Jayapura — Polri mempertegas komitmennya dalam pemerataan pelayanan kepolisian melalui pembangunan enam Satuan Pendidikan Pelayanan Gedung (SPPG) di wilayah Papua. Groundbreaking dilakukan pada Selasa, 9 Desember 2025, sebagai bagian dari percepatan layanan publik yang lebih modern dan mudah dijangkau masyarakat.
Enam lokasi yang memasuki tahap pembangunan meliputi SPPG Polres Keerom dengan estimasi 1.500 penerima manfaat, SPPG Polres Biak Numfor dengan 1.000 penerima manfaat, serta empat titik di Kabupaten Merauke—Distrik Semangga, Kurik, Ulilin, dan kawasan Jl. Johar, Kelapa Lima—yang secara total diproyeksikan melayani lebih dari sembilan ribu warga.
Sebelumnya, dua SPPG telah beroperasi di Papua, yakni SPPG Polda Papua yang melayani 1.880 warga dan SPPG Polres Jayapura Kota yang telah dimanfaatkan oleh 2.783 penerima layanan. Keberadaan fasilitas tersebut menjadi dasar penguatan jaringan pelayanan Polri di wilayah timur Indonesia.
Secara nasional, Polri menargetkan pembangunan 1.500 SPPG, dengan 1.099 unit yang kini telah berada pada berbagai tahap, mulai dari operasional, persiapan operasional, pembangunan, hingga groundbreaking. Program ini merupakan bagian dari strategi Polri dalam menghadirkan pelayanan kepolisian yang lebih merata hingga ke daerah terpencil.
Selain enam titik baru tersebut, tujuh SPPG tambahan saat ini sedang dibangun di wilayah 3T Papua. Inisiatif ini bertujuan memperluas jangkauan layanan pada masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kepolisian.
Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa pembangunan SPPG di Papua merupakan investasi jangka panjang untuk mempercepat pelayanan kepolisian. Dalam pernyataan tidak langsung, ia menekankan pentingnya kehadiran negara melalui infrastruktur pelayanan. “SPPG ini bukan sekadar bangunan. Ini investasi besar untuk mempercepat pelayanan kepolisian di Papua,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Wakapolri juga menugaskan Kasatgas MBG Polri, Irjen Pol Nurworo Danang, untuk memantau langsung progres lapangan agar pembangunan berjalan sesuai rencana. Ia menegaskan kembali bahwa wilayah 3T harus menjadi prioritas percepatan. “Wilayah 3T harus menjadi prioritas agar masyarakat di daerah terpencil bisa merasakan layanan Polri yang sama,” tegasnya.
Polri memastikan akan terus memperkuat pelayanan di Papua melalui penambahan SPPG serta pengembangan layanan kepolisian berbasis digital. Wakapolri menyatakan bahwa Papua tetap menjadi wilayah yang diprioritaskan dalam perluasan akses pelayanan modern. “Kami ingin masyarakat mendapatkan layanan yang layak, modern, dan mudah dijangkau,” ungkapnya, menutup kegiatan groundbreaking tersebut. ***
