Polri Usulkan Enam Mekanisme Pengawasan Penyadapan dalam RUU, Cegah Penyalahgunaan Wewenang
- calendar_month 39 menit yang lalu
- visibility 4
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Polri Usulkan Enam Mekanisme Pengawasan Penyadapan dalam RUU, Cegah Penyalahgunaan Wewenang
JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusulkan enam mekanisme pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan penyadapan. Usulan tersebut disampaikan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Komjen Dedy Kusuma Bakti, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Dedy menekankan bahwa pengaturan penyadapan harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penggunaan kewenangan secara tidak semestinya. Menurutnya, kekhawatiran masyarakat dan anggota legislatif terhadap potensi penyalahgunaan penyadapan perlu dijawab melalui sistem pengendalian yang jelas, terukur, dan dapat diawasi.
Ia menjelaskan bahwa penyadapan merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas intelijen keamanan, terutama dalam upaya mencegah gangguan keamanan dalam negeri. Namun, pelaksanaannya harus memiliki batasan yang tegas agar tidak digunakan di luar kepentingan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
“Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan. Untuk itu kami menyarankan adanya enam pengendalian,” kata Dedy dalam rapat tersebut.
Mekanisme pertama yang diusulkan adalah pembatasan sasaran penyadapan secara limitatif. Polri menghendaki agar kewenangan tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pencegahan gangguan keamanan dalam negeri, termasuk menghadapi tindak kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi. Dengan pembatasan tersebut, sasaran penyadapan diharapkan tidak ditentukan secara sembarangan dan harus memiliki dasar kepentingan yang jelas.
Usulan kedua berkaitan dengan larangan tegas penggunaan penyadapan di luar sasaran yang telah ditetapkan. Dedy menegaskan bahwa kewenangan tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Pembatasan ini dinilai penting untuk menjaga agar penggunaan sarana penyadapan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menjadi alat untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu.
Selanjutnya, mekanisme ketiga mengatur kewajiban adanya perintah tertulis dari pimpinan sebelum penyadapan dilaksanakan. Selain itu, setiap kegiatan penyadapan harus memiliki batas waktu yang jelas. Khusus untuk pelaksanaan di lingkungan Intelkam, Dedy mengusulkan jangka waktu selama satu bulan sebagai bagian dari pengendalian operasional.
Dalam mekanisme tersebut, Polri juga mengusulkan penerapan sistem kompartementasi atau pemisahan fungsi. Artinya, pihak yang mengusulkan sasaran penyadapan, pihak yang memberikan persetujuan, serta petugas yang melaksanakan kegiatan teknis harus memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. Pemisahan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kontrol internal sehingga proses penyadapan tidak sepenuhnya berada di tangan satu pihak.
Mekanisme keempat menitikberatkan pada kewajiban pencatatan seluruh penggunaan sarana penyadapan. Menurut Dedy, setiap aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan perangkat tersebut harus terdokumentasi secara menyeluruh. Catatan yang telah dibuat tidak boleh diubah ataupun dihapus. Selain itu, dokumentasi tersebut perlu menjalani audit secara berkala guna memastikan seluruh penggunaan sarana penyadapan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengendalian kelima adalah memperkuat sistem pengawasan secara berjenjang. Dedy mengusulkan agar pengawasan melekat dilakukan oleh Kabaintelkam Polri, dengan melibatkan fungsi Inspektorat Pengawasan serta Profesi dan Pengamanan (Propam). Pengawasan internal tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh tahapan pelaksanaan penyadapan sesuai dengan ketentuan dan tidak menyimpang dari tujuan awal.
Adapun mekanisme keenam berkaitan dengan penerapan sanksi tegas terhadap setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan penyadapan. Dedy menyebut penindakan dapat dilakukan melalui jalur pidana dalam peradilan umum, mekanisme penegakan kode etik profesi Polri, serta hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam aspek etik, pelanggaran dapat dikenai sanksi berdasarkan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Salah satu bentuk sanksi terberat yang dapat dijatuhkan adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Sementara itu, penegakan disiplin mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
Dedy juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban atas penyalahgunaan kewenangan tidak hanya berlaku bagi anggota yang menjalankan penyadapan secara langsung. Pihak yang memberikan perintah untuk melakukan tindakan yang melanggar ketentuan juga harus dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, sistem pengawasan diharapkan mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan hingga pelaksanaan teknis.
Lebih lanjut, Dedy menjelaskan bahwa peran Badan Intelijen dan Keamanan Polri dalam kegiatan penegakan hukum berbeda dengan kewenangan penyidikan. Baintelkam tidak menjalankan fungsi penyidikan, tetapi dapat memberikan dukungan teknis, taktis, serta bantuan kekuatan kepada penyidik dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum.
Ia menegaskan bahwa kewenangan penyidikan dan perizinan tetap berada pada penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan tersebut disampaikan untuk memperjelas pembagian tugas dan kewenangan antarfungsi di lingkungan kepolisian, sehingga pelaksanaan penyadapan maupun kegiatan penegakan hukum memiliki dasar hukum dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Pembahasan RUU Penyadapan menjadi perhatian karena pengaturan kewenangan tersebut berkaitan dengan kepentingan keamanan sekaligus perlindungan hak masyarakat. Penyadapan menyangkut informasi dan komunikasi pribadi sehingga pelaksanaannya membutuhkan batasan hukum, prosedur persetujuan, serta mekanisme pengawasan yang memadai.
Enam mekanisme yang diajukan Polri tersebut selanjutnya menjadi bagian dari masukan dalam pembahasan RUU Penyadapan bersama Komisi III DPR RI. Usulan tersebut mencakup pembatasan sasaran, larangan penyimpangan, perintah tertulis dan batas waktu, pencatatan permanen, pengawasan berjenjang, hingga pemberian sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan.
Melalui usulan tersebut, Polri mendorong agar pengaturan penyadapan memiliki landasan hukum yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Meski demikian, enam mekanisme itu masih merupakan usulan yang disampaikan dalam pembahasan RUU dan belum dapat dianggap sebagai ketentuan final. Keputusan mengenai substansi pengaturan tetap bergantung pada proses pembahasan dan persetujuan dalam pembentukan undang-undang.
Jurnalis : Rika Anggun Lestari
- Penulis: Rika Anggun Lestari


Saat ini belum ada komentar