JAKARTA– Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M. Nurullah RS, Mengatakan pengelolaan potensi karbon Indonesia yang sangat besar dan kini menjadi fokus perhatian nasional, pengelolaannya harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta kelestarian lingkungan.
“Indonesia sebagai negara dengan kawasan hutan dan ekosistem yang luas memiliki potensi karbon yang tidak bisa diabaikan. Namun, kita harus waspada agar potensi ini tidak hanya menjadi momok perdagangan yang hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara masyarakat dan lingkungan menjadi korban,” ujar M. Nurullah, pada Minggu (18/1/2026)..
Ketum PWDPI, Nurullah menyatakan bahwa keberadaan regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Perdagangan Karbon menjadi dasar hukum yang penting untuk mengatur pemanfaatan nilai ekonomi karbon. Namun, ia menegaskan bahwa regulasi tersebut harus diimplementasikan dengan konsisten di semua tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah.
“Kita tidak boleh hanya berhenti pada tataran regulasi saja. Yang lebih penting adalah bagaimana regulasi tersebut dapat dijalankan secara efektif di lapangan, terutama di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Way Kambas dan Bukit Barisan Selatan di Provinsi Lampung. Penyesuaian zonasi, sistem penghitungan karbon yang akurat, dan mekanisme verifikasi yang kredibel adalah hal yang tidak bisa kita abaikan,” jelasnya.
Dia juga mengatakan, masyarakat sekitar kawasan konservasi harus menjadi pihak yang paling banyak merasakan manfaat dari pengelolaan karbon.
“Masyarakat yang selama ini menjaga dan hidup berdampingan dengan hutan memiliki hak untuk mendapatkan bagian yang adil dari hasil pemanfaatan karbon. Skema kemitraan konservasi dan pembagian manfaat harus dirancang sedemikian rupa agar mereka tidak hanya menjadi penjaga, tetapi juga penerima manfaat ekonomi yang nyata,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan karbon juga harus menjadi alat untuk mengatasi masalah sosial dan lingkungan yang ada, seperti konflik satwa-manusia, degradasi hutan akibat kebakaran, dan kemiskinan struktural di sekitar kawasan.
Nurullah juga mengajak para awak media untuk berperan aktif dalam mengawal proses pengelolaan karbon di Indonesia.
“Awak Media memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat tentang perkembangan pengelolaan karbon. Hal ini penting agar masyarakat dapat memahami potensi dan tantangan yang ada, serta dapat mengawasi agar tidak ada penyalahgunaan atau praktik yang merugikan lingkungan dan rakyat,” tandasnya.
Dia menambahkan engelolaan karbon harus benar-benar menjadi bagian dari solusi untuk menghadapi perubahan iklim sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Kita tidak boleh mengorbankan satu sisi demi yang lain. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa potensi karbon Indonesia memberikan manfaat yang maksimal bagi bangsa dan negara,” pungkas M. Nurullah.(Tim).
Mt
