Jakarta—Presiden Prabowo Subianto meninjau secara langsung sejumlah wilayah yang terdampak bencana di Aceh pada Minggu, 7 Desember 2025. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kondisi terkini di lapangan sekaligus mengevaluasi kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani. Setelah melakukan peninjauan, Presiden kemudian memimpin rapat terbatas untuk membahas percepatan pemulihan infrastruktur vital di daerah tersebut.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden menyoroti kondisi salah satu jembatan bailey yang menjadi jalur penghubung utama antardaerah. Pemerintah menargetkan perbaikan jembatan ini dapat diselesaikan dalam waktu satu minggu agar akses menuju Bener Meriah dan Takengon kembali terbuka. Menurut Presiden, pembukaan akses darat menjadi kunci utama untuk mempercepat penanganan di titik-titik lain yang terdampak.
Ia menegaskan pentingnya percepatan ini sebagai langkah awal pemulihan. “Mereka bekerja terus. Diharapkan satu minggu sudah bisa dibuka. Dari sini bisa terus untuk membuka tiga jembatan lagi menuju Bener Meriah dan Takengon,” ujar Prabowo.
Selain fokus pada jembatan utama, pemerintah juga telah menyiapkan jalur alternatif dari Banda Aceh sebagai langkah antisipasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan mobilitas warga, alat berat, dan distribusi bantuan tetap berjalan meskipun proses perbaikan masih berlangsung. Presiden menekankan bahwa upaya perbaikan akan dilakukan secara paralel di beberapa titik sekaligus agar pemulihan bisa berjalan lebih cepat dan efektif.
Presiden Prabowo juga menerima laporan mengenai kerusakan sejumlah bendungan yang terdampak bencana. Ia langsung menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan perbaikan sesegera mungkin. Menurutnya, kerusakan pada fasilitas pengairan akan berdampak langsung pada sektor pertanian setempat, sehingga harus ditangani tanpa menunggu waktu lama.
Dalam kesempatan itu, ia berkata, “Sawah-sawah yang rusak juga akan kita rehabilitasi. Petani tidak perlu khawatir. Itu prioritas kami.”
Untuk menjamin ketahanan pangan daerah selama proses pemulihan, pemerintah memastikan suplai logistik akan dikirim dari wilayah lain. Cadangan pangan nasional juga dinyatakan dalam kondisi aman dan mampu menopang kebutuhan masyarakat Aceh. Selain itu, pemerintah memutuskan untuk menghapus kewajiban pembayaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani yang terdampak bencana sebagai bentuk perlindungan terhadap mata pencaharian mereka. Kebijakan ini diterapkan karena bencana tersebut dikategorikan sebagai force majeure.
Dalam rapat terbatas, Presiden menyampaikan apresiasi terhadap sinergi seluruh instansi yang bekerja di lapangan. Untuk mempercepat perbaikan jembatan dan infrastruktur lainnya, ia menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sebagai Komandan Satuan Tugas percepatan pemulihan. KSAD diperintahkan untuk mengerahkan pasukan zeni dan unit konstruksi guna mendukung tugas PUPR dan pemerintah daerah.
“KSAD punya banyak pasukan zeni dan konstruksi. Semua dikerahkan untuk membantu pemulihan, bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah,” ucap Presiden.
Dalam laporan kepada Presiden, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemulihan pasokan listrik di Aceh telah mencapai 93 persen. Menurut Bahlil, sebagian besar wilayah telah kembali mendapat suplai listrik sehingga aktivitas masyarakat mulai pulih. Ia melaporkan, “Malam ini Aceh semua menyala, Pak.”
Menutup arahannya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani dampak bencana secara cepat, terukur, dan terpadu. Ia menyatakan bahwa bencana adalah tantangan yang harus dihadapi bersama oleh seluruh komponen bangsa. “Ini musibah dan tantangan. Kita dipilih untuk mengatasi kesulitan. Terima kasih semuanya,” ujar Presiden mengakhiri pertemuan tersebut. ***
