Sahroni Desak Polisi Bongkar Tuntas Mafia BBM Subsidi di Sulawesi Selatan, Minta Pelaku Dihukum Maksimal
- calendar_month 40 menit yang lalu
- visibility 6
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sahroni Desak Polisi Bongkar Tuntas Mafia BBM Subsidi di Sulawesi Selatan, Minta Pelaku Dihukum Maksimal
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Selatan. Ia meminta aparat tidak berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam praktik ilegal tersebut.
Desakan itu disampaikan Sahroni menyusul pengembangan perkara penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi yang dilakukan Bareskrim Polri ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam kasus tersebut, penyidik telah menetapkan tujuh orang tersangka dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp67,9 miliar.
Sahroni mengapresiasi langkah aparat kepolisian yang mengusut kasus tersebut. Menurutnya, penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi merupakan persoalan serius karena dapat mengganggu ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat yang seharusnya menerima manfaat subsidi dari pemerintah.
Ia menilai praktik penyelewengan BBM bersubsidi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dalam memperoleh bahan bakar. Kondisi tersebut dinilai semakin merugikan apabila distribusi BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu demi keuntungan pribadi.
“Saya mendukung penuh langkah Bareskrim Polri yang mengusut tuntas penyelewengan distribusi BBM subsidi ini karena memang efeknya yang sangat buruk, hingga mengakibatkan kelangkaan BBM di Sulsel beberapa waktu lalu. Ini tindakan yang sangat zalim dan sangat menyulitkan masyarakat, maka saya minta polisi usut tuntas dan tuntut para pelakunya dengan pidana maksimal,” ujar Sahroni, Rabu (18/11/2026).
Ia juga meminta kepolisian mengungkap seluruh rangkaian transaksi dan pihak yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan tersebut. Sahroni menegaskan, lokasi transaksi yang berada di perairan maupun jauh dari pusat pemerintahan tidak boleh menjadi alasan bagi pelaku untuk menghindari pengawasan dan penegakan hukum.
“Jangan dikira karena jauh dari pusat, transaksi di tengah laut, jadi bisa main-main. Polisi harus tegas usut semuanya dan buka ke publik. Kita harus benar-benar bisa menghadirkan efek jera agar kelangkaan seperti itu tidak terjadi lagi,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Sahroni turut menyoroti dampak praktik ilegal tersebut terhadap masyarakat Sulawesi Selatan. Ia mengingatkan bahwa BBM bersubsidi merupakan bantuan pemerintah yang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dan mendukung kebutuhan sektor-sektor tertentu, sehingga penyalahgunaannya dapat menghilangkan hak masyarakat yang membutuhkan.
“Jangan sampai akibat praktik ilegal ini, masyarakat di Sulawesi Selatan jadi kesulitan mendapatkan BBM subsidi. Rakyat yang seharusnya dibantu melalui subsidi malah berpotensi ikut menanggung dampaknya, sementara segelintir orang mengambil keuntungan besar. Ini jelas tidak adil dan harus diberantas,” tutup Sahroni.
Kasus tersebut sebelumnya diungkap melalui penyidikan Polda Sulawesi Selatan terhadap dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM jenis biosolar. Berdasarkan hasil penyidikan, BBM diduga dipindahkan dari sejumlah truk tangki ke kapal, kemudian dialihkan kembali melalui mekanisme pemindahan antarkapal di perairan Makassar.
Praktik tersebut diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026 dengan total volume BBM yang dipindahkan sekitar 3.532 kiloliter. Penyidik juga telah memeriksa puluhan saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Bareskrim Polri selanjutnya mengembangkan penyidikan ke dugaan tindak pidana pencucian uang untuk menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari hasil penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pengembangan ini diharapkan dapat mengungkap pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari praktik tersebut sekaligus memperkuat upaya penegakan hukum.
Desakan Sahroni agar perkara diusut secara menyeluruh menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Penegakan hukum yang transparan dan tegas diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan serupa, menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat, serta memastikan subsidi pemerintah tepat sasaran.
Jurnalis : Rika Anggun Lestari
- Penulis: Rika Anggun Lestari


Saat ini belum ada komentar