Jakarta — kembali memanas setelah muncul pengakuan mengejutkan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai tawaran suap dalam jumlah fantastis yang sempat dialamatkan kepadanya. Informasi tersebut terungkap dalam sebuah percakapan santai yang kemudian menjadi sorotan publik. Nilai suap yang mencapai miliaran dolar Amerika Serikat membuat dugaan kuat munculnya jaringan mafia politik dan ekonomi yang berupaya memengaruhi kebijakan pemerintahan di tingkat tertinggi.
Presiden Prabowo menceritakan bahwa peristiwa itu terjadi beberapa bulan lalu, tepatnya pada malam minggu. Ia mengaku menerima kabar dari seorang sahabatnya yang baru saja mendapatkan tawaran sogokan besar dari pihak yang tidak disebutkan identitasnya. Dalam percakapan melalui sambungan telepon, Presiden menyampaikan kepada rekannya bahwa dirinya baru saja ditawari uang dalam jumlah sangat besar.
Presiden menuturkan bahwa nilai suap yang ditawarkan mencapai satu miliar dolar Amerika Serikat. Tawaran tersebut disebut sebagai upaya untuk mempengaruhi keputusan penting di lingkar pemerintahan. Namun, tanpa ragu, Presiden menolak tawaran itu karena menilai tindakan tersebut merupakan penghinaan terhadap integritas negara. “Saya tolak, karena saya tidak bisa dibeli,” ucapnya tegas.
Penolakan itu menjadi bukti komitmen Presiden untuk menjaga kehormatan jabatan dan kedaulatan bangsa dari intervensi pihak-pihak berkepentingan. Ia menilai bahwa praktik suap, sekecil apa pun bentuknya, merupakan ancaman langsung terhadap sistem pemerintahan yang bersih dan berdaulat. Ketegasan itu kemudian menuai apresiasi dari berbagai kalangan yang menilai sikap tersebut sebagai bentuk nyata kepemimpinan berintegritas.
Tak lama setelah pengakuan itu, muncul kesaksian lain dari seorang tokoh publik yang juga mengaku pernah ditawari uang sogokan dalam jumlah lebih besar. Tokoh tersebut menyebut angka mencapai 1,5 miliar dolar atau sekitar 25 triliun rupiah. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan pejabat negara, namun tetap menjadi target upaya suap dari kelompok tertentu. “Demi Kristus, saya bukan pejabat, tapi mau disogok sebesar itu,” katanya dalam pernyataan terbuka.
Kasus ini semakin menarik perhatian setelah nama pengacara terkenal Marcela Santoso muncul dalam penyelidikan Kejaksaan Agung. Marcela diduga memiliki rekam jejak panjang dalam praktik suap dan manipulasi hukum. Berdasarkan temuan awal, ia terlibat dalam dua perkara besar, yaitu upaya suap senilai Rp60 miliar untuk mempengaruhi putusan hakim terhadap tiga korporasi, serta kampanye hitam melalui media dan seminar untuk menyerang lembaga hukum negara.
Lebih jauh, penyidik Kejaksaan Agung menemukan bukti percakapan antara Marcela dan istri mantan pejabat ekonomi nasional, Tom Lembong. Isi percakapan itu mengarah pada penggalangan opini publik serta pendanaan sejumlah aksi demonstrasi yang berlangsung belakangan ini. Aksi-aksi tersebut diketahui terorganisir dengan baik dan memiliki pola yang konsisten, sehingga memunculkan dugaan adanya kepentingan politik tertentu di baliknya.
Tom Lembong sendiri diketahui memiliki hubungan politik dekat dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dalam salah satu pernyataannya, Lembong menegaskan kesetiaan politiknya kepada Anies. “Saya dan Anies seperti yin dan yang, tidak terpisahkan,” ujarnya. Ia menyatakan akan terus memperjuangkan kebenaran dan keadilan berdasarkan data dan logika, meski pernyataannya menimbulkan kontroversi di ruang publik.
Kedekatan politik antara Lembong dan Anies kemudian memunculkan spekulasi baru. Beberapa sumber menilai hubungan itu bukan hanya berbasis visi politik, tetapi juga terkait sumber pendanaan kampanye. Nama pengusaha migas Riza Khalid, yang dijuluki Gasoline Godfather, disebut sebagai salah satu penyokong utama kegiatan politik mereka. Riza bahkan dikabarkan pernah menyediakan fasilitas jet pribadi selama masa kampanye berlangsung.
Dugaan keterlibatan Riza Khalid semakin menguat setelah muncul laporan bahwa dirinya juga menjadi donatur besar bagi sejumlah kegiatan politik yang berafiliasi dengan kelompok oligarki. Ia diduga memiliki hubungan erat dengan konglomerat besar yang ingin mempertahankan pengaruh di sektor energi nasional. Fakta ini memperkuat anggapan bahwa upaya menyuap Presiden bukanlah kejadian tunggal, melainkan bagian dari rangkaian konspirasi ekonomi-politik yang terencana.
Keberanian Presiden Prabowo menolak tawaran suap bernilai triliunan rupiah menjadi simbol ketegasan pemerintah dalam menghadapi tekanan oligarki. Langkah ini dinilai sebagai titik balik pemulihan marwah hukum dan pemerintahan yang bersih. Pengamat menilai, sikap tegas Presiden menjadi contoh nyata bagi seluruh pejabat negara untuk tidak tunduk pada godaan uang dan kekuasaan. Masyarakat diimbau agar tetap kritis serta tidak mudah terprovokasi oleh opini manipulatif yang digulirkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Indonesia diingatkan untuk terus menjaga kedaulatannya dari upaya penguasaan oleh kelompok mafia politik dan ekonomi. ***
(Rizki)
