Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Eks Kapolsek Dompu Dipecat Usai Terbukti Melanggar Kode Etik dalam Kasus Tahanan Perempuan Hamil

Eks Kapolsek Dompu Dipecat Usai Terbukti Melanggar Kode Etik dalam Kasus Tahanan Perempuan Hamil

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Eks Kapolsek Dompu Dipecat Usai Terbukti Melanggar Kode Etik dalam Kasus Tahanan Perempuan Hamil

MATARAM – Kasus seorang tahanan perempuan berinisial DR yang mengalami kehamilan saat berada dalam tahanan Polsek Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), menjadi perhatian publik. Perkara tersebut menyeret mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, setelah hasil pemeriksaan internal kepolisian mengungkap adanya hubungan seksual antara yang bersangkutan dengan tahanan perempuan tersebut di lingkungan kantor kepolisian.

Akibat pelanggaran berat yang terbukti dalam sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP), Ipda Sarbani dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari institusi Polri. Keputusan tersebut diambil dalam sidang etik yang berlangsung di Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda NTB pada Senin, 9 November 2026.

Kepala Bidang Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, membenarkan keputusan pemberhentian tersebut. Ia menjelaskan bahwa majelis sidang KKEP telah memeriksa rangkaian pelanggaran yang dilakukan Sarbani dan menjatuhkan sanksi berdasarkan ketentuan hukum serta peraturan kode etik profesi kepolisian yang berlaku.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan etik, peristiwa hubungan seksual tersebut terjadi sekitar Juli hingga Agustus 2026. Lokasi kejadian berada di ruang Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Dompu, tempat Sarbani ketika itu masih menjabat sebagai kepala kepolisian sektor.

Dalam pemeriksaan, turut terungkap bahwa Sarbani sempat mengonsumsi minuman keras di lingkungan kantor Polsek Dompu. Persidangan juga mengungkap adanya rencana untuk menggugurkan kandungan DR. Temuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian fakta yang dipertimbangkan majelis dalam menjatuhkan putusan etik terhadap mantan pejabat kepolisian tersebut.

Sidang KKEP juga menghadirkan sejumlah saksi untuk mengungkap rangkaian pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Polda NTB, terdapat 10 orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut.

Kasus ini bermula ketika DR diketahui mengalami kehamilan saat berada di dalam tahanan Polsek Dompu. Perempuan tersebut merupakan terdakwa perkara penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi atau inex yang sebelumnya berstatus sebagai tahanan titipan Kejaksaan Negeri Dompu. Perkaranya bahkan telah memasuki tahap persidangan di pengadilan.

Kabar mengenai kehamilan DR kemudian mencuat ke ruang publik dan menjadi perbincangan masyarakat setelah beredar di media sosial. Peristiwa tersebut memunculkan perhatian terhadap pengawasan tahanan, tanggung jawab petugas, serta pelaksanaan prosedur perlindungan terhadap seseorang yang berada dalam penguasaan aparat penegak hukum.

Setelah kasus tersebut terungkap, Sarbani terlebih dahulu dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Dompu. Penanganan internal kemudian dilakukan oleh Bidpropam Polda NTB hingga berujung pada putusan PTDH melalui sidang KKEP.

Dalam perkembangan berikutnya, penindakan etik tidak hanya dijatuhkan kepada Sarbani. Dua anggota Polri lainnya yang bertugas di wilayah Dompu, yakni mantan Kanit Reskrim Polsek Dompu Aiptu Taufikurahman dan anggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) Polres Dompu Brigadir I Nyoman Adi Wijaya, juga dijatuhi sanksi PTDH melalui sidang etik.

Polda NTB menyatakan bahwa proses penegakan kode etik terhadap ketiga personel tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan internal institusi. Meski demikian, masing-masing memiliki perbuatan dan ketentuan pelanggaran yang menjadi dasar penjatuhan sanksi dalam persidangan etik.

Di luar proses etik, perkara tersebut juga berlanjut ke ranah pidana. Keluarga DR sebelumnya telah melaporkan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap mantan Kapolsek Dompu. Laporan tersebut disampaikan setelah kasus kehamilan DR diketahui publik.

Dalam perkembangan selanjutnya, Polda NTB mengambil alih penanganan perkara pidana tersebut melalui Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO). Pengambilalihan dilakukan agar proses pemeriksaan dan penyelidikan dapat ditangani oleh direktorat yang memiliki kewenangan dalam perkara kekerasan seksual dan perlindungan perempuan.

Kombes Pol Mohammad Kholid menjelaskan bahwa penanganan perkara pidana masih berjalan. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk mendalami peristiwa serta mengumpulkan keterangan dan alat bukti yang diperlukan dalam proses hukum.

Polda NTB juga menegaskan bahwa proses penegakan kode etik dan penanganan pidana merupakan dua mekanisme hukum yang berbeda. Putusan PTDH merupakan sanksi administratif melalui sidang KKEP, sedangkan dugaan tindak pidana tetap harus diproses melalui penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian, meskipun sanksi etik telah dijatuhkan kepada para mantan anggota Polri yang terlibat, proses penanganan pidana masih harus berjalan untuk memastikan seluruh fakta hukum terungkap. Polda NTB menyatakan penanganan perkara dilakukan secara profesional dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap korban, termasuk menjaga kerahasiaan identitas dan privasinya.

Jurnalis : Nazwa Putri Nayla

  • Penulis: Nazwa Putri Nayla

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less