Jakarta – Di tengah derasnya arus informasi dan derasnya persaingan konten digital, peran Humas Polri kian menjadi ujung tombak dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Pandangan ini disampaikan oleh Dr. Devie Rahmawati, Associate Professor Universitas Indonesia, dalam Dialog Kebangsaan Divhumas Polri Tahun Anggaran 2025 yang digelar di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-74 Humas Polri. Kamis (30/10/2025).
Dalam paparannya, Dr. Devie menjelaskan bahwa dunia komunikasi kini telah memasuki era Experience Economy dan Attention Economy. Pada era ini, perhatian publik menjadi aset paling berharga bagi setiap lembaga. Keberhasilan institusi, termasuk Polri, tidak hanya diukur dari apa yang disampaikan, tetapi juga dari bagaimana pesan tersebut dirasakan dan dialami oleh masyarakat.
Ia menegaskan bahwa tantangan utama Humas Polri saat ini bukan sekadar menarik perhatian publik, tetapi juga mempertahankannya di tengah kebisingan informasi digital yang begitu masif. “Tantangan terbesar Humas Polri saat ini bukan sekadar bagaimana menarik perhatian publik, tetapi bagaimana mempertahankannya agar pesan institusi tidak tenggelam di tengah kebisingan digital,” ujar Dr. Devie.
Lebih lanjut, Dr. Devie menilai bahwa setiap anggota Polri pada hakikatnya merupakan bagian dari fungsi kehumasan. Ia menegaskan bahwa polisi tidak berdiri di luar masyarakat, melainkan merupakan bagian integral dari kehidupan sosial itu sendiri. “Setiap anggota Polri sejatinya adalah humas. Polisi bukan berdiri untuk masyarakat, tetapi adalah bagian dari masyarakat itu sendiri,” ungkapnya.
Menurutnya, komunikasi publik Polri perlu dibangun di atas empat elemen utama, yakni hiburan (entertainment), pendidikan (educational), estetika (aesthetic), dan keaslian (authentic). Hiburan dalam konteks komunikasi bukan sekadar menghibur, tetapi menenangkan dan mengarahkan pada nilai kebenaran. Sementara itu, estetika mencerminkan profesionalisme dan kenyamanan pelayanan, serta keaslian mencerminkan ketulusan dan karakter sejati institusi Polri.
Dr. Devie juga menyoroti fenomena “lost in the scroll” yang diungkap oleh Forbes, di mana perhatian publik sangat mudah teralihkan akibat banjir informasi di media sosial. Ia menilai, agar pesan Polri tetap sampai dan berkesan, komunikasi harus dikemas secara menarik, ringkas, dan relevan. “Pesan apa pun, termasuk dari Polri, jika tidak disampaikan dengan cara yang sesuai dengan pola konsumsi digital masyarakat, akan mudah terlewatkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, unsur penting dalam penyampaian pesan meliputi judul yang kuat, kalimat pembuka yang menarik, serta visual yang bermakna. Unsur-unsur ini menjadi kunci agar pesan Polri dapat diterima dan diingat oleh masyarakat, bukan sekadar dilihat lalu diabaikan.
Lebih jauh, Dr. Devie menekankan bahwa pembentukan citra positif Polri tidak dapat dibangun hanya melalui strategi komunikasi formal. Citra tersebut terbentuk dari perilaku sehari-hari anggota di lapangan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Menurutnya, masyarakat menilai kinerja Polri bukan hanya dari hasil penegakan hukum, tetapi juga dari sikap, tutur kata, dan empati yang ditunjukkan setiap anggota.
“Komunikasi bukan pekerjaan tambahan, tetapi bagian dari tugas inti Polri,” tegas Dr. Devie. Ia menambahkan bahwa kepercayaan publik tidak dibangun dari seragam, pangkat, atau jabatan, melainkan dari sikap tulus dalam berinteraksi dengan masyarakat.
Sebagai penutup, Dr. Devie mengingatkan bahwa dalam era digital saat ini, keberhasilan komunikasi tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling sering berbicara, melainkan siapa yang paling tulus dan autentik dalam menyampaikan pesan. “Dunia tidak kekurangan informasi, melainkan kekurangan makna. Setiap pesan Humas Polri harus membawa nilai, kejujuran, dan empati. Karena pada akhirnya, Polri tidak hanya bekerja untuk masyarakat Polri adalah bagian dari masyarakat itu sendiri,” pungkasnya. ***
