang diduga memiliki peran lebih besar dalam jaringan.

Bareskrim Polri memastikan penyelidikan masih terus berjalan. Aparat tidak hanya berfokus pada pelaku yang berada di lapangan, tetapi juga berupaya mengungkap pihak yang diduga mengatur dan mengendalikan aktivitas penyelundupan dari balik jaringan internasional tersebut.

Pengungkapan rangkaian perkara ini menjadi bagian dari upaya aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan terhadap jalur laut Indonesia dan mencegah wilayah nasional dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan lintas negara. Pendalaman kasus akan terus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan hasil penyidikan yang diperoleh.

Jurnalis : Ghazy fikri izdihar

  • Penulis: Ghazi Fikri Izdihar

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPK Ungkap Dugaan Praktik ‘Uang Klik’ di Imigrasi Bali, Tarif Pungutan Ilegal Capai Rp2,5 Juta per Dokumen

    KPK Ungkap Dugaan Praktik ‘Uang Klik’ di Imigrasi Bali, Tarif Pungutan Ilegal Capai Rp2,5 Juta per Dokumen

    • calendar_month Jumat, 26 Jun 2026
    • visibility 54
    • 0Komentar

      KPK Ungkap Dugaan Praktik ‘Uang Klik’ di Imigrasi Bali, Tarif Pungutan Ilegal Capai Rp2,5 Juta per Dokumen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan praktik pungutan liar dalam proses pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing (WNA) di sejumlah Kantor Imigrasi di Bali. Dugaan tersebut terungkap dalam penyidikan kasus korupsi yang berkaitan dengan pengurusan […]

  • Bareskrim Moratorium Perkara yang Berkaitan Konflik Agraria

    Bareskrim Moratorium Perkara yang Berkaitan Konflik Agraria

    • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
    • visibility 45
    • 0Komentar

    Bareskrim Terapkan Moratorium Perkara yang Berkaitan dengan Konflik Agraria Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menerapkan moratorium terhadap penanganan perkara yang berkaitan dengan konflik agraria. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk menangani persoalan pertanahan secara lebih hati-hati, khususnya perkara yang melibatkan perselisihan antara masyarakat, badan usaha, maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas suatu lahan. Moratorium […]

  • Kunjungan PM Thailand ke Jakarta, Sejumlah Ruas Jalan Dialihkan untuk Dukung Kelancaran Agenda Kenegaraan

    Kunjungan PM Thailand ke Jakarta, Sejumlah Ruas Jalan Dialihkan untuk Dukung Kelancaran Agenda Kenegaraan

    • calendar_month Senin, 3 Agt 2026
    • visibility 50
    • 0Komentar

    “` Kunjungan PM Thailand ke Jakarta, Sejumlah Ruas Jalan Dialihkan untuk Dukung Kelancaran Agenda Kenegaraan Sejumlah ruas jalan utama di Jakarta akan mengalami pengaturan dan pengalihan arus lalu lintas selama kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Thailand ke Indonesia. Rekayasa lalu lintas tersebut diterapkan untuk mendukung kelancaran rangkaian kegiatan kenegaraan sekaligus memastikan pengamanan perjalanan rombongan tamu […]

  • Polda Metro Jaya Perkuat Pengawasan di Sejumlah Titik untuk Cegah Pengendara Lawan Arus

    Polda Metro Jaya Perkuat Pengawasan di Sejumlah Titik untuk Cegah Pengendara Lawan Arus

    • calendar_month Rabu, 30 Sep 2026
    • visibility 34
    • 0Komentar

    Polda Metro Jaya Perkuat Pengawasan di Sejumlah Titik untuk Cegah Pengendara Lawan Arus Polda Metro Jaya memperkuat pengawasan lalu lintas di sejumlah titik yang dinilai rawan terjadi pelanggaran, khususnya perilaku pengendara yang melawan arus. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus mendorong masyarakat agar semakin disiplin dalam mematuhi aturan lalu lintas. Pengawasan dilakukan […]

  • Respons Polisi Usai Pos Slipi Kembali Dibakar Massa

    Respons Polisi Usai Pos Slipi Kembali Dibakar Massa

    • calendar_month Jumat, 28 Agt 2026
    • visibility 44
    • 0Komentar

    Respons Polisi Usai Pos Slipi Kembali Dibakar Massa Pos Polisi Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Barat yang berada di bawah Flyover Slipi, Jalan S. Parman, Palmerah, kembali menjadi sasaran kerusakan dalam kericuhan massa pada Kamis (27/8/2026) malam. Peristiwa tersebut terjadi di tengah rangkaian aksi demonstrasi yang berlangsung di sekitar kawasan Gedung DPR/MPR dan kemudian meluas […]

  • DPR Dorong Aturan Komisi Aplikator Ojek Online Diperkuat dalam Regulasi Permanen

    DPR Dorong Aturan Komisi Aplikator Ojek Online Diperkuat dalam Regulasi Permanen

    • calendar_month Kamis, 2 Jul 2026
    • visibility 48
    • 0Komentar

      DPR Dorong Aturan Komisi Aplikator Ojek Online Diperkuat dalam Regulasi Permanen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong pemerintah agar kebijakan mengenai besaran komisi yang dikenakan perusahaan aplikator kepada mitra pengemudi ojek online (ojol) tidak hanya bersifat sementara, tetapi diperkuat melalui regulasi yang memiliki kepastian hukum. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan perlindungan jangka panjang […]

expand_less