Bener Meriah — Laporan mengenai dugaan belum tersalurkannya bantuan beras bagi korban banjir mencuat di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Sejumlah warga dan relawan di lapangan menyebutkan bahwa bantuan pangan tersebut dilaporkan masih menumpuk di lingkungan Kantor Bupati, sementara sebagian masyarakat terdampak banjir mengaku belum menerima bantuan secara memadai.
Informasi tersebut diperoleh dari laporan warga di beberapa kecamatan terdampak banjir yang hingga beberapa hari setelah kejadian masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pangan dasar. Dalam situasi darurat, keterlambatan distribusi bantuan dinilai memperberat kondisi korban, terutama mereka yang kehilangan akses ekonomi dan logistik.
Seorang warga terdampak banjir yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan bahwa bantuan beras belum diterima secara merata di wilayahnya. Ia mengaku masih bertahan dengan persediaan seadanya dan hanya mengandalkan bantuan dari warga sekitar serta inisiatif relawan yang datang secara terbatas.
Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas. Ketua Umumnya, Arizal Mahdi, menyatakan perlunya klarifikasi terbuka dari pemerintah daerah terkait mekanisme penyaluran bantuan logistik banjir, khususnya beras yang dilaporkan belum sampai ke tangan korban.
“Jika benar masih ada bantuan beras yang belum tersalurkan, maka hal itu harus segera diluruskan. Bantuan kemanusiaan tidak boleh terhambat oleh persoalan administratif atau dugaan penyimpangan apa pun,” ujar Arizal Mahdi dalam keterangannya kepada wartawan.
Menurut Arizal, relawan di lapangan masih menemukan korban banjir yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan perempuan. Ia menilai setiap keterlambatan distribusi bantuan berpotensi memperpanjang penderitaan masyarakat terdampak bencana.
Arizal menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menuduh siapa pun. Namun, demi kepentingan publik dan korban bencana, transparansi dalam pengelolaan bantuan merupakan keharusan. Ia juga mendorong inspektorat daerah serta lembaga pengawas negara untuk melakukan audit administratif dan logistik guna memastikan seluruh bantuan disalurkan sesuai peruntukannya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk memperoleh keterangan resmi terkait laporan penumpukan beras bantuan serta mekanisme distribusi yang telah dilakukan. Setiap klarifikasi dari pihak terkait akan dimuat secara proporsional sebagai bagian dari hak jawab dan upaya menjaga akuntabilitas publik. ***
