Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) serta kepala badan, di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu sore, 8 Oktober 2025.
Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya penyegaran dan penguatan struktur pemerintahan di berbagai sektor strategis, baik di dalam maupun luar negeri.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, prosesi pelantikan akan dimulai sekitar pukul 15.00 WIB. Sebelum acara utama, para pejabat yang akan dilantik terlebih dahulu mengikuti gladi bersih di Istana Negara.
Upacara kenegaraan itu akan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya para menteri Kabinet Merah Putih serta beberapa pejabat lembaga negara. Kehadiran mereka menandai pentingnya momen tersebut dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan Presiden Prabowo.
Salah satu nama yang telah terkonfirmasi hadir adalah Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk. Ia diketahui tiba di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu siang menjelang pelantikan.
Ribka disebut akan mengemban tugas baru sebagai kepala komite eksekutif yang menangani percepatan pembangunan di wilayah Papua. Jabatan tersebut dinilai strategis mengingat fokus pemerintah saat ini adalah mempercepat kemajuan di kawasan timur Indonesia.
Ribka menjelaskan bahwa dirinya telah diminta untuk mempersiapkan diri menghadapi pelantikan tersebut. Namun, ia menegaskan belum mengetahui secara resmi jabatan yang akan diembannya karena masih menunggu keputusan resmi dari Presiden.
“Bukan, kepala badan. Komite eksekutif percepatan pembangunan Papua,” ujar Ribka. Ia menambahkan bahwa dirinya belum ingin mendahului keputusan Presiden. “Tapi saya tidak mendahului ya, SK belum ada. Nomenklaturnya nanti setelah Bapak Presiden membacakan baru bisa kita tahu,” ucapnya.
Ribka juga mengungkapkan bahwa pemberitahuan mengenai pelantikan baru diterimanya pada Selasa sore. Ia mengatakan bahwa dirinya dan beberapa pejabat lain baru menerima kabar resmi dari Sekretaris Kabinet sehari sebelumnya.
“Kami diberitahukan baru kemarin sore oleh Sekretaris Kabinet,” katanya. Ia menambahkan bahwa seluruh calon pejabat masih menunggu keputusan resmi dari Presiden. “Jadi kita sama-sama menunggu siapa saja dan tugas seperti apa yang akan diberikan Bapak Presiden,” tambahnya.
Selain pelantikan Ribka Haluk, acara tersebut juga dikabarkan mencakup pengisian sejumlah posisi penting di lingkungan kementerian dan lembaga negara. Jabatan-jabatan tersebut mencakup duta besar untuk negara sahabat serta pimpinan lembaga strategis.
Salah satu pejabat yang dijadwalkan turut dilantik adalah Andi Rachmianto. Ia akan menempati posisi baru sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Belgia yang berkedudukan di Brussel.
Andi telah hadir di Istana Kepresidenan dan menyampaikan bahwa dirinya siap menerima amanah baru tersebut. “Kira-kira apa? Dubes Belgia ya? Itu sudah pada tahu ya,” kata Andi sambil tersenyum kepada awak media yang menemuinya.
Selain itu, pelantikan juga dijadwalkan melibatkan Anggito Abimanyu, yang sebelumnya telah disetujui oleh Komisi XI DPR RI sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Anggito terlihat tiba di Istana Kepresidenan dengan mengenakan setelan jas berwarna gelap dan dasi biru muda. Ia tampak tenang dan menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Ia mengaku telah menerima kabar pelantikan tersebut pada Selasa sore. “Iya, Insya Allah ya, dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS,” ujar Anggito dengan nada penuh keyakinan.
Selain pejabat kementerian dan lembaga, pelantikan juga dijadwalkan mencakup pengesahan kepala daerah terpilih. Presiden Prabowo dijadwalkan melantik Mathias Fakhiri dan Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.
Keduanya merupakan hasil pemilihan yang telah mendapat penetapan resmi dari Kementerian Dalam Negeri. Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi kepemimpinan baru Papua dalam mempercepat pembangunan dan menegakkan stabilitas daerah.
Rangkaian pelantikan di Istana Negara sore ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat birokrasi dan diplomasi nasional. Upaya ini sejalan dengan visi pemerintahan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, berdaulat, dan berkeadilan.
Dengan pelantikan sejumlah pejabat strategis tersebut, diharapkan roda pemerintahan semakin efektif dan sinergis dalam menjalankan program prioritas nasional di berbagai bidang. ***
