Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita Utama » DPR Akan Dalami Penyebab Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II, Dorong Evaluasi Total Keselamatan Pelayaran

DPR Akan Dalami Penyebab Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II, Dorong Evaluasi Total Keselamatan Pelayaran

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DPR Akan Dalami Penyebab Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II, Dorong Evaluasi Total Keselamatan Pelayaran

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan akan mendalami secara menyeluruh penyebab kebakaran KMP Mutiara Sentosa II yang terjadi di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Insiden yang mengakibatkan korban jiwa tersebut dinilai menjadi peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi laut di Indonesia. DPR menegaskan bahwa penyelidikan harus dilakukan secara transparan sehingga penyebab pasti kebakaran dapat diketahui dan menjadi dasar perbaikan di masa mendatang.

Anggota Komisi V DPR RI menyampaikan keprihatinannya atas musibah tersebut sekaligus memberikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam proses penyelamatan, mulai dari Basarnas, Kementerian Perhubungan, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat yang ikut membantu evakuasi para penumpang. Menurutnya, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama, namun investigasi terhadap penyebab kebakaran juga harus berjalan secara profesional agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

DPR berencana memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, operator kapal, serta instansi yang memiliki kewenangan di bidang keselamatan pelayaran. Melalui rapat kerja tersebut, DPR akan meminta penjelasan mengenai kondisi kapal sebelum berlayar, hasil pemeriksaan kelayakan operasional, prosedur keselamatan yang diterapkan, hingga penanganan darurat saat kebakaran terjadi. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai penyebab insiden.

Selain menelusuri penyebab kebakaran, DPR juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap sistem pengawasan kapal penumpang yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Aspek yang akan menjadi perhatian antara lain kepatuhan operator terhadap standar keselamatan, efektivitas inspeksi berkala, kesiapan alat pemadam kebakaran, kelengkapan peralatan keselamatan, serta kemampuan awak kapal dalam menangani keadaan darurat. Seluruh aspek tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menjamin keselamatan penumpang selama pelayaran.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan melalui Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah memulai proses investigasi untuk mengungkap penyebab kebakaran. Tim investigasi akan memeriksa kondisi teknis kapal, sistem kelistrikan dan mesin, prosedur operasional, hingga faktor lain yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran. Hasil investigasi tersebut nantinya akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi guna meningkatkan standar keselamatan transportasi laut nasional.

DPR menilai bahwa insiden KMP Mutiara Sentosa II harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sektor pelayaran. Pemerintah diminta tidak hanya menyelesaikan investigasi, tetapi juga memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan benar-benar diterapkan oleh operator kapal maupun regulator. Dengan demikian, budaya keselamatan dapat menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas transportasi laut.

Di sisi lain, pemerintah juga terus memastikan seluruh korban dan keluarga terdampak memperoleh pelayanan maksimal, mulai dari proses evakuasi, penanganan medis, hingga pemenuhan hak-hak korban sesuai ketentuan yang berlaku. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta lembaga terkait diharapkan mampu mempercepat proses penanganan pascainsiden sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi laut nasional.

Jurnalis : Ghazy fikri izdihar

Tags
  • Penulis: Ghazi Fikri Izdihar

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pilu Pemuda Asal Jawa Barat Jadi Korban Love Scammer di Kamboja, Mengaku Tak Digaji hingga Alami Kekerasan

    Pilu Pemuda Asal Jawa Barat Jadi Korban Love Scammer di Kamboja, Mengaku Tak Digaji hingga Alami Kekerasan

    • calendar_month Rabu, 5 Agt 2026
    • visibility 47
    • 0Komentar

    Pilu Pemuda Asal Jawa Barat Jadi Korban Love Scammer di Kamboja, Mengaku Tak Digaji hingga Alami Kekerasan Seorang pemuda asal Jawa Barat membagikan kisah pilunya setelah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok tawaran pekerjaan di Kamboja. Alih-alih memperoleh pekerjaan dengan penghasilan besar seperti yang dijanjikan, ia justru dipaksa bekerja sebagai pelaku penipuan daring […]

