Jakarta —- Kepolisian Negara Republik Indonesia mendorong percepatan penanganan dampak bencana alam di sejumlah wilayah Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.
Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, menyampaikan bahwa percepatan penanganan dilakukan berdasarkan laporan dari para kepala kepolisian daerah setempat. Laporan tersebut menekankan perlunya optimalisasi serta penambahan alat berat di lokasi bencana.
Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan percepatan penanganan dilakukan dengan memaksimalkan dukungan peralatan yang telah tersedia di lapangan.
“Dari laporan para Kapolda, kita butuh percepatan dengan sudah melibatkan dan memperbanyak alat berat yang sudah ada,” ujar Dedi Prasetyo di Jakarta, Jumat (26/12).
Di wilayah Aceh, Polri telah melakukan pendataan dan pembaruan kebutuhan secara berkala. Untuk Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tamiang, sejumlah alat berat telah disiagakan guna mendukung proses evakuasi, pembersihan material, serta pembukaan akses wilayah terdampak.
Ia menjelaskan bahwa lima hingga enam unit alat berat, seperti ekskavator, dozer, dan dump truck, telah dikerahkan ke dua wilayah tersebut.
“Untuk Aceh Utara dan Aceh Tamiang, kurang lebih sekitar lima sampai enam alat berat sudah kita siapkan untuk mendukung percepatan penanganan,” katanya.
Selain itu, di Aceh Tamiang juga disiapkan tambahan lima unit alat berat yang akan diperbantukan sesuai kebutuhan di lapangan. Sementara di Sumatera Utara, pengerahan alat berat dilakukan di beberapa titik rawan bencana dengan jumlah yang lebih besar.
Menurut Wakapolri, berdasarkan laporan terakhir dari Kapolda Sumatera Utara, sebanyak 21 unit alat berat telah dioperasionalkan untuk mempercepat proses penanganan dan pemulihan wilayah terdampak.
“Sumatera Utara sudah disiapkan oleh Pak Kapolda di beberapa titik, data terakhir kurang lebih ada 21 alat berat yang sudah dioperasionalkan,” ujarnya.
Tidak hanya fokus pada infrastruktur dan akses wilayah, Polri juga menaruh perhatian pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketersediaan air bersih. Saat ini, sekitar 300 titik fasilitas air bersih direncanakan untuk dibangun di wilayah terdampak bencana.
Dedi Prasetyo menyebutkan bahwa lebih dari 100 fasilitas air bersih telah berfungsi dan sisanya terus dikejar pembangunannya. Dalam waktu dekat, fasilitas tersebut akan diresmikan di sejumlah daerah, seperti Aceh Utara, Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, serta wilayah Agam dan Padang Panjang di Sumatera Barat, sebagai bentuk komitmen Polri dalam mendukung pemulihan pascabencana. ***
