Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Polisi Datangi Firli Bahuri, Ini Alasan Tidak Langsung Melakukan Penangkapan

Polisi Datangi Firli Bahuri, Ini Alasan Tidak Langsung Melakukan Penangkapan

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Polisi Datangi Firli Bahuri, Ini Alasan Tidak Langsung Melakukan Penangkapan

JAKARTA – Polda Metro Jaya memberikan penjelasan terkait kedatangan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) ke tempat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, pada Senin (16/11/2026). Polisi menegaskan bahwa kedatangan tersebut bukan untuk melakukan penangkapan, melainkan menindaklanjuti dua surat panggilan pemeriksaan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Firli.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menjelaskan bahwa penyidik menemui Firli untuk membicarakan dan mengatur kembali jadwal pemeriksaan. Ia menegaskan tidak ada tindakan penangkapan maupun pengamanan terhadap mantan pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

Menurut Budi, penyidik masih menunggu konfirmasi dari pihak pengacara Firli untuk menyepakati waktu pemeriksaan berikutnya. Jadwal tersebut akan disampaikan lebih lanjut setelah kedua pihak mencapai kesepakatan mengenai waktu kehadiran.

Ketika ditanya mengenai alasan Firli belum memenuhi dua panggilan pemeriksaan sebelumnya, Budi menyatakan bahwa pihak kepolisian belum mengetahui secara pasti penyebabnya. Ia menyarankan agar alasan tersebut dikonfirmasi langsung kepada pihak pengacara Firli.

Pemeriksaan terhadap Firli berkaitan dengan perkara dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dalam perkara tersebut, Firli telah ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November 2023 setelah penyidik melakukan gelar perkara dan menyatakan telah menemukan bukti yang cukup.

Dugaan tindak pidana yang disangkakan berkaitan dengan pemerasan atau penerimaan gratifikasi maupun hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya. Perkara tersebut dikaitkan dengan penanganan permasalahan hukum di lingkungan Kementerian Pertanian dalam kurun waktu 2020 hingga 2023.

Dalam perkembangan penanganan perkara, Liputan6.com juga memberitakan adanya kendala terkait kelengkapan administrasi penyidikan. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta disebut pernah mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada 7 Agustus 2025 karena petunjuk jaksa belum dipenuhi dalam batas waktu yang ditentukan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta, Dapot Dariarma, menjelaskan bahwa pengembalian tersebut berkaitan dengan petunjuk jaksa yang belum dipenuhi penyidik. Ia menyebut, apabila proses penyidikan hendak dilanjutkan, penyidik perlu mengirimkan SPDP baru.

Firli dalam perkara tersebut disangkakan melanggar ketentuan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 65 KUHP.

Dengan demikian, alasan polisi tidak langsung menangkap Firli saat mendatanginya adalah karena agenda kedatangan penyidik pada kesempatan tersebut berfokus pada koordinasi jadwal pemeriksaan, bukan pelaksanaan penangkapan. Polda Metro Jaya masih menunggu kepastian waktu dari pihak pendamping hukum Firli untuk melanjutkan proses pemeriksaan.

Jurnalis : Nazwa Putri Nayla

  • Penulis: Nazwa Putri Nayla

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less