  • Kapolda Metro Jaya Dadang Hartanto Temui Pimpinan Buruh, Tegaskan Komitmen Tampung Aspirasi Pekerja

    Kapolda Metro Jaya Dadang Hartanto Temui Pimpinan Buruh, Tegaskan Komitmen Tampung Aspirasi Pekerja

    • calendar_month 11 jam yang lalu
    • visibility 8
    • 0Komentar

    Kapolda Metro Jaya Dadang Hartanto Temui Pimpinan Buruh, Tegaskan Komitmen Tampung Aspirasi Pekerja JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto bersama Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol. Adex Yudiswan menggelar pertemuan dan dialog dengan sejumlah pimpinan serikat pekerja serta perwakilan elemen buruh di Markas Polda Metro Jaya, Selasa (13/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi […]

  • Jenderal Suyudi Tegaskan Komitmen Polri Perkuat Pengamanan di Kejaksaan

    Jenderal Suyudi Tegaskan Komitmen Polri Perkuat Pengamanan di Kejaksaan

    • calendar_month 11 jam yang lalu
    • visibility 7
    • 0Komentar

    Jenderal Suyudi Tegaskan Komitmen Polri Perkuat Pengamanan di Kejaksaan JAKARTA — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan komitmen Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memperkuat dukungan pengamanan bagi jajaran Kejaksaan Agung (Kejagung). Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan sinergi dan kolaborasi antarlembaga penegak hukum dalam mendukung proses penegakan hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut […]

  • LPSK Catat Lonjakan Permohonan Perlindungan Korban Kekerasan dalam Pacaran

    LPSK Catat Lonjakan Permohonan Perlindungan Korban Kekerasan dalam Pacaran

    • calendar_month Kamis, 25 Jun 2026
    • visibility 48
    • 0Komentar

    LPSK Catat Lonjakan Permohonan Perlindungan Korban Kekerasan dalam Pacaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat peningkatan signifikan jumlah permohonan perlindungan yang diajukan oleh korban kekerasan dalam pacaran. Fenomena tersebut menjadi sinyal bahwa kasus kekerasan dalam hubungan personal masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat […]

  • Hari Keenam Pascagempa, TNI Kerahkan 5.254 Personel dan Salurkan 293 Ton Bantuan untuk NTT

    Hari Keenam Pascagempa, TNI Kerahkan 5.254 Personel dan Salurkan 293 Ton Bantuan untuk NTT

    • calendar_month Jumat, 21 Agt 2026
    • visibility 48
    • 0Komentar

    Hari Keenam Pascagempa, TNI Kerahkan 5.254 Personel dan Salurkan 293 Ton Bantuan untuk NTT Memasuki hari keenam setelah gempa bumi melanda wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus memperkuat upaya penanganan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak. Ribuan personel dikerahkan untuk membantu proses evakuasi, distribusi bantuan, pelayanan kepada warga, hingga mendukung pemulihan kondisi […]

  • Kejati Kalbar Optimalkan Barang Rampasan Jadi Rupbasan, Dukung Efisiensi Anggaran Negara

    Kejati Kalbar Optimalkan Barang Rampasan Jadi Rupbasan, Dukung Efisiensi Anggaran Negara

    • calendar_month Sabtu, 9 Mei 2026
    • visibility 87
    • 0Komentar

    PONTIANAK – Menyusul integrasi fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) ke dalam lingkungan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bersama Kejaksaan Negeri Pontianak mengambil langkah strategis dan inovatif dalam pengelolaan aset negara. Langkah nyata ini diwujudkan melalui optimalisasi barang rampasan negara yang telah berstatus Penetapan Status Penggunaan (PSP), yang kini dialihfungsikan menjadi […]

expand_